Pemerintah Mulai Pembangunan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu 95,8 Km

| Senin, 18 Maret 2019, 23:48 WIB

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol/Dok (PPJT) Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu

RMOL. Pemerintah terus meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

Disamping pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri nasional, pembangunan Tol Trans Sumatera bertujuan memangkas biaya logistik agar daya saing produk Indonesia meningkat.
Tol Trans Sumatera sepanjang 2.952 Km, terdiri dari koridor utama 2.062 Km dan koridor pendukung 890 Km terus dikerjakan dan sebagian sudah rampung. Salah satu ruas tol yang mulai dibangun adalah Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu sepanjang 95,8 Km yang menjadi bagian koridor pendukung Palembang-Bengkulu sepanjang total 351,5 Km.

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit dan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo yang disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu (15/3).

Tol ini terdiri dari 3 seksi yakni seksi Taba Penanjung-Bengkulu sepanjang 17,6 km, Kepahiang-Taba Penanjung 23,7 km dan Lubuk Linggau-Kepahiang sepanjang 54,4 km dengan total biaya investasi Rp 33 Triliun.

Dalam sambutannya Menteri Basuki mengatakan pembangunan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu merupakan perintah Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu yang selama ini tertinggal dibanding provinsi lain di Sumatera.

Pembangunan bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah mengembangkan potensi ekonomi daerah. Oleh karenanya diharapkan proses pengadaan lahan dapat berjalan lancar sehingga konstruksi jalan tol dapat segera dilaksanakan dan dapat beroperasi pada Maret 2021 untuk seksi 1 Taba Penanjung – Bengkulu.

"Target rampung Maret 2021, saya minta adalah target terlama. Artinya saya harapkan bisa lebih cepat dari Maret 2021," kata Menteri Basuki Hadimuljono usai menyaksikan penandatanganan PPJT Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu.

Konstruksi jalan tol tersebut akan terdapat terowongan sepanjang 7 Km menembus bukit barisan dan jembatan bentang panjang yang membentang diatas lembah dengan ketinggian pilar mencapai 45-90 meter.

Sementara Kepala BPJT Danang Parikesit menyampaikan pengadaan tanah dijadwalkan pada bulan Juni 2019 yang dimulai dari seksi Taba Penanjung-Bengkulu. Target penyelesaian konstruksi seluruh jalan tol ini adalah Desember 2022.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah kehadiran Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu akan terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan Baai.  Selain itu akan mengembangkan Lubuk Linggau yang berada ditengah antara Palembang dan Bengkulu.

Turur hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala BPJT Danang Parikesit, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Hedy Rahadian, Sekretaris BPJT Abram Elsajaya Barus, anggota BPJT unsur Kementerian PUPR Agita Widjajanto dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. []

Artikel Lainnya

Tingkatkan Hunian Layak Di Sumbar, 11.327 Unit Rumah Dibedah

Tingkatkan Hunian Layak Di Sum..

Jumat, 12 April 2019
Tol Paspro Dukung Kelancaran Logistik Dan Akses Ke Kawasan Wisata

Tol Paspro Dukung Kelancaran L..

Kamis, 11 April 2019
Menteri Basuki: Aspal Karet Bikin Kualitas Jalan Lebih Bagus

Menteri Basuki: Aspal Karet Bi..

Kamis, 11 April 2019
Rekonstruksi RS Di Sulteng, PUPR Gunakan Teknologi Canggih

Rekonstruksi RS Di Sulteng, PU..

Selasa, 09 April 2019
Kementerian PUPR Bangun Huntap Untuk Korban Gempa Sulteng

Kementerian PUPR Bangun Huntap..

Senin, 08 April 2019
PUPR Genjot Perbaikan Saluran Air Bersih Di Sulteng

PUPR Genjot Perbaikan Saluran ..

Senin, 08 April 2019
Kementerian PUPR Bangun Tanggul Di Palu Untuk Cegah Banjir

Kementerian PUPR Bangun Tanggu..

Senin, 08 April 2019
Penghargaan Predikat Sangat Baik Buat Kementerian PUPR

Penghargaan Predikat Sangat Ba..

Jumat, 29 Maret 2019
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat