Bagian II

“Kemesraan” Rusia Dan Indonesia Di Era Jokowi Berakhir?"

Kamis, 14 Maret 2019, 18:37 WIB | Laporan: Herawatmo
RMOL. Isu Propaganda Rusia ternyata tidak mempengaruhi hubungan mesra Negara “Beruang Merah” itu kepada Indonesia. Hal tersebut setidaknya terlihat dari kerjasama Rusia dan Indonesia yang terus bertambah dan meningkat.

Bahkan, tak hanya pihak eksekutif Indonesia yang terlibat atau dilibatkan dalam kerjasama kedua negara ini. Selasa (12/3) parlemen Indonesia khususnya Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah.

Raker kali ini, DPR mengundang Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, sebagai mitra pemerintah karena Komisi I DPR menggelar agnda Pembahasan Tingkat I RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence).

Tak hanya mitranya, Komisi I DPR juga mengundang mitra Komisi II DPR, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Wajar, bila ada intensifikasi dalam pembahasan dan penyelesaian Rencana Undang Undang (RUU) ini menjadi UndangUndang, merupakan salah satu prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Hasilnya, raker tersebut menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan tersebut. RUU itu, disepakati oleh 10 fraksi di Komisi I DPR RI bersama pemerintah untuk dibawa ke dalam pembahasan tingkat II pada Rapat Paripurna mendatang.

Hal ini ditandai dengan diketuknya palu oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais dan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan oleh perwakilan Fraksi dan pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

“Saya kira perwakilan tiap Fraksi di Komisi I ini dan pemerintah sudah sepakat mengenai pengesahan persetujuan ini. Maka dari itu saya nyatakan bahwa dokumen ini dapat kita setujui untuk dibawa ke pembahasan lebih lanjut, yaitu dalam Rapat Paripurna berikutnya,” tegas Hanafi bersamaan dengan pengetukan palu.

Namun Hanafi memberi catatan kepada pemerintah agar selalu melibatkan atau minimal melaporkan kepada DPR RI dalam proses implementasi undang-undang tersebut nantinya. Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi perjalanan sistem bernegara di Indonesia selain itu juga Undang-Undang tersebut tentunya memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

“Selanjutnya proses rancangan ratifikasi harus bisa melembagakan ruang konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI, karena itu menjadi bagian dari amanat konstitusi kita, sehingga masyarakat yang akan terkena dampak luasnya, tentu harapannya secara positif betul-betul bisa terlibat dan ini menjadi tanggung jawab kita semua,” imbuh Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Sebelum Raker ini digelar, saat menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmina VoroBieva, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa selama masa kontrak alutsista telah berjalan baik, namun setelah masa kontrak sering kali bermasalah.

Pertemuan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dengan Duta Besar Negara Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmina Vorobieva fokus membahas kerja sama bidang pertahanan terutama masalah pemeliharaan dan pelatihan, dimana harus ada perbaikan asistensi setelah masa kontrak oleh alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dibeli dari Rusia. Indonesia merupakan salah satu konsumen terbesar Rusia dalam pembelian alutsista, namun diyakini masih banyak kendala dalam penggunaan alutsista tersebut.
 
“Kita cukup banyak membahas kerjasama Indonesia dengan Rusia yang pada 2020 akan memasuki umur yang ke-70 tahun. Jadi hubungan Indonesia-Rusia ini tidak main-main, sudah lama sekali. Cukup banyak alutsista itu didatangkan dari Rusia. Kita fokus diskusi maintenance, after sales service yang masih jadi kendala, karena alatnya sangat canggih, namun secara teknis tidak berjalan lancar,” tutur Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3/2019).
 
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa selama ini perjanjian asistensi selama masa kontrak sudah berjalan sangat baik, namun yang bermasalah seringkali adalah perjanjian asistensi setelah masa kontrak berakhir. Maka dari itu, ia mendorong Dubes Rusia untuk Indonesia, untuk berkomitmen melakukan perbaikan perjanjian asistensi setelah masa kontrak berakhir.
 
“Ini masalah asistensi, kita minta agar setelah masa kontrak bisa diperbaiki dari apa yang selama ini ada. Saya kira sebagaimana kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain, wajar saja ini terjadi. Kita perlu terus meningkatkan kerja sama antar negara ini karena harapannya kita bisa mengambil manfaat terbaik untuk bangsa dan negara kita,” tukas Kharis.
 
Sementara itu Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmina Vorobieva dalam bahasa Rusia menyampaikan kerja sama di bidang pertahanan militer memang sangat penting dilakukan dan pengadaan alutsista Rusia yang masuk ke Indonesia sangat banyak juga canggih. Menurutnya untuk itu memang sangat diperlukan penyesuaian ulang dengan kebutuhan Indonesia saat ini.
 
“Kami sangat menyetujui untuk dilakukan perbaikan terkait permasalahan asistensi ini, karena memang diketahui alat-alat tersebut sangat canggih, sehingga perlu ada keberlanjutan dalam penanganannya. Sesungguhmya kami tidak ingin ada kesulitan tersebut, namun untuk alih teknologi tentunya ini akan menjadi pertimbangan yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.
 
Dalam pertemuan tersebut Kharis didampingi Wakil Ketua Komisi I Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan) dan Asril Hamzah Tanjung (F-Gerindra) beserta Anggota Komisi I DPR RI seperti Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG), Jerry Sambuaga (F-PG), Supiadin Aris Saputra (F-NasDem), dan Timbul Manurung (F-Hanura).

Di bidang ekonomi pun Rusia terus bekerjasama secara harmonis dan saling mendukung. Di sektor pariwisata dan transportasi misalnya, penerbangan langsung Moskow-Denpasar diakui mendongkrak kunjungan wisatawan Rusia ke Indonesia.

Wisatawan Rusia yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2018 naik 6,95% dari 117.500 pada tahun 2017 menjadi 125.700. Hal ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak, termasuk tour operator, agen wisata, media dan perusahaan penerbangan, dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat Rusia

Demikian disampaikan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus M. Wahid Supriyadi pada acara Indonesian Tourism Update di Wisma Duta KBRI Moskow awal tahun ini. Sebuah pertemuan yang diselenggarakan atas kerja sama KBRI Moskow dengan salah satu tour operator terbesar di Rusia, Coral Travel ini dihadiri oleh lebih kurang 30 agen wisata Rusia, wartawan, VITO (Visit Indonesia Tourism Office), serta perwakilan dari maskapai penerbangan Qatar Airways.

Dubes Wahid menambahkan bahwa dibukanya penerbangan langsung Moskow-Denpasar oleh maskapai penerbangan Rusia, Rossiya Airlines pada 28 Oktober 2018 menjadi salah satu faktor penting bagi peningkatan wisatawan Rusia ke Indonesia. Penerbangan langsung tersebut menjadi moda perjalanan alternatif yang nyaman bagi wisatawan Rusia dengan waktu tempuh yang tidak terlalu lama, yaitu sekitar 12 jam.

Dubes Wahid menambahkan alasan Indonesia layak dikunjungi wisatawan asing, termasuk dari Rusia. Mengutip Big 7 Media, Indonesia termasuk negara yang paling instagrambale menempati urutan ke-4 dunia,  posisi ke-6 paling cantik versi Rough Guide, dan negara paling aman di urutan ke-9 untuk solo traveler versi Global Peace Index. Indonesia bahkan menempatkan tiga pulaunya sebagai pulau paling cantik di dunia, yaitu Jawa di urutan ke-1, Bali pada posisi ke-2, dan Lombok di nomor ke-3 versi Travel and Leisure.

Sementara itu, perwakilan Coral Travel menyampaikan pada periode Oktober 2018-Januari 2019 pihaknya berhasil menjual paket wisata ke Indonesia dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk tahun ini Coral Travel berharap dapat meningkatkan penjualan paket wisata Indonesia dari tahun lalu yang berjumlah lebih dari 1000 paket wisata. Coral Travel juga berharap pihaknya dapat melanjutkan kerja sama dengan KBRI Moskow untuk mempromosikan destinasi Indonesia di Rusia.

Upaya mendorong peningkatan wisatawan Rusia ke Indonesia dilakukan dengan berbagai program kegiatan KBRI Moskow yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia, seperti sales mission, joint promotion program, partisipasi pada pameran pariwisata, familirization trip, serta penyelenggaraan Festival Indonesia di Moskow.

Festival Indonesia yang telah diselenggarakan oleh KBRI Moskow sejak tahun 2016, telah menjadi platform bagi promosi perdagangan, pariwisata dan investasi, serta meningkatkan people to people contact antara Indonesia dengan Rusia. Pada tahun 2018, pengunjung Festival Indonesia ke-3 mencapai 135.000 orang dan untuk penyelenggaraan festival ke-4 pada 1-4 Agustus 2019 mendatang KBRI Moskow menargetkan jumlah pengunjung sebanyak 140.000 orang.

Di sektor miyak dan gas bumi (Migas) Presiden Jokowi menegaskan, investasi pembangunan dan upgrading kilang minyak di sejumlah daerah di Tanah Air bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. “Dengan adanya kilang kita ingin investasi itu membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, dan sekaligus tentu saja akan meningkatkan ekonomi daerah ,” kata Presiden saat menjawab pertanyaan jurnalis di sebuah rumah makan di Tuban, Jumat (1/2).

Menurut Presiden, investasi kilang minyak tersebut rencananya akan dibangun di Tuban, Balikpapan, Bontang, Cilacap dan Balongan. Khusus Tuban, pembangunannya akan melibatkan Pertamina dan perusahaan minyak dari Rusia, Rosneft. “Kita ingin memiliki refinery, kilang minyak sendiri, yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bbm dalam negeri sehingga akan meningkatkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia. Dan salah satu kilang baru yang akan dibangun ya di Tuban ini. Jadi yang di Tuban adalah kerjasama antara Pertamina dengan Rosneft,” kata Jokowi.

Menanggapi adanya penolakan sebagian warga Tuban terkait lokasi pembangunan kilang minyak itu, Presiden mengimbau agar segala aspirasi warga disampaikan ke kepala daerahnya baik Bupati maupun Gubernur. “Yang penting dibicarakan kalau ada yang belum setuju, investasi itu untuk membuka lapangan pekerjaan,” jelas Presiden.

Kilang Minyak Tuban adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari. Dengan dibangunnya kilang minyak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan bahan bakar di Indonesia sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor.

Di samping migas, Presiden Jokowi juga mendorong pemerintah Rusia untuk meningkatkan volume impor bagi produk-produk perikanan Indonesia. Selain itu, ekspor buah tropis asal Indonesia juga diupayakan untuk dapat ditingkatkan. Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2017 tercatat meningkat 14,34 persen atau senilai 2,5 miliar dolar AS. Kepada Putin, Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya agar target perdagangan 5 miliar dolar AS di kedua negara dapat tercapai pada tahun 2020 mendatang.

"Saya menyambut baik kenaikan hubungan perdagangan kita. Di data kami, perdagangan bilateral meningkat 14,34 persen di tahun 2017 atau senilai 2,52 miliar dolar AS. Saya berharap target perdagangan 5 miliar dolar AS akan dapat tercapai di tahun 2020," ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah poin disampaikan Presiden kepada Putin. Salah satunya ialah mengenai dukungan positif bagi ekspor CPO (Crude Palm Oil) Indonesia. "Kami memohon dukungan untuk promosi dan kampanye positif bagi CPO Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mendorong pemerintah Rusia untuk meningkatkan volume impor bagi produk-produk perikanan Indonesia. Selain itu, ekspor buah tropis asal Indonesia juga diupayakan untuk dapat ditingkatkan.

Tak berlebihan, jika pertemuan dan pembahaasn peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia menjadi isu utama yang diangkat Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang berlangsung di sela-sela pertemuan ASEAN di Suntec Convention Centre, Singapura, medio November 2018.

Kalau mau ditarik lebih jauh ke belakang lagi, hubungan Rusia-Indonesia tampak tak lekang terkena panas dingin suhu sosial politik dalam dan luar negeri kedua negara. Tak hilang terseret pusaran atau pasang surut perekonomian dunia.

Bahkan mungkin, sahabat seiring jalan yang ada diwarna-warni peristiwa besar dan penting negeri zamrud katulistiwa ini. Setidaknya, sejak masa pemerintahan presiden pertama Republik ini, Soekarno.
 
Editor: Herawatmo

Kolom Komentar


Video

Hari Terkelam Bagi Selandia Baru

Jumat, 15 Maret 2019
Video

TKN: Kasus Romi Masalah Pribadi

Jumat, 15 Maret 2019
loading