Hanura
Kpu
Tidak Seluruhnya Eks Napi Korupsi Bisa Lolos Jadi Caleg Tetap

Tidak Seluruhnya Eks Napi Korupsi Bisa Lolos Jadi Caleg Tetap

PolitikSelasa, 18 September 2018 , 16:26:00

Meski Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan peraturan KPU tentang eks napi korupsi, tidak membuat bakal celeg eks napi korupsi langsung memenuhi sy..
Bawaslu Setuju Caleg Mantan Napi Korupsi Diberi Tanda

Bawaslu Setuju Caleg Mantan Napi Korupsi Diberi Tanda

PolitikSelasa, 18 September 2018 , 15:59:00

Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) setuju dengan wacana pembubuhan tanda khusus di kertas suara bagi para calon anggota legislatif manta..
KPU Penuhi Putusan MK, Aturan Eks Napi Korupsi Bakal Direvisi

KPU Penuhi Putusan MK, Aturan Eks Napi Korupsi Bakal Direvisi

PolitikSelasa, 18 September 2018 , 15:58:00

Komisi Pemilihan Umum merespons keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait aturan mantan napi koruptor, mantan napi bandar narkoba dan penjahat seksual bi..
KPU Tinggal Umumkan DCT Pemilu 2019

KPU Tinggal Umumkan DCT Pemilu 2019

Selasa, 18 September 2018 , 14:05:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019. Penetapan DCT tersebut dilakukan dalam rapat tertutup."Stratifikasi sudah jadi kerja administratif KPU-lah. Seluruh berkas sudah masuk tinggal nanti memeriksa selur.. Baca Selengkapnya
Putusan MA Mengikat, Mendagri Minta KPU Revisi PKPU

Putusan MA Mengikat, Mendagri Minta KPU Revisi PKPU

Senin, 17 September 2018 , 15:35:00

Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang Uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2017 yang melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) bersifat mengikat.Penegasan itu disampaikan langsung Menteri Dalam .. Baca Selengkapnya
MA Harusnya Dukung KPU Bersihkan Pemilu Dari Koruptor

MA Harusnya Dukung KPU Bersihkan Pemilu Dari Koruptor

Senin, 17 September 2018 , 13:01:00

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang mempersilakan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif.Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut MA seharusnya bisa mendukung KPU yang su.. Baca Selengkapnya
Zulhas: Jangan Sampai Rakyat Tidak Percaya KPU Gara-Gara DPT Ganda
Temuan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap agar pendataan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa valid dan memiliki .. Baca Selengkapnya
Ibarat Nila Setitik, Putusan MA Bikin Rusak Susu Sebelangga
Mahkamah Agung (MA) memberi putusan uji materi terhadap pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus k.. Baca Selengkapnya
Larangan Eks Koruptor Batal Bukti KPU Memang Lampaui Kewenangan
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan eks napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif dinilai sudah benar. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi S.. Baca Selengkapnya
Habib Rizieq Ingatkan Kecurangan Pemilu Lewat Rekayasa Sistem Di KPU
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam pengarahannya kepada peserta Ijtimak Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9) mengingatkan untuk waspada terhadap rekayasa sistem di KPU."Waspada terhadap rekayasa sistem dan tabulasi sua.. Baca Selengkapnya
KPU DKI: Nama M Taufik Masuk Daftar Calon Tetap Pileg 2019

KPU DKI: Nama M Taufik Masuk Daftar Calon Tetap Pileg 2019

Minggu, 16 September 2018 , 09:37:00

Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengambil keputusan M Taufiq boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, meski berlabel mantan narapidan korupsi.Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos memastikan M. Taufik akan dimasukkan dalam Daftar.. Baca Selengkapnya
Eks Napi Korupsi Bisa <i>Nyaleg</i>, Jokowi: Keputusan MA Harus Dihormati
Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidan korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg).Pada Kamis (13/9) lalu, MA mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan .. Baca Selengkapnya
MA Abai Suara Hati Rakyat

MA Abai Suara Hati Rakyat

Minggu, 16 September 2018 , 03:34:00

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana korupsi maju jadi calon legislatif merupakan bentuk pengabaian moralitas dan rasionalitas publik. Begitu kata analis politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menanggapi pu.. Baca Selengkapnya
Golkar Apresiasi Keputusan MA Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
DPP Partai Golkar mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU No 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor menjadi calon anggota legislatif.Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan.. Baca Selengkapnya
Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Bukan Berarti Pemerintah Pro Korupsi
Dibatalkannya Peraturan KPU soal mantan narapidana koruptor yang tidak boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif oleh Mahkamag Agung (MA), jangan diartikan bahwa pemerintah pro terhadap koruptor.Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indon.. Baca Selengkapnya
KPU Wajib Selesaikan Masalah DPT Ganda<i>!</i>

KPU Wajib Selesaikan Masalah DPT Ganda!

Jum'at, 14 September 2018 , 22:30:00

Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda selalu menerpa Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap pelaksanaan pemilu.Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta meminta KPU segera menyelesaikan masalah tersebut."Sudah seharusnya KPU fokus .. Baca Selengkapnya
Bawaslu Dianggap Jadi Salah Satu Penyebab Carut Marut Pemilu 2019
 Sejak dilantik pada 11 April 2017, Bawaslu RI belum memberikan keyakinan Pemilu serentak 2019 akan terselenggara secara demokratis dan berintegritas. Hal ini disebabkan tidak ada satu pun tahapan yang telah atau sedang berjalan, tidak diri.. Baca Selengkapnya
Ketua DPR Desak KPU Bersihkan DPT Ganda

Ketua DPR Desak KPU Bersihkan DPT Ganda

Kamis, 13 September 2018 , 19:17:00

Komisi Pemilihan Umum harus membersihkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari data ganda. KPU juga harus terus melakukan pemutakhiran data sehingga DPT untuk pesta demokrasi 2019 benar-benar valid."Pimpinan DPR meminta KPU untuk segera melakukan verifika.. Baca Selengkapnya
Sudin Perhubungan Jakpus Tidak Segan Tertibkan Ojol Mangkal Sembarangan
Sebanyak 500 kendaraan ojek online (ojol) terjaring operasi penertiban Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Pusat.Mereka terjaring operasi lantaran parkir di sembarang tempat di wilayah Jakpus.Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem.. Baca Selengkapnya
DPT Ganda, KPU lakukan Pencocokan Dengan Dukcapil

DPT Ganda, KPU lakukan Pencocokan Dengan Dukcapil

Kamis, 13 September 2018 , 10:53:00

Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan ribuan Data Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai. Sebanyak 10.626 data pemilih ganda dan 1.332 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) .. Baca Selengkapnya