Hanura
Komnas HAM Ogah Masuk Tim Gabungan Terpadu Bentukan Wiranto

Komnas HAM Ogah Masuk Tim Gabungan Terpadu Bentukan Wiranto

HukumSenin, 06 Agustus 2018 , 17:00:00

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak untuk bergabung dengan Tim Gabungan Terpadu. Tim bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik H..
Tuntut Penyelesaian HAM Masa Lalu, Kantor Wiranto Didemo

Tuntut Penyelesaian HAM Masa Lalu, Kantor Wiranto Didemo

PolitikKamis, 02 Agustus 2018 , 15:47:00

Kantor Menkopolhukam Wiranto didemo puluhan orang menyikapi rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk penyelesaian kasus pela..
Bentuk Tim Terpadu Kasus HAM, Gerindra Khawatir Wiranto Tangkap Diri Sendiri
Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto berencana membentuk tim terpadu kasus HAM untuk mengungkap pelanggaran HAM berat masa lalu.Asumsi publik m..
Isu HAM Kembali Diangkat, Pemerintah Mentok Hadapi Prabowo
Pemerintah melalui Menko Polhukan Wiranto membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Banyak kalangan mengira, langkah tersebut adalah upaya untuk menjegal Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019 nanti.Wakil Ketua Umum Par.. Baca Selengkapnya
Ingatkan Wiranto, Fadli Zon: Nanti Kepercik Muka Sendiri<i>!</i>
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengaku akan segera membentuk tim gabungan terpadu yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu.Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menil.. Baca Selengkapnya
Wiranto Bentuk Tim HAM, Gerindra: Cara Lama Jegal Prabowo
Langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto membentuk tim gabungan terpadu yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasu HAM masa lalu ditanggapi santai Partai Gerindra. Tim terpadu ini nantinya akan membedah satu persatu .. Baca Selengkapnya
Wiranto: Kita Harus Selesaikan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Dengan Jujur, Tanpa Ada Tuduh-Menuduh
Pemerintah akan memben­tuk tim gabungan terpadu untuk menyelesaikan dugaan pelang­garan HAM berat masa lalu. Tim ini terdiri dari kementerian, lembaga dan semua pemangku kepentingan. Tim ini nanti bekerja untuk membedah satu per satu dan secara ju.. Baca Selengkapnya
Wiranto: Kita Jujur Sajalah, Yang Koar-koar Tidak Setuju DKN, Jalan Keluarnya Bagaimana...
Pemerintah segera meram­pungkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Rencananya, DKN tidak hanya menyelesaikan konflik sosial yang sedang terjadi. Seperti kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Namun, penyelesaian oleh DK.. Baca Selengkapnya
Wiranto Lakukan Percobaan Kudeta Terhadap Oesman Sapta
Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang menilai Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menggelar pertemuan terlarang yang diketahui untuk menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta atas Gugatan Terhadap SK Menkum.. Baca Selengkapnya
Hanura: Wiranto Sudah Buat Noda Hitam Di Kabinet Kerja Jokowi
Wakil Sekjen Partai Hanura Petrus Selestinus menilai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).Penyalahgunaan itu menurut dia dengan m.. Baca Selengkapnya
Sindir Wiranto? Waketum Hanura: Tidak Elok Merampas<i>!</i>
DPP Partai Hanura menuding Ketua Dewan Pembina Partai Hanura sekaligus Menko Polhukam Wiranto berada di balik konflik partai. Wiranto diduga mengintervensi KPU jelang Pileg 2019.Ketua Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Dodi S. Abdulladir menyatakan DPP.. Baca Selengkapnya
Wiranto Diminta Jangan Obok-obok Hanura

Wiranto Diminta Jangan Obok-obok Hanura

Sabtu, 07 Juli 2018 , 04:24:00

Partai Hanura prihatin dan menyesalkan sikap Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pembina Hanura, Wiranto atas dugaan intervensinya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).“Konflik yang terjadi di Hanura selama hampir enam bulan ini masih berproses, .. Baca Selengkapnya
Wiranto Bertanggung Jawab Atas Dana Hanura

Wiranto Bertanggung Jawab Atas Dana Hanura

Sabtu, 07 Juli 2018 , 01:44:00

Pendiri Partai Hanura Djafar Badjeber menyatakan agar dana partai diaudit agar terjadi transparasi terhadap penggunaannya. Dalam hal ini, mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang kini menjabat Menko Polhkam juga ikut bertanggung jawab.“Urusan .. Baca Selengkapnya
Wiranto: Bersikaplah Ksatria, Kalah-Menang Biasa, 5 Tahun Ke Depan Tanding Lagi
Pemungutan suara pilkada serentak digelar hari ini. Ada 171 daerah yang akan melakukan pencoblosan. Sejumlah pemangku kebijakan pun menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pejabat daerah menggunakan video conference.  Menkopolhukam Wiranto .. Baca Selengkapnya
Perangi Mafia Pangan, Amran Dapat Dukungan Kapolri Dan Menko Polhukam
Pemerintah akan bertindak tegas terhadap mafia dan kartel pangan. Demikian dikatakan oleh Menko Polhukam, Wiranto dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pengamanan Idul Fitri 1439 H, di Mabes Polri Jakarta, Senin (25/6).“Kita tidak akan ragu.. Baca Selengkapnya
Wiranto Ajak SBY Bertemu Bicarakan Soal Tudingan Aparat Tidak Netral
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto, meminta agar Susilo Bambang Yudhoyono tidak berpolemik di media soal tudingan aparat yang tidak netral.“Jadi untuk para tokoh yang masih mencurigai boleh berbincang dengan saya de.. Baca Selengkapnya
Wiranto: Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB Bukan Hal Mudah, Butuh Perjuangan Luar Biasa
Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020. Indonesia terpilih setelah menang melawan Maladewa dalam pemungutan suara di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6.. Baca Selengkapnya
Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg, Wiranto: Solusinya Harus Revisi UU Pemilu
Wacana larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif dinilai bisa membuat kesemrawutan hukum.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara. Menurutnya solusi untuk memecah polemik te.. Baca Selengkapnya
Larangan Mantan Napi Koruptor Caleg Picu Kesemrawutan Hukum
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menanggapi polemik larangan terhadap mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2019. Menurut Wiranto, hal tersebut sah-sah saja asalkan la.. Baca Selengkapnya
Wiranto Minta Pihak Yang Keberatan Dengan RKUHP Datangi Kantornya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak khawatir dan curiga terhadap Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP)."Bahwa mudah-mudahan tidak ada lagi tuduh.. Baca Selengkapnya