Hanura
Aktivis: Utang BUMN Membludak, Segera Pecat Rini Soemarno<i>!</i>

Aktivis: Utang BUMN Membludak, Segera Pecat Rini Soemarno!

PolitikKamis, 13 Desember 2018 , 13:09:00

Jumlah gabungan utang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah membludak. Makanya, Rini Soemarno harus segera dipopot dari posisi Menteri BUMN.Pre..
Utang BUMN Membengkak, Fraksi Nasdem Minta Menteri Rini Dihadirkan Di DPR
Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp 5.271 triliun menjadi sorotan para wakil rakyat di Senayan.Seperti dalam Rapat Paripurna Masa ..
Tol Jakarta-Cikampek Elevated Tak Akan Kurangi Kemacetan

Tol Jakarta-Cikampek Elevated Tak Akan Kurangi Kemacetan

PolitikRabu, 12 Desember 2018 , 05:27:00

Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated yang digarap oleh PT Jasamarga dinilai kurang bermanfaat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asm..
Utang BUMN Jangan Dilimpahkan Kepada Rakyat

Utang BUMN Jangan Dilimpahkan Kepada Rakyat

Rabu, 12 Desember 2018 , 04:27:00

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tembus di angka Rp 5.271 triliun per September 2018 jangan sampai turun ke rakyat.Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asama Natawijana saat ditemui di komplek DPR, Jakarta, Selasa (11/12.. Baca Selengkapnya
DPR Minta BUMN Segera Lunasi Utang

DPR Minta BUMN Segera Lunasi Utang

Rabu, 12 Desember 2018 , 03:40:00

Total utang BUMN yang mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun membuat geram Komisi VI DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana mengaku sudah meminta BUMN yang memiliki banyak utang segera melunasinya."Kita sudah minta saat rapat beberap.. Baca Selengkapnya
Kewenangan DPR Terlampau Besar, Nasdem Tolak RUU BUMN

Kewenangan DPR Terlampau Besar, Nasdem Tolak RUU BUMN

Selasa, 11 Desember 2018 , 20:22:00

Partai Nasdem mengkritik keras sejumlah aturan yang diusulkan dalam revisi UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, kewenangan DPR terlalu jauh masuk domain eksekutif.Ketua Fraksi Nasdem Ahmad HM Ali menyoroti usulan agar DPR bisa ikut menentukan .. Baca Selengkapnya
Bahaya, Utang BUMN Lampaui Utang Pemerintah

Bahaya, Utang BUMN Lampaui Utang Pemerintah

Selasa, 11 Desember 2018 , 14:44:00

Belum selesai permasalahan utang pemerintah sebesar Rp. 4.416 triliun, saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan tren kenaikan utang yang bombastis mencapai Rp. 5.271 triliun. BUMN melampaui utang pemerintah.Direktur Eksekutif Bimata Poli.. Baca Selengkapnya
Dirut Mandiri: Kebijakan Ekonomi Sekarang Jadi <i>Nyampur</i> Dengan Opini Politik
Dengan perubahan lanskap media massa dan media sosial saat ini, bank-bank milik negara perlu mengelaborasi kebijakan ekonomi pemerintah ke dalam bahasa yang bisa ditangkap oleh publik. Jangan sampai menimbulkan persepsi yang salah. Hal ini dikemukak.. Baca Selengkapnya
Rencana Aksi Mogok SP PLN Tidak Punya Alasan Mendasar

Rencana Aksi Mogok SP PLN Tidak Punya Alasan Mendasar

Jum'at, 07 Desember 2018 , 00:19:00

Rencana aksi mogok kerja yang bakal digelar Serikat Pekerja PT PLN sangat disayangkan lantaran tidak memiliki alasan mendasar.Pegiat maritim dan energi Mahyudin Rumata mengatakan, saat ini PLN tidak memiliki persoalan signifikan antara manajemen dan.. Baca Selengkapnya
PLN Terima Penghargaan Peduli SMK Dari Kemendikbud

PLN Terima Penghargaan Peduli SMK Dari Kemendikbud

Kamis, 06 Desember 2018 , 20:41:00

Perusahaan Listrik Negara (PLN) berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas kontribusi perusahaan terhadap pengembangan kompetensi lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), melalui program vokasi.PLN menj.. Baca Selengkapnya
BUMN, Antara Cetak Laba dan Biaya Politik Penguasa

BUMN, Antara Cetak Laba dan Biaya Politik Penguasa

Kamis, 06 Desember 2018 , 18:53:00

DUA Desember silam boleh jadi adalah hari istimewa untuk warga Bantarjati Atas, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, hari itu mereka mendapat sambungan listrik, gratis. Yang luar biasa, penyambungan itu secara simbolis dilakukan Presiden Joko Widodo.Par.. Baca Selengkapnya
Saraswati Ingatkan Kewajiban BUMN Serap Pekerja Disabilitas
Realisasi kewajiban penyerapan tenaga kerja disabilitas di perusahaan milik negara, baik pusat maupun daerah, mulai dipertanyakan.Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati menerangkan bahwa berdasarkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilita.. Baca Selengkapnya
Golkar Dorong Dirut BUMN Wajib Diisi Profesional

Golkar Dorong Dirut BUMN Wajib Diisi Profesional

Rabu, 05 Desember 2018 , 00:07:00

Partai pendukung pemerintah tidak menampik terdapat ada beberapa direktur utama di perusahaan BUMN yang sebenarnya tidak layak menduduki posisi itu.Politisi muda Partai Golkar Adi Baiquni mengkritisi dipilihnya beberapa direksi BUMN yang bukan berda.. Baca Selengkapnya
Biaya Distribusi BBM Satu Harga Seharusnya Ditanggung Pemerintah
Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang diambil Presiden Joko Widodo dinilai telah merugikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini PT Pertamina.Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengkritisi.. Baca Selengkapnya
Di Era Jokowi, BUMN Jadi Sarang Politik Balas Budi

Di Era Jokowi, BUMN Jadi Sarang Politik Balas Budi

Selasa, 04 Desember 2018 , 15:26:00

Beberapa BUMN dipimpin oleh orang yang tidak kompeten bidangnya. Hal itu karena politik balas budi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap para aktivis yang sebenarnya tidak kompeten dan parahnya lagi pengangguran."Memang banyak kepentinga.. Baca Selengkapnya
Serikat Pekerja Mewanti-wanti Jokowi Tidak Jadikan BUMN Sebagai Sapi Perahan
Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu mewanti-wanti calon presiden petahana, Joko Widodo dan orang-orang terdekatnya untuk tidak menggunakan BUMN sebagai "sapi perahan" demi menggalang dana kampanye Pilpres 2019."Saya berharap (dana dari) BUMN tidak dig.. Baca Selengkapnya
Utang Membengkak, Komisi VI Pelajari Kinerja BUMN

Utang Membengkak, Komisi VI Pelajari Kinerja BUMN

Selasa, 04 Desember 2018 , 00:11:00

Membengkaknya utang sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) pada tahun ini membuat berang sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.Pasalnya, di tengah pemerintah giat mencicil utang dengan susah payah, justru di lain pihak dibebani kinerja sejumlah BUMN ya.. Baca Selengkapnya
Hingga Akhir Tahun Ditargetkan 100 Ribu Keluarga Tersambung Listrik
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau realisasi program BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat bagian selatan serta Banten. Jokowi juga berkesempatan men.. Baca Selengkapnya
Desakan Copot Kepala BIN Salah Alamat, Wawan Jangan Genit
Desakan Partai Gerindra agar Presiden Joko Widodo mencopot Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Pol Budi Gunawan salah alamat.Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai desakan dari Wakil Ketua Umum DP.. Baca Selengkapnya
Presiden Didesak Copot Budi Gunawan

Presiden Didesak Copot Budi Gunawan

Rabu, 21 November 2018 , 01:33:00

Presiden Joko Widodo didesak untuk mencopot Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal (Pur) Pol Budi Gunawan, sebagai bentuk tanggung jawab atas pernyataan instansinya. "Copot Kepala BIN (Budi Gunawan) karena sudah merugikan nama baik BUMN yang sudah .. Baca Selengkapnya