Perbaiki DPD, Alasan Jimly Asshiddiqie Jadi Calon Senator

Rabu, 06 Maret 2019, 11:40 WIB | Laporan: Bunaiya Fauzi Arubone

Jimly Asshiddiqie/Net

RMOL. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie punya alasan khusus ikut bertarung sebagai calon anggota DPD. Dia memiliki tekad untuk memperbaiki lembaga tinggi negara itu.

Menurut Jimly, sejauh ini, DPD belum maksimal menjalankan fungsinya, yakni fungsi pengawasan dan penganggaran. Pembenahan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar partai politik.

"DPD itu harus diperbaiki dan dia non partai, makanya saya ke DPD," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).
Lomba Foto SelfiePilpres2019

Pengamatan Jimly, ada banyak yang harus diperbaiki dari DPD. Di antaranya adalah DPD belum sepenuhnya mewakili kepentingan daerah yang terdiri 34 provinsi itu.

"Orang DPR sendiri nggak punya kantor di provinsi. DPD punya. Tapi kan belum diefektifkan," tandas caleg DPD Dapil DKI nomor urut 32 ini.

Belum lagi, lanjut dia, hubungan yang kurang harmonis antara DPD dengan DPR RI. Utamanya dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan anggaran.

"Selama ini kan berusaha untuk rebutan pekerjaan dengan DPR, jadinya tidak partnership dia, tidak bermitra. Jadi bermusuhan. Rata-rata orang DPR nggak suka begini. Di DPR itukan orang partai, dia harus partnership dengan tokoh-tokoh yang duduknya di DPD," bebernya.

Diyakini Jimly, dengan menjadi senator, dia bisa memperbaiki DPD. Namun untuk bisa melakukan itu, katanya, membangun komunikasi yang baik dengan partai-partai yang masuk ke DPR sangat penting.

Lebih lanjut Jimly mengaku, tak hanya ingin memperbaiki DPD, dirinya nyaleg juga karena ingin memperbaiki sistem ketatanegaraan dan nanti bisa menjadi fraksi terbesar di MPR. Misalkan, menjadikan DPD sebagai salah satu fraksi terbesar di MPR RI.

"Nah kalau misalnya kita bisa (menjadi fraksi terbesar di MPR), kita memperbaiki UUD melalui peran DPD, itukan baik, bagus sekali," lanjutnya.

Namun untuk melakukan perbaikan atas UUD 45, lagi-lagi Jimly bilang itu harus dibicarakan lebih jauh dengan para petinggi partai yang ada di DPR RI.

"Terserah bagaimana aspirasi dari kekuatan partai. Yang penting harus ada kepercayaan antara tokoh partai itu dengan tokoh non partai di DPD. Itu harus ada pembicaraan. Dan alhamdulillah saya kan dekat dengan semua partai, mudah untuk berdialog. Nggak ada masalah dengan semua partai," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Sandi, Jokowi Pernah Janji Hapus Ujian Nasional

Jumat, 22 Maret 2019
Video

PSI: Jokowi Anjlok Karena Korupsi Parpol Pendukung

Jumat, 22 Maret 2019
loading