Hanura
Kpu
KPU Klaim Data DPT Ganda Jauh Berkurang

KPU Klaim Data DPT Ganda Jauh Berkurang

PolitikKamis, 06 September 2018 , 13:27:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim data ganda Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah jauh berkurang. Komisioner KPU RI, Viryan Azis mengakui DPT gand..
KPU Jangan Paksakan Kehendak Sahkan DPT Terburu-Buru

KPU Jangan Paksakan Kehendak Sahkan DPT Terburu-Buru

PolitikRabu, 05 September 2018 , 16:22:00

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) diminta tidak menunjukkan sikap arogan dengan memaksakan kehendak dalam mengesahkan daftar pemilih ..
PKPU Tidak Boleh Langgar UU, Patuhi Putusan MK

PKPU Tidak Boleh Langgar UU, Patuhi Putusan MK

PolitikSelasa, 04 September 2018 , 22:57:00

Pemerintah, DPR, partai politik dan pengawas pemilu diakui masih berbeda pendapat dengan KPU terkait PKPU 20/2018 yang melarang mantan napi korupsi i..
Polemik PKPU

Polemik PKPU

Selasa, 04 September 2018 , 16:18:00

(Dari kiri) Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat dan Calon anggota DPD 2019-2024 Abdullah Puteh, menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi yang bertajuk 'Polemik PKPU (Caleg Korup.. Baca Selengkapnya
Ratna Sarumpaet: Jangan Gelar Pemilu Sebelum Data Pemilih Ganda <i>Clear</i>
Parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) final yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat  menyatakan temuan setidaknya 25 juta data gand.. Baca Selengkapnya
Golkar Minta Kubu Oposisi Buktikan Daftar Pemilih Ganda Ke KPU
Dugaan adanya data ganda dalam daftar pemilih Pemilu 2019 yang dilontarkan kelompok oposisi harus dibuktikan. Jika tidak, tudingan tersebut bisa membuat gaduh pelaksaan pemilu tahun depan termasuk pilpres."Sekarang buktikan saja data tersebut kepada.. Baca Selengkapnya
Koalisi Prabowo Tolak DPT Final, PDIP: Itu Sisa-Sisa Pemilu 2009
Parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) final yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan temuan setidaknya 25 juta data ganda dari.. Baca Selengkapnya
Kabar Pemilih Ganda, Golkar: Tanya Ke KPU

Kabar Pemilih Ganda, Golkar: Tanya Ke KPU

Selasa, 04 September 2018 , 12:17:00

Langkah oposisi akan menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 oleh KPU RI dinilai pihak pendukung petahana adalah hal wajar."Siapapun warga negara berhak untuk mempersoalkan tentang DPT," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Sadzi.. Baca Selengkapnya
M. Taufik Belum Mulus Nyaleg, Gerindra Kasih Tenggat Waktu Buat KPU DKI
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik belum bisa bernafas lega meski sudah dinyatakan lolos ikut Pemilihan Legislatif 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pasalnya, KPUD Provinsi DKI Jakarta belum menindaklanjuti keputusan Bawaslu .. Baca Selengkapnya
PAN: Jangankan KPU dan Bawaslu, Parpol Pun Beda Pandangan

PAN: Jangankan KPU dan Bawaslu, Parpol Pun Beda Pandangan

Senin, 03 September 2018 , 23:16:00

Cara pandang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berbeda terkait hak politik mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif dinilai wajar. "Jangankan KPU dan Bawaslu ya, parpol pun berbeda pandangan terkait .. Baca Selengkapnya
KPU Diminta Cabut Dua PKPU

KPU Diminta Cabut Dua PKPU

Senin, 03 September 2018 , 14:59:00

Komisi Pemilihan Umum diminta segera mengubah Peraturan KPU yang bertentangan dengan aturan undang-undang.Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo melihat, setidaknya ada dua PKPU yang mendapat sorotan pihaknya yaitu larangan calon anggota legislati.. Baca Selengkapnya
Taufik Desak KPU Taati Keputusan Bawaslu Agar Bisa Nyaleg

Taufik Desak KPU Taati Keputusan Bawaslu Agar Bisa Nyaleg

Senin, 03 September 2018 , 14:37:00

Setelah dinyatakan lolos oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk nyaleg di 2019, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik merasa bersyukur. Taufik mengatakan, Bawaslu telah mengambil sikap tegas dengan menjalankan undang-undang pemilu. "Al.. Baca Selengkapnya
Keputusan Bawaslu Bolehkan Mantan Napi Korupsi Nyaleg Sesuai Aturan
Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menginzinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif mengacu pada UUD 1945."Keputusannya adalah (mengacu) hak konstitusional warga negara, hak dilpilih dan memilih pasal 28 (j)," kata anggot.. Baca Selengkapnya
KPU Minta Bawaslu Tunda Pelaksanaan Izin Mantan Napi Korupsi Nyaleg
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada dasarnya tidak ada penolakan terhadap keputusan Bawaslu soal izin maju legislatif bagi mantan narapidana korupsi."KPU ingin menyatakan bahwa KPU tidak menolak apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu," Ketua KPU RI Ari.. Baca Selengkapnya
Ihwal Keputusan Bawaslu, Arief Budiman: Kami Tetap Jalankan PKPU
Keputusan krusial dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait posisi bakal calon legislatif (bacaleg) M Taufiq yang dibolehkan nyaleg meski berlabel mantan narapidana korupsi.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengaku tidak .. Baca Selengkapnya
967 Narapidana Di Ibukota Masuk Daftar Pemilih Tetap

967 Narapidana Di Ibukota Masuk Daftar Pemilih Tetap

Minggu, 02 September 2018 , 14:18:00

Sebanyak 967 narapidana di DKI Jakarta mendapatkan hak pilih dalam Pemilu 2019 mendatang.  Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU DKI Jakarta, Partono mengatakan 967 narapidana tersebut masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU.. Baca Selengkapnya
Petisi Tolak Caleg Koruptor

Petisi Tolak Caleg Koruptor

Sabtu, 01 September 2018 , 04:24:00

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) didampingi perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih antara lain Almas Sjafrina (kedua kiri), Fadli Ramadhanil (kedua kanan) dan Hadar Nafis Gumay (kanan) saat penyerahan pet.. Baca Selengkapnya
Kembali Loloskan Mantan Napi Korupsi, Wiranto Panggil Bawaslu
Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto akan memanggil Badan Pengawas Pemilu yang meloloskan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif."Nanti dengan lembaga terkait saya panggil atau undang untuk kita rapatkan bersama.. Baca Selengkapnya
KPU Heran Sudah Ada PKPU, Bawaslu Kembali Loloskan Mantan Napi Korupsi Jadi Bacaleg
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum sejalan dengan Bawaslu dan Panwaslu terkait keikutsertaan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.Baru-baru ini Bawaslu kembali meloloskan mantan narapidana dari Rembang dan P.. Baca Selengkapnya
Soal Zulhas Curi Start Kampanye, KPU Percaya Bawaslu

Soal Zulhas Curi Start Kampanye, KPU Percaya Bawaslu

Kamis, 30 Agustus 2018 , 18:49:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mau mencampuri dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. "Kita serahkan Bawaslu untuk menangani itu. Karena Peraturan KPU tentang kampanye juga sudah ada," kata komisioner KPU Wahyu .. Baca Selengkapnya