Hanura
Dpd
Konsultasi Pajak Freeport

Konsultasi Pajak Freeport

Rabu, 01 Agustus 2018 , 17:15:00

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang alias OSO (ketiga dari kanan) didampingi Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kedua dari kanan), anggota DPD Dapil Papua Pdt...
Pakar HTN Puji Kecerdikan Hafidz Pemohon Uji Materi Larangan Pengurus Parpol Nyaleg DPD
Seorang yang bernama Muhammad Hafidz, pemohon uji materi larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dinilai cerdik...
Bukan Keputusan Mendadak Orang Parpol Dilarang Nyalon DPD

Bukan Keputusan Mendadak Orang Parpol Dilarang Nyalon DPD

PolitikSabtu, 28 Juli 2018 , 12:23:00

Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menegaskan anggota DPD tidak boleh memiliki pekerjaan lain alias pengurus di partai politi..
Formappi: DPD Isinya Putra Terbaik Daerah, Bukan Politisi
Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma heran masih ada saja politisi yang memprotes keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik daftar sebagai calon senator.Menurutny.. Baca Selengkapnya
DPD Yakin Persoalan Jakarta Jelang Asian Games Teratasi
DPD RI mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan menjelang perhelatan Asian Games 2018.Menurut anggota DPD Fahira Idris, inisiatif dan gerak cepat Pemprov DKI menyelesaikan persoalan termasuk m.. Baca Selengkapnya
Ucapkan Sumpah

Ucapkan Sumpah

Jum'at, 27 Juli 2018 , 08:38:00

Akhmad Muqowam mengucapkan sumpah dan janji saat dilantik menjadi Wakil Ketua DPD oleh Plh Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi, pada Rapat Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/7). Pemilihan Wakil Ketua DPD i.. Baca Selengkapnya
Konferensi Pemuda Diaspora Dapat Dukungan Ketua DPD

Konferensi Pemuda Diaspora Dapat Dukungan Ketua DPD

Jum'at, 27 Juli 2018 , 03:14:00

DPD mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Pemuda Diaspora Indonesia atau Conference of Indonesian Diaspora Youth (CIDY) yang akan digelar di Jakarta pada 13 hingga 15 Agustus nanti.DPD merasa cocok dengan kegiatan yang bertajuk “Merancang Vis.. Baca Selengkapnya
Kata Yusril, OSO Tidak Perlu Mundur Dari Hanura Untuk <i>Nyalon</i> DPD
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUUxV1/2018, yang melarang pengurus partai menjadi calon senator tidak bersifat retroaktif atau berlaku surut.Atas alasan itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Oesman Sapta Odang tidak pe.. Baca Selengkapnya
OSO Minta Bantuan Yusril

OSO Minta Bantuan Yusril

Kamis, 26 Juli 2018 , 20:12:00

Ketua DPD yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO (kanan), bersalaman dengan pengacara yang juga ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat memberikan keterangan pers, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen .. Baca Selengkapnya
Sikapi Putusan MK

Sikapi Putusan MK

Kamis, 26 Juli 2018 , 03:55:00

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO (tengah), didampingi Sekjen DPP Partai Hanura Herry Lotung Siregar, Bendahara DPP Partai Hanura Zulnahar Usman melakukan rapat Koordinasi bersama pengurus DPP dan ketua DPD Partai Hanura, di .. Baca Selengkapnya
MK Dituding Telah Berpolitik

MK Dituding Telah Berpolitik

Rabu, 25 Juli 2018 , 15:29:00

Mahkamah Konstitusi disebut telah bermain politik dengan melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI.Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya menghormati putusan tersebut. Tetapi menyayangkannya lantaran MK mengeluark.. Baca Selengkapnya
Bakal Senator Setuju MK Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian pasal 128 huruf (l) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Senin (23/7). Dengan begitu, pengurus partai politik tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Terkait putusan tersebut, bak.. Baca Selengkapnya
DPD Minta MK Tunda Larangan Senator Jadi Pengurus Parpol
Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdhani mengimbau Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan putusan yang melarang senator menjabat pengurus partai politik.Menurutnya, putusan itu sebaiknya diberlakukan mulai pemilihan anggota DPD tahun 2024 nanti... Baca Selengkapnya
Ace Hasan: Mahyudin Bukan Eksekutif Di Golkar

Ace Hasan: Mahyudin Bukan Eksekutif Di Golkar

Rabu, 25 Juli 2018 , 10:52:00

Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera menjelaskan lebih rinci pasca keputusan larangan calon anggota DPD RI tidak boleh berasal dari pengurus atau fungsionaris partai politik. Utamanya terkait batasan yang dimaksud pengurus partai politik. "Di .. Baca Selengkapnya
Senator Akan Dorong Kewenangan MK Dikurangi, Ini Penyebabnya
Keptusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik (parpol) maju pencalonan anggota DPD RI berbuntut panjang. Para hakim konstitusi yang terlibar dalam putusan perkara nomor 30/PUU-XVI/2018 akan dilaporkan ke Mahkamah Etik. Bahk.. Baca Selengkapnya
Larangan Pengurus Parpol Nyaleg DPD Bukan Wewenang MK
Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah bertindak sesuai dengan seleranya sendiri saat menguji materi pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).Sebab, MK telah memunculkan norma baru dalam uji materi tersebut, yakni melarang penguru.. Baca Selengkapnya
Konsultasi Dengan KPU Dan Bawaslu

Konsultasi Dengan KPU Dan Bawaslu

Rabu, 25 Juli 2018 , 01:41:00

Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua KPU Arief Budiman dan Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, berfoto bersama sebelum melakukan pertemuan tertutup, di ruang Rapat Pim.. Baca Selengkapnya
Calon Senator Ditenggat Mundur Dari Parpol Sebelum 20 September
Pengurus parpol yang masih menjadi calon anggota DPD diminta segera menyerahkan surat penguduran diri dari kepengurusan.Surat tersebut harus sudah diterima KPU RI sebelum pengumuman daftar calon tetap (DCT) pada 20 September mendatang."Masih ada dua.. Baca Selengkapnya
Putusan MK Berbahaya Dan Ancaman Serius

Putusan MK Berbahaya Dan Ancaman Serius

Selasa, 24 Juli 2018 , 21:40:00

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Anggota DPD RI merangkap jabatan di partai politik sarat aroma politik.Ketua DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani, menyesalkan putusan MK keluar ketika pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2019 telah.. Baca Selengkapnya
Orang Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD, Putusan MK Janggal
Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang atau OSO, mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang fungsionaris partai politik menjadi anggota DPD RI.Selain menjabat Ketua DPD, OSO juga menjadi Ketua Umum Partai Hanura. "Yang jelas MK itu tida.. Baca Selengkapnya