Hanura
Yakin Dibelain Jokowi, KPK <i>Ngarep</i> Tipikor Tak Masuk RKUHP

Yakin Dibelain Jokowi, KPK Ngarep Tipikor Tak Masuk RKUHP

HukumSenin, 04 Juni 2018 , 16:29:00

Pemerintah diharapkan bisa mengesahkan UU tipikor sebagai UU khusus seperti UU terorisme yang baru disahkan.Begitu dikatakan Jurubicara KPK, Febri Di..
Ditegaskan, RUU KUHP Tidak Perlemah KPK<i>!</i>

Ditegaskan, RUU KUHP Tidak Perlemah KPK!

DPR RISenin, 04 Juni 2018 , 13:24:00

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengakui KPK dan LSM penggiat antikorupsi keberatan dengan RUU KUHP yang tengah dibahas DPR. Salah satunya, RUU ini..
PPP Tolak Pelaku Cabul LGBT Hanya Dalam Penjelasan Pasal RKUHP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima dan menolak beberapa reformulasi pasal dalam RKUHP yang disampaikan tim ahli Pemerintah. Yang bisa diteri..
Ketua DPR: Tidak Benar LGBT Akan Dilegalkan

Ketua DPR: Tidak Benar LGBT Akan Dilegalkan

Minggu, 03 Juni 2018 , 15:20:00

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas bersama pemerintah, sama sekali tak ada legalisasi untuk pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)."Terkait dengan isu LGBT yan.. Baca Selengkapnya
Bamsoet Tolak Pelemahan KPK Dalam RKUHP

Bamsoet Tolak Pelemahan KPK Dalam RKUHP

Minggu, 03 Juni 2018 , 15:04:00

DPR bersama pemerintah tengah bekerja keras menyelesaikan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP), agar Indonesia segera memiliki Kitab UU Hukum Pidana sendiri dan segera meninggalkan kitab UU Hukum Pidana peninggalan kolonial.Namun dalam.. Baca Selengkapnya
RKUHP Sudah 100 Persen Tinggal Persetujuan 10 Fraksi
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tinggal menunggu persetujuan 10 Fraksi di DPR.Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi menjelaskan secara keseluruhan draf RKUHP sudah selesai 100 persen dan tinggal keputus.. Baca Selengkapnya
Taufiqulhadi: KPK Lembaga Yang Sangat Aneh

Taufiqulhadi: KPK Lembaga Yang Sangat Aneh

Sabtu, 02 Juni 2018 , 13:44:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki itikad baik terkait pembahasan RUU KUHP. Bahkan setiap pertemuan atau diskusi pimpinan KPK tidak pernah hadir."Menurut saya KPK ini adalah lembaga yang sangat aneh. Ketika kita melakukan pembahasan i.. Baca Selengkapnya
KPK Jangan Pengaruhi Presiden, Kalau Tidak Setuju Silakan Mundur
Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi menyesalkan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP.Politisi Partai Nasdem itu mengatakan sikap KPK terse.. Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah: KPK Tidak Punya Hak Menolak RUU KUHP
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai hak untuk menolak RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Sebab pada dasarnya, lembaga anti rasuah itu hanya sebagai pelaksana atas UU yang dibuat DPR bersam.. Baca Selengkapnya
RUU KUHP Jangan Sampai Merugikan Pemberantasan Korupsi
Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Negara (KUHP) jangan merugikan kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitu dikatakan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif dalam konfrensi pers di kantornya, Rabu (30/5)Menurut di.. Baca Selengkapnya
Dua Alasan Penanganan Tipikor Harus Di Luar KUHP Versi KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tindak pidana khusus tetap berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Negara (KUHP).Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif menjelaskan, jika pemerintah mau melakukan kodifikasi terhadap KUHP tersebut, pihaknya tid.. Baca Selengkapnya
Inilah Biang Pro Kontra Putusan Praperadilan Kasus Century
Beragam respon muncul paska-keluarnya putusan dalam perkara praperadilan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN/Jkt.Sel yang dibacakan oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar ini. Putusan ini menuai kontroversi. Ada yang menilai, isi putusan tak lazim untuk sebuah gug.. Baca Selengkapnya
Siapa di Balik RUU KUHP?

Siapa di Balik RUU KUHP?

Selasa, 27 Maret 2018 , 22:53:00

(Dari kiri) Aktivis/ Analis Hukum Bivitri Susanti, Pakar Hukum dan Tata Negara Margarito Kamis, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Fajar dan Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir.. Baca Selengkapnya
Pasal Penghinaan Presiden Bangkitkan Pemerintah Tiran
Dicantumkannya pasal penghinaan kepada presiden dalam revisi UU (RUU) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah upaya membangkitkan pemerintah tiran di Indonesia.Begitu dikatakan Pakar Hukum dan Tata Negara, Margarito Kamis dalam diskusi bertajuk Polem.. Baca Selengkapnya
Pakar: Yang Minta LGBT Legal, Enggak Waras<i>!</i>

Pakar: Yang Minta LGBT Legal, Enggak Waras!

Selasa, 27 Maret 2018 , 16:03:00

Kelompok masyarakat yang meminta lesbian, gay, biseks, transgender (LGBT) adalah orang-orang tidak memiliki akal sehat atau gila.Hal itu sebagaimana diutarakan Pakar Hukum dan Tata Negara, Margarito Kamis, dalam diskusi bertajuk Polemik Revisi UU KU.. Baca Selengkapnya
PGI: RKUHP Soal Tindak Pidana Terhadap Agama Masih Bermasalah
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengkritik salah satu bab dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama.Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI.. Baca Selengkapnya
Revisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

Revisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

Jum'at, 16 Maret 2018 , 09:16:00

Kalangan aktivis menilai, pembahasan Revisi Kitab UnĀ­dang-Undang Hukum Pidana (R KUHP), baik pada Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana, terdapat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cendĀ­erung represif. Bahkan, berpotensi .. Baca Selengkapnya
Revisi KUHP Rentan Penyelundupan Kepentingan

Revisi KUHP Rentan Penyelundupan Kepentingan

Senin, 12 Maret 2018 , 16:59:00

Setara Institute menilai ikhtiar mempercepat pembahasan RUU KUHP yang muncul dari pertemuan Presiden dengan Tim Perumus RUU tidak boleh menegasikan aspirasi publik yang menganggap RUU tersebut masih banyak mengandung persoalan.Sebab menurut Ketua Se.. Baca Selengkapnya
Perluasan Pasal Zinah Merugikan Perempuan

Perluasan Pasal Zinah Merugikan Perempuan

Kamis, 08 Maret 2018 , 22:45:00

Massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) turun ke jalan. Demonstrasi yang mereka gelar untuk menolak perluasan pasal zina dalam draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)."Di Pasal 484 makna zinah diperluas. Bukannya ber.. Baca Selengkapnya
Perlindungan Hukum Untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Perlindungan Hukum Untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Rabu, 28 Februari 2018 , 07:21:00

KONON DPR dan Pemerintah telah menyepakati pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban.KUHPPasa.. Baca Selengkapnya