Dubes Tunisia: Indonesia Mendukung Transisi Demokrasi Tunisia

Selasa, 02 April 2019, 09:46 WIB | Oleh: Teguh Santosa

Duta Besar Republik Tunisia, Y.M. Riadh Dridi

TERLETAK di Afrika Utara, diapit Aljazair, Libya dan Laut Mediterania, Republik Tunisia memiliki hubungan istimewa dengan Republik Indonesia.

Pemimpin gerakan kemerdekaan Tunisia, Habib Bourguiba, berkunjung ke Jakarta dan bertemu Bung Karno pada tahun 1951. Sejak itu, Indonesia secara aktif memberikan dukungan untuk kemerdekaan Tunisia. Puncak dari upaya diplomatik Tunisia untuk meraih kemerdekaan adalah lobi yang dilakukan di arena Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setahun kemudian, Prancis angkat kaki dari negeri itu.

Hubungan diplomatik Tunisia dan Indonesia dimulai pada 15 Februari 1960. Namun baru tujuh tahun kemudian Indonesia membuka kedutaan di Tunis, ibukota Tunisia. Adapun Tunisia membuka kedutaan di Jakarta pada 1987.

Dalam sejumlah catatan disebutkan nama Tunisia diambil dari nama kota Tunis yang kelak menjadi ibukota negara itu. Kata Tunis sendiri sering dikaitkan dengan kata dalam bahasa Berber yang berarti “peristirahatan” atau “persinggahan”. Terkadang kata itu juga dikaitkan dengan nama Dewi Tanith atau Tunit dalam tradisi Punisia dan Kartago.

Dalam wawancara dengan Majalah RMOL, Dutebesar Republik Tunisia, Y.M. Riadh Dridi menjelaskan hubungan kedua negara juga perkembangan politik dan ekonomi Tunisia setelah Revolusi Kebebasan dan Martabat tahun 2011.

Berikut petikannya:


Tunisia adalah salah satu negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang, terbentang dari masa lalu hingga era modern. Dari perspektif sejarah, Tunisia telah melewati banyak jalan dan persimpangan hingga menjadi seperti hari ini, negara yang terbuka dan demokratis.




Terima kasih banyak atas minat Anda pada negara kami. Tunisia memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada 20 Maret 1956. Tunisia yang sebelumnya adalah sebuah Monarki, berada di bawah protektorat Prancis dari tahun 1881 hingga 1956. Hanya satu tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1957 Tunisia menjadi Republik dengan sistem presidensial.

Setelah Revolusi 2011, kami mengadopsi Konstitusi barudengan sistem politik baru yang merupakan campuran antara sistem presidensial dan parlementerdi mana seorang Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan beberapa hak prerogatif khususnya dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri.Juga kami memiliki pemerintah yang dibentuk oleh partai yang memenangkan pemilihan legislatif.


Bisakah kita mengatakan bahwa dalam sistem ini Presiden tidak hanya berperan secara simbolis?

Iya. Presiden kami tidak hanya berperan secarasimbolis. Seorang Presiden dalam sistem politik Tunisia memiliki beberapa hak prerogatif yang penting. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Presiden memiliki kekuatan untuk bertindak terutama dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri. Presiden mengetuai Dewan Keamanan Nasional dan, dalam beberapa kasus, dapat memimpin pertemuan Kabinet. Dia juga memiliki kekuatan untuk membubarkan Parlemen dalam kasus-kasus tertentu dan menyerukan pemilihan umum lebih awal.


Apakah Presiden berasal dari partai politik?

Sebenarnya Presiden kami saat ini berasal dari partai politik. Menurut Konstitusi kami, ketika seseorang terpilih sebagai Presiden, ia harus mengundurkan diri dari partainya. Presiden saat ini, H.E. Beji Caid Essebsi, adalah Kepala “Nidaa Tounes”, Partai yang memenangkan pemilihan pada tahun 2014. Ketika dia terpilih, dia mengundurkan diri dari partaikarena kini dia menjadi Presiden bagi semua warga Tunisia.


Bagaimana dengan Perdana Menteri?

Perdana Menteri biasanya dipilih dari partai yang menguasai suara Mayoritas di parlemen. Ia ditunjuk oleh Pimpinan partai untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam beberapa kasus ia bisa seorang yang  independen (teknokrat).


Jadi, Perdana Menteri tidak harus merupakan Ketua Partai?

Iya, tidak perlu. Sebenarnya Perdana Menteri kami saat ini, Tuan Youssef Chahed, bukan Sekretaris Jenderal atau Presiden suatu Partai. Dia adalah anggota dari partai yang memenangkan pemilihan dan seorang menteri dalam pemerintahan pertama yang dibentuk setelah pemilihan 2014.


Bagaimana peran cendekiawan Islam dalam masyarakat sekuler di Tunisia?


Dalam Konstitusikami memiliki artikel yang mengatakan bahwa Tunisia adalah negara sipil. Bukan negara Islam.

Pada saat yang sama, Tunisia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Mufti dan cendekiawan Islam di Tunisia bebas memberikan pandangan mereka mengenai masalah agama. Penting juga untuk menyebutkan bahwaberkat Universitas Ezzaituna mayoritas cendekiawan Islam Tunisia memiliki paham yang moderat. Dalam hal ini kita harus mencatat bahwa banyak siswa Indonesia belajar di sana dengan beasiswa dan kami berupaya untuk meningkatkan program pertukaran ini di masa depan.


Bagaimana perasaan Anda ditugaskan di Jakarta?

Saya memulai karier saya pada tahun 1996 dengan kursus pelatihan intensif di Sekolah Diplomatik. Kemudian saya ditempatkan di Kedutaan Besar Tunisia di Washington DC dari tahun 2001 hingga 2006.

Dari tahun 2010 hingga 2015, saya ditunjuk sebagai Wakil Kepala Misi di Kedutaan Besar Tunisia di London. Pada tahun 2015 saya ditunjuk sebagai Kepala Staf Menteri Luar Negeri sampai penempatan saya sebagai Duta Besar Tunisia untuk Indonesia pada November 2018.

Indonesia adalah tempat penugasan yang sangat menarik bagi saya. Bukan hanya karena itu adalah jabatan pertama saya sebagai Duta Besar, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tetapi juga karena Indonesia adalah negara saudara yang sangat penting bagi Tunisia.

Kami memiliki hubungan tradisional dan historis yang sangat panjang dengan Indonesia yang dimulai bahkan sebelum kemerdekaan kami pada awal 1950an. Indonesia mendukung Tunisia untuk mendapatkan kemerdekaandari Prancis dan saya merasa terhormat dan sangat senang melayani negara saya dan bekerja dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan kementerian lain untuk meningkatkan kerja sama kami di semua tingkatan.


Apa tugas utama Anda di Jakarta?

Semoga kita memiliki hubungan yang sangat baik di semua tingkatan. Misi saya di sini adalah untuk lebih memperluas dan mengembangkannya untuk kepentingan kedua kedua negara dan rakyat yang bersaudara.

Ada banyak kesamaan antara kedua negara. Keduanya adalah tujuan wisata yang sangat menarik dan pada saat yang sama mereka adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim Sunni.


Anda menyebutkan sebelum hubungan historis kita sejak 1950an dan kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956 hanya satu tahun setelah Konferensi Bandung pada tahun 1955...

Sebenarnya Presiden pertama Republik Tunisia, Habib Bourguiba, mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1955, sebuah delegasi Tunisia mengambil bagian dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang merupakan kesempatan melobi perjuangan Tunisia untuk kemerdekaan.


Apakah Presiden Sukarno pernah mengunjungi Tunisia?

Ya, Presiden Sukarno mengunjungi Tunisia pada tahun 1964. Selama kunjungan itu ia disambut hangat oleh rakyat Tunisia. Kunjungan Presiden Sukarno ini juga merupakan salah satu tonggak penting dalam hubungan bilateral kita.

Warga Tunisia menganggap Indonesia sebagai “negara saudara dekat”. Mereka tahu bahwa Indonesia mendukung perjuangan Tunisia untuk mendapatkan kemerdekaandan juga mendukung transisi yang sedang terjadi ke arah demokrasi. Orang Tunisia juga mengenal Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kedua negara adalah tujuan wisata yang sangat terkenal dan populer.


Dua tahun lalu Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Tunisia, dan selama kunjungan tersebut Indonesia dan Tunisia menandatangani beberapa MoU. Tolong jelaskan sedikit tentang hasil pertemuan...

Pada bulan Oktober 2017 Menteri Luar Negeri Indonesia, Ny. Retno Marsudi, mengunjungi Tunisia dan bertemu Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemaies Jhinaoui. Mereka memimpin sesi ke-10 Komite Bersama Tunisia-Indonesia di mana kedua belah pihak menandatangani beberapa perjanjian penting.

Nyonya Retno Marsudi juga ada di sana untuk menghadiri “Tunis Chapter” dari Bali Democracy Forum. Sebenarnya itu adalah kali pertama Forum ini diadakan di luar Indonesia. Ini adalah kesempatan besar di mana ia melakukan diskusi penting dengan Pejabat Tinggi Tunisia, yaitu Presiden Republik, Kepala Pemerintahan dan mitra Tunisia-nya.

Dua bulan setelah kunjungan itu, Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemaies Jhinaoui mengunjungi Jakarta pada 7 Desember 2017 untuk menghadiri Bali Democracy Forum. Ia juga menggelar banyak pertemuan dengan Pejabat Tinggi dan dia merasa terhormat diterima oleh Presiden Joko Widodo.

Kedua Menteri bertemu juga dalam beberapa pertemuan internasional, di mana mereka membahas peluang untuk meningkatkan kerja sama bilateral kita.


Bisa Anda jelaskan kerja sama Indonesia dan Tunisia. Di bidang mana kita memiliki hubungan yang kuat?

Kita memiliki hubungan politik yang sangat baik. Ada banyak pertemuan tingkat tinggi yang diikuti dengan penandatanganan MoU tentang konsultasi politik oleh Menteri Luar Negeri kedua negara ketika berpatisipasi dalam sesi terakhir Majelis Umum PBB yang diadakan di New York pada bulan September 2018. MoU ini tentunya akan berfungsi mengatur mekanisme konsultasi tentang beberapa masalah bilateral dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, dan kami menantikan penyelenggaraan sesi pertamatahun ini.

Selanjutnya, antara tanggal 11 hingga 13 Maret 2019, Tunisia dan Indonesia menggelar putaran pembicaraan terakhir tentang Preferential Trade Agreement (PTA) di Tunis, yang akan menjadi alat yang sangat penting untuk lebih memperluas perdagangan dan kerja sama ekonomi antara negara.

Kami masih memiliki beberapa MoU yang sedang berlangsung di berbagai bidang untuk ditandatangani di periode mendatang.


Bagaimana volume perdagangan kita sejauh ini?


Tahun lalu volume perdagangan antara kedua negara sekitar USD 80 juta, ini di bawah harapan kedua belah pihak. Kami yakin bahwa penandatanganan PTA akan menjadi alat yang sangat penting dalam hal memperluas perdagangan dua arah.


Apa elemen PTA yang dapat mendorong perdagangan bilateral kita?

Dalam PTA, biasanya kedua belah pihak akan setuju untuk menerapkan tarif rendah atau bahkan nol pada beberapa produk yang memasuki pasar masing-masing negara. Ini adalah ukuran terpenting dalam PTA yang akan meningkatkan volume perdagangan kami.


Produk apa yang diekspor Indonesia ke Tunisia saat ini?

Dari Indonesia kami menerima suku cadang kulkas, peralatan elektronik, karet, minyak sawit, kelapa, kerajinan tangan, dan furnitur. Ekspor utama Tunisia ke Indonesia adalah kurma yang sangat terkenal di sini dan beberapa produk manufaktur. Kami juga mencoba untuk melanjutkan ekspor pupuk ke pasar Indonesia.


Bagaimana dengan mahasiswa Tunisia di Indonesia?

Kami memiliki beberapa siswa baru dari Tunisia yang datang setiap tahun untuk program pelatihan beasiswa Darmasiswa.


Bagaimana dengan orang Indonesia yang mengunjungi Tunisia?

Sekarang jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Tunisia tidak signifikan, tetapi terus meningkat. Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang lebih banyak orang Indonesia mengunjungi Tunisia dan menemukan budaya dan peradaban yang kaya.

Sebagai contoh, kota Kairouan, adalah kota pertama yang dibangun oleh umat Islam ketika mereka menaklukkan Tunisia pada tahun 670. Kota ini terletak di tengah bagian timur Tunisiadan memiliki masjid tertua, Masjid Uqba. Kota ini menarik banyak umat Muslim dari seluruh penjuru dunia, setelah Mekah dan Madinah. Kami juga memiliki Masjid Zaitouna di jantung ibukota Tunis.

Seperti yang Anda ketahui, sejak zaman kuno Tunisia menyaksikan banyak peradaban dan budaya. Ada campuran peradaban mulai dari peradaban Kartago hingga Kekaisaran Ottoman, hingga era Prancis. Saya percaya bahwa orang Indonesia pasti akan menyukai keanekaragaman ini.


Bagaimana Anda melihat masa depan hubungan kedua negara?

Kami memiliki hubungan tradisional dan historis yang sangat baik dengan Indonesia. Hubungan kita terus berkembang dan kami berharap akan semakin berkembang di masa depan. Kami memiliki nilai yang sama dengan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan Tunisia memiliki keyakinan yang kuat dalam perjalananmenuju demokrasi.

Juga, Indonesia sekarang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB. Sementara Tunisia adalah kandidat untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode 2020-2021. Ini adalah peluang besar bagi kedua negara untuk berkordinasi dalam banyak hal yang menjadi kepentingan bersama.

Tahun depan kita merayakan HUT ke-60 pembentukan Hubungan Diplomatik kedua negara. Akan ada banyak kegiatan perayaan dan saya sangat senang dan antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memperkuat hubungan bilateral kita.


Bagaimana Anda melihat kawasan Asia Tenggara?

Kami juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini penting bagi kami karena kebijakan kami sekarang ini adalah fokus pada upayamendiversifikasi dan memperluas hubungan dengan pasar baru lainnya di berbagai negara. Seperti yang Anda ketahui, Eropa adalah mitra utama kami. Sekitar 70 persen dari hubungan ekonomi dan perdagangan kami bersama kawasan ini. Kebijakan kami sekarang adalah untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi kami, dan negara-negara ASEAN dalam hal ini, adalah pasar yang sangat menarik bagi Tunisia.
Editor:

Kolom Komentar


Video

Real Count KPU Lambat!

Kamis, 18 April 2019
Video

KPU: Stop Katakan Kami Curang

Jumat, 19 April 2019
Video

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Jumat, 19 April 2019
loading