KPU Tidak Berdaulat Saat Gelar Debat Pilpres

Jumat, 22 Februari 2019, 15:56 WIB | Laporan: Adityo Nugroho

Diskusi 4 Pilar/RMOL

RMOL. Pelaksanaan debat pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama stasiun TV swasta nasional menuai polemik.

Politisi PDIP Effendi Simbolon bahkan menyebut KPU tidak berdaulat dalam menggelar acara itu, meskipun dibiayai APBN. Ini lantaran dalam debat, waktu yang ada terpotong oleh iklan atau commercial break.

“Ini tidak berdaulat, karena kalau pemilu yang diselenggarakan KPU sepenuhnya dibiayai APBN kita. Tapi buktinya debat capres kita dibiayai swasta, oleh iklan, ada commercial break,” katanya dalam diskusi 4 Pilar MPR dengan bertajuk ‘Menuju Pemilu yang Berkualitas dan Berkualitas’ di komplek DPR, Jakarta, Jumat (22/2).
Lomba Foto SelfiePilpres2019

Effendi mengaku heran lantaran KPU mau diatur oleh TV swasta. Bahkan, sambungnya, gelaran debat capres menimbulkan kesan sebatas memenuhi kepentingan media sesaat.

“Akhirnya bahasa yang keluar untuk kepentingan media saja akhirnya, esensinya nggak ada. Sehingga capres pun tidak keluar gagasannya,” ungkap Effendi.

Jika dibiayai negara sepenuhnya, Anggota Komisi I DPR ini yakin debat capres bisa tidak dibatasi waktu. Hal itu tentu membuat rakyat semakin jelas mengetahui gagasan dan pemikiran para capresnya.

“Ini perhelatan periodisasi nasional kok bisa diselenggarakan swasta? Jadi kalau memang dikatakan berdaulat 100 persen tidak boleh itu, jadi harus dibiayai negara,” pungkasnya. [ian]

Kolom Komentar


Video

Elektabilitas Jokowi Terus Tergerus

Kamis, 21 Maret 2019
Video

Duit Di Laci Menag Berkaitan Dengan Kasus Romi

Kamis, 21 Maret 2019
Video

Prabowo-Sandi Incar Golput

Kamis, 21 Maret 2019
loading