WAWANCARA

Jokowi Banyak Salah Data

Data Capres 01 Pada Debat Capres Ke-2

Rabu, 20 Februari 2019, 09:10 WIB

Presiden Joko Widodo/Net

RMOL. Debat capres pekan lalu yang mengangkat tema masalah energi, pangan, infrastruktur, lingkungan, dan sumber daya alam, meninggalkan polemik di masyarakat terkait data-data yang diungkapkan capres petahana, Jokowi. Be­berapa data yang dipaparkan Jokowi yang menjadi sorotan warga net.

Pertama, terkait persoalan pembebasan lahan. Jokowi mengatakan, dalam 4,5 tahun hampir tak ada konflik pem­bebasan lahan untuk infrastruktur. "Karena tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," ujar Jokowi.

Namun, dilansir melalui twitter @KompasTV, berdasarkan laporan Ombudsman tahun 2017. Tercatat, sepanjang 2017 dari 8.264 laporan, 13,43 persen berasal dari persoalan pertanahan. Sebanyak 13,07 persen dari pendidikan, dan kepolisian sebanyak 12,2 persen.

Kedua, terkait data jalan desa. Jokowi mengklaim telah membangun 191 ribu kilometer jalan di desa. Sayangnya, dalam rapor tahunan Jokowi yang diunggah melalui channel YouTube Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2018, tidak ada jumlah sebanyak yang disebutkan Jokowi saat de­bat. Tercatat 158.691 kilometer jalan desa yang terbangun.

Tiga, terkait data kebakaran hutan. Capres inkumben Jokowi menyebutkan, satu di antara keberhasilannya da­lam memimpin Indonesia selama 4 tahun terakhir adalah menekan kebakaran hutan dan lahan. "Dalam tiga tahun ini, tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut," lan­jut Jokowi.

Tak lama setelah Jokowi mengungkap itu, Greenpeace Indonesia memberikan bantahan. Melalui akun twitter mi­liknya, @GreenpeaceID. Greenpeace mengungkapkan, fak­tanya kebakaran hutan besar terjadi pada 2015 dan masih terus terjadi hingga saat ini.

"Pak @jokowi tadi mengeluarkan statement bahwa tidak terjadi kebakaran hutan selama 3 tahun terkahir. Faktanya? Sejak tragedi kebakaran hutan terbesar 2015, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun hingga seka­rang. #DebatCapres," tulis Greenpeace Indonesia.

Keempat, terkait proyek palapa ring. Jokowi menyebut­kan prestasinya soal palapa ring di kabupaten/kota. "Saya sampaikan palapa ring di Indonesia bagian Barat telah 100 persen selesai, Indonesia bagian tengah 100 persen sele­sai, Indonesia bagian Timur 90 persen selesai, dan nanti di Juli Insya Allah 100 persen juga akan selesai. Ini menyam­bungkan-menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi dan yang kedua juga," kata Jokowi. Sementara data Kementerian Komu­nikasi dan Informatika, palapa ring paket barat telah se­lesai 100 persen pada Maret 2018. Paket tengah selesai Desember 2018. Sedangkan paket timur 88,14 persen per Desember 2018.

Kelima terkait sistem 4G. Presiden Jokowi mengklaim, sistem 4G nyaris terselesaikan. "Indonesia bagian barat, bagian timur, bagian tengah, semuanya hampir sudah 100 persen. Juga sistem 4G, yang sekarang ini telah kita ban­gun hampir 74 persen di kabupaten kota yang kita miliki telah kita selesaikan," kata Jokowi. Faktanya, berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini jumlah kabupaten atau kota yang terlayani broadband 4G di tahun 2017 adalah 64, 4 persen.

Keenam, terkait produksi kelapa sawit. Jokowi meng­klaim produksi kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 46 juta ton per tahun. Sementara sumber data BPS men­catatkan, produksi kelapa sawit dalam satu tahun tidak mencapai 46 juta ton. Rata-rata masih di angka 30 juta ton tiap tahun. Seperti di tahun 2015 sebesar 26,5 juta ton, lalu tahun 2016 sebesar 31,4 juta ton, dan tahun 2017 sebesar 34,4 juta ton.

Rentetetan kekeliruan data yang terekspos di dunia maya ini dinyinyiri warga net. Ada yang mengatakan, itu salah data atau hobi berbohong. Kekeliruan data ini pun menjadi bahan perdebatan bagi para timses. Berikut pernyataan mereka;

Sudirman Said: Petahana Cenderung Mudah Berbohong

Usai debat kedua, apa saja catatan Anda?
Ada konsistensi penampilan Pak Prabowo Subianto sebagai negarawan yang berpikir besar, yang tidak ter­pancing untuk mempermalukan lawan debat, meskipun diserang dengan hal-hal yang tidak relevan. Juga pesan bahwa orientasi pembangunan pasan­gan calon nomor 02 adalah untuk rakyat kebanyakan. Pembangunan in­frastruktur diarahkan untuk mencapai swasembada pangan, swasembada air, dan swasembada energi. Sumber daya alam dan lingkungan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Banyak yang menilai capres 01 mengeluarkan data-data yang tidak akurat. Tanggapan Anda?
Kalau satu dua kali menyampaikan hal yang tidak benar, kita terima seba­gai kekeliruan. Kalau konsisten setiap kali mengklaim dan menyampaikan hal yang tidak benar untuk tujuan meyakinkan agar dipilih, itu suatu kesengajaan. Menurut saya, ada ke­cenderungan capres petahana mudah bohong dan manipulatif. Ini hal yang memprihatinkan.

Memang menurut Anda data apa saja yang keliru?
Kebakaran hutan keliru, angka impor salah, konflik agraria salah, rencana kebijakan B100 bio diesel jelas bukan hal yang dapat dilak­sanakan. Produksi kelapa sawit dan jumlah petani sawit juga salah.

Anda memiliki data aku­rat?
Sebagian data-data itu sejak kemarin dikoreksi sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Sebagian lainnya dikoreksi sejak malam debat oleh masyarakat, termasuk oleh media baik online maupun mainstream.

Apa penyebab capres 01 menge­luarkan data-data tersebut?

Seperti saya katakan tadi, kalau sekali dua kali salah bisa disebut kekeliruan. Tapi kan menyampaikan bukan hal yang sebenarnya, bukan hanya pada saat debat, tapi sepanjang pemerintahan ini terjadi sejumlah ke­hebohan akibat menyampaikan infor­masi atau data yang tidak benar. Mulai mobil Esemka yang mau diproduksi, Pilkada DKI tidak keluar uang, pem­bubaran petral, sampai klaim tidak takut siapa-siapa. Padahal, nyatanya banyak keputusan yang dibatalkannya sendiri karena takut pada tekanan. Ini artinya pola tindakan, atau perilaku dasar, atau karakter.

Anda menyebutkan ada kebo­hongan yang disebutkan Jokowi. Apa itu?
Cek saja jejak digital, yang tidak bisa dihapus. Terlalu banyak ketidakjujuran yang ditangkap oleh masyarakat. Nah ini mencemaskan. Nilai-nilai paling diharapkan dari seorang pemimpin, terlebih pemimpin publik, adalah kejujuran. Karakter dan perilaku pemimpin tertinggi itu menjadi "role model", teladan, bagi seluruh anggotanya. Kalau pemimpin tertinggi suatu negara memiliki kara­kter mudah berbohong, manipulatif, kita patut cemas tata nilai kejujuran akan hancur.

Apa ada unsur kesengajaan dalam penyebutan data tersebut atau me­mang presiden selama ini tidak pa­ham dengan urusan data tersebut?
Saya tidak tahu. Tapi yang jelas bila kita tarik ke belakang, polanya sama. Asal bicara, klaim, terus mengkorekai sendiri atau dikoreksi orang lain, terus seolah-olah tidak terjadi apa apa. Ada semacam gejala seolah-olah membo­hongi publik itu bukan masalah besar. Dan seolah olah publik bodoh semua, pelupa semua.

Apa antisipasi untuk debat beri­kutnya?
Indonesia butuh pemimpin baru yang jujur, orisinil, dan jauh dari pen­citraan palsu. Debat kemarin memberi pelajaran penting pada kita semua. Ada kecenderungan segala sesuatu yang datang dari petahana, baik itu data, pikiran, tindakan, dan keputusan dipertanyakan, dikontes, diuji ulang. Spontanitas malam debat itu sangat luar biasa. Ini artinya level of trust ke­pada petahana sedang terus mengalami penurunan. Bukan karena tindakan orang lain, tetapi karena perilaku dan pola sikap dari petahana sendiri. Di lain pihak rakyat sudah capek dengan pencitraan, kepura-puraan, upacara ko­song. Jadi kami yakin angin perubahan sedang berembus kencang.

Usman Kansong: Kalau Ada Salah Data, Karena Tertukar Saja

Beberapa data yang disampai­kan Presiden Jokowi pada debat kemarin dinilai hampir seluruhnya keliru oleh BPN Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Tanggapan TKN?

Data apa yang salah? Silakan saja dipaparkan data apa yang menurut mereka salah, dan tunjukkan apa data pembandingnya.

Misalnya soal kebakaran hutan yang menurut Jokowi sudah tidak ada selama 3,5 tahun ini. Sementara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) datan­ya menyebutkan masih terjadi ke­bakaran hutan pada 2016-2018?
Pak Jokowi tidak mengatakan su­dah tidak ada lagi kebakaran lahan. Yang dimaksud adalah kebakaran lahan yang besar, yang sampai kita dituduh mengekspor asap ke negara lain. Kalau kebakaran pasti terjadi, tapi segera ditanggulangi sehingga tidak menjadi bencana nasional, tidak kemudian menjadi bencana besar. Itu yang dimaksud Pak Jokowi, tapi kalau kebakaran hutannya tetap ada.

Petani atau peladang kalau berpin­dah itu dia pasti membakar lahan. Tetapi dia bisa langsung ditanggu­langi, sehingga jumlahnya jauh lebih kecil dari pada tahun 2015 ke bawah. Jadi dalam membaca apa yang disam­paikan Pak Jokowi, lihatlah kontek­snya, lihatlah trennya bahwa sudah ada kemajuan luar biasa. Dari yang dituduh sebagai negara pengekspor asap, sekarang kita tidak pernah lagi mengekspor asap.

Artinya kasus yang dipersoalkan BPN itu kecil-kecil. Memang pasti ada, tapi itu tidak sebesar sebelum­nya, dan bisa ditanggulangi karena pemerintah sudah menyiapkan lang­kah penggulangan dini terhadap kebakaran lahan dan hutan. Misalnya dengan membangun banyak parit antara satu blok sawit, atau tanaman apa misalnya. Jadi itu ada jarak, tidak langsung melebar.

Kemudian disiapkan tenaga pe­madam kebakaran dari masyarakat, yang begitu melihat ada kebakaran mereka langsung bergerak. Lalu disiapkan juga regu patroli di lahan-lahan yang rawan kebakaran. Jadi semua relatif bisa ditanggulangi, dan masuk kategori tidak signifikan. Jadi itu, baca trennya, Pak Jokowi berhasil sejak 2016-2018 tidak ada kebakaran hutan dalam arti yang kecil.

Artinya kan tetap saja ada, se­mentara Jokowi bilangnya tidak ada selama 3,5 tahun terakhir?
Lho, Pak Jokowi bilangnya tidak ada kebakaran yang besar. Makanya saya bilang, lihatlah konteksnya. Ini adalah sebuah progres, sebuah kema­juan, bahwa tidak ada kebakaran lahan yang sampai bikin jutaan orang menderita ISPA (infeksi salu­ran pernafasan atas). Sekarang enggak ada lagi kan berita kita mengek­spor asap ke negara lain, sampai di Orchard Road (jalan di Singapura) terdapat kabut asap, enggak ada lagi yang begitu. Jadi konteks itu yang dibaca. Jadi menafsirkan teks itu harus lihat konteks.

Data impor jagung juga beda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Tanggapan Anda?
Nah, soal impor jagung, itu ada sisi jumlah dengan besaran ton, dan jumlah uang atau nilainya. Jadi lihat kedua sisi itu. Mungkin Pak Jokowi memang ketuker ngomong soal impor ini, antara dia ngomong jumlah untuk besaran impor dengan nilai impornya. Misalnya kalau nilai impornya itu berapa miliaran dolar, tapi angkanya disebut sebagai jumlah besaran impor, seperti itu.

Tapi sekali lagi, semangatnya ada­lah terjadi penurunan yang luar biasa dalam impor jagung. Impor jagung itu kan sebagiannya untuk makan ter­nak. Jadi lihatlah itu sebagai sebuah proses, sebagai sebuah tren yang menuju pada kemajuan. Jadi harus dilihat dari sisi itu.

Memang dalam debat kemarin Jokowi menggunakan data dari mana, kok sampai bisa berbeda dengan instansi pemerintah sendiri?
Pak Jokowi pakai data dari timnya dong, tim narasi debat, dan tim itu bisa mengambil data dari berbagai sumber. Gini lho, seperti tadi yang saya sebutkan, ada nilai dan besaran yang diimpor. Nah mungkin ketuker waktu Pak Jokowi ngomong itu. Jadi mestinya 180 juta dolar, jadi 180 juta ton, begitu lho. Nah, salahnya BPN, salahnya Pak Prabowo dia enggak tahu. Mestinya dia langsung sanggah pas debat, ternyata enggak tahu kan datanya. ***

Kolom Komentar


Video

Hari Terkelam Bagi Selandia Baru

Jumat, 15 Maret 2019
Video

TKN: Kasus Romi Masalah Pribadi

Jumat, 15 Maret 2019
loading