Hanura
Kpu
Ngambil Nomor Urut, Capres-Cawapres Boleh Bawa Massa

Ngambil Nomor Urut, Capres-Cawapres Boleh Bawa Massa

PolitikRabu, 19 September 2018 , 13:36:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak melarang pasangan calon di ajang Pilpres tahun 2019 membawa massa dan simpatisan saat acara pengambilan undian n..
KPU: Penetapan Capres-Cawapres Bisa Diwakili Pimpinan Partai

KPU: Penetapan Capres-Cawapres Bisa Diwakili Pimpinan Partai

PolitikRabu, 19 September 2018 , 13:02:00

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak mewajibkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden menghadiri acara penetapan kontes..
Selain Capres-Cawapres, Besok KPU Juga Umumkan Calon Tetap DPR Dan DPD
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang lolos mengikuti Pilpres 2019 pada Kamis (20/9) besok.Ko..
Persiapan Lancar, KPU Umumkan Pasangan Capres-Cawapres Besok
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang lolos pada kontestasi Pilpres 2019, Kamis (20/9) besok.Komisioner KPU RI, Viryan Azis mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan persiapan demi.. Baca Selengkapnya
KPU Izinkan Pasangan Capres Bawa Pendukung

KPU Izinkan Pasangan Capres Bawa Pendukung

Selasa, 18 September 2018 , 18:59:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan mekanisme penetapan nomor urut calon presiden (Capres) di Pilpres 2019 sama seperti penetapan nomor urut partai politik dalam Pileg 2019.Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan pihkanya tidak keberatan jika masi.. Baca Selengkapnya
KPU Akan Selesaikan DPT Ganda Selama 60 Hari Kedepan

KPU Akan Selesaikan DPT Ganda Selama 60 Hari Kedepan

Selasa, 18 September 2018 , 17:25:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menerima masukan terkait data pemilih ganda sebelum mejadi daftar pemilih tetap (DPT).Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan sejauh ini pihaknya telah melakukan rapat yang melibatkan peserta pemilu, Bawaslu, DKPP, D.. Baca Selengkapnya
Tidak Seluruhnya Eks Napi Korupsi Bisa Lolos Jadi Caleg Tetap
Meski Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan peraturan KPU tentang eks napi korupsi, tidak membuat bakal celeg eks napi korupsi langsung memenuhi syarat (MS) dan masuk Daftar Caleg Tetap (DCT).Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan bacaleg yang s.. Baca Selengkapnya
Bawaslu Setuju Caleg Mantan Napi Korupsi Diberi Tanda

Bawaslu Setuju Caleg Mantan Napi Korupsi Diberi Tanda

Selasa, 18 September 2018 , 15:59:00

Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) setuju dengan wacana pembubuhan tanda khusus di kertas suara bagi para calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Anggota Badan Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengaku sudah lama meminta Komi.. Baca Selengkapnya
KPU Penuhi Putusan MK, Aturan Eks Napi Korupsi Bakal Direvisi
Komisi Pemilihan Umum merespons keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait aturan mantan napi koruptor, mantan napi bandar narkoba dan penjahat seksual bisa menjadi caleg 2019.Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan pihaknya akan merevisi aturan yang ada.. Baca Selengkapnya
KPU Tinggal Umumkan DCT Pemilu 2019

KPU Tinggal Umumkan DCT Pemilu 2019

Selasa, 18 September 2018 , 14:05:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) Pileg 2019. Penetapan DCT tersebut dilakukan dalam rapat tertutup."Stratifikasi sudah jadi kerja administratif KPU-lah. Seluruh berkas sudah masuk tinggal nanti memeriksa selur.. Baca Selengkapnya
Putusan MA Mengikat, Mendagri Minta KPU Revisi PKPU

Putusan MA Mengikat, Mendagri Minta KPU Revisi PKPU

Senin, 17 September 2018 , 15:35:00

Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang Uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2017 yang melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) bersifat mengikat.Penegasan itu disampaikan langsung Menteri Dalam .. Baca Selengkapnya
MA Harusnya Dukung KPU Bersihkan Pemilu Dari Koruptor

MA Harusnya Dukung KPU Bersihkan Pemilu Dari Koruptor

Senin, 17 September 2018 , 13:01:00

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang mempersilakan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif.Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut MA seharusnya bisa mendukung KPU yang su.. Baca Selengkapnya
Zulhas: Jangan Sampai Rakyat Tidak Percaya KPU Gara-Gara DPT Ganda
Temuan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dari masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap agar pendataan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa valid dan memiliki .. Baca Selengkapnya
Ibarat Nila Setitik, Putusan MA Bikin Rusak Susu Sebelangga
Mahkamah Agung (MA) memberi putusan uji materi terhadap pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus k.. Baca Selengkapnya
Larangan Eks Koruptor Batal Bukti KPU Memang Lampaui Kewenangan
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan eks napi korupsi maju sebagai calon anggota legislatif dinilai sudah benar. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi S.. Baca Selengkapnya
Habib Rizieq Ingatkan Kecurangan Pemilu Lewat Rekayasa Sistem Di KPU
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam pengarahannya kepada peserta Ijtimak Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9) mengingatkan untuk waspada terhadap rekayasa sistem di KPU."Waspada terhadap rekayasa sistem dan tabulasi sua.. Baca Selengkapnya
KPU DKI: Nama M Taufik Masuk Daftar Calon Tetap Pileg 2019

KPU DKI: Nama M Taufik Masuk Daftar Calon Tetap Pileg 2019

Minggu, 16 September 2018 , 09:37:00

Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengambil keputusan M Taufiq boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, meski berlabel mantan narapidan korupsi.Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos memastikan M. Taufik akan dimasukkan dalam Daftar.. Baca Selengkapnya
Eks Napi Korupsi Bisa <i>Nyaleg</i>, Jokowi: Keputusan MA Harus Dihormati
Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidan korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg).Pada Kamis (13/9) lalu, MA mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan .. Baca Selengkapnya
MA Abai Suara Hati Rakyat

MA Abai Suara Hati Rakyat

Minggu, 16 September 2018 , 03:34:00

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana korupsi maju jadi calon legislatif merupakan bentuk pengabaian moralitas dan rasionalitas publik. Begitu kata analis politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menanggapi pu.. Baca Selengkapnya
Golkar Apresiasi Keputusan MA Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
DPP Partai Golkar mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU No 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor menjadi calon anggota legislatif.Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan.. Baca Selengkapnya