Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Minggu, 17 Februari 2019, 15:54 WIB | Oleh: Hersubeno Arief

Joko Widodo/Net

SEBAGAI inkumben, juara bertahan, seharusnya Jokowi menghadapi debat kedua yang akan berlangsung Minggu (17/2) malam dengan penuh percaya diri.  

Dia tinggal memaparkan keberhasilan kinerjanya selama hampir lima tahun. Sebaliknya Prabowo harus bisa meyakinkan publik, tentang rencana program kerja.

Beban berat seharusnya ada di pundak Prabowo. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jokowi menghadapi debat kedua ini dengan sejumlah persoalan berat. Mulai dari berbagai blunder kebijakan pemerintahan dan blunder yang dilakukan pendukungnya, sampai melesetnya janji-janji kampanyenya.   
Partai Berkarya

Dalam pekan ini saja  ada dua blunder besar yang dilakukan pendukung Jokowi. Pertama, Prabowo dilarang salat Jumat oleh Ketua Takmir Majelis Agung Kauman, Semarang. Kedua, kemarahan pendukung Jokowi kepada CEO Bukalapak Achmad Zaky.

Gara-gara kicauan Zaky soal rendahnya dana riset di Indonesia, pendukung Jokowi menyerukan tagar #UnInstallBukalapak. Seruan itu dibalas dengan tagar #UnInstallJokowi dan #ShutdownJokowi.

Kedua tagar itu bahkan menjadi trending topic dunia.

Agar masalahnya tidak berlarut, Jokowi mengundang Achmad Zaky ke istana. Kaesang Pangarep putra Jokowi kemudian mencuitkan pentingnya mendukung aplikasi karya anak bangsa, seperti Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan Gojek.

Cuitan Kaesang dibalas dengan sangat kasar oleh para pendukung Jokowi. Mereka bahkan menyebut Kaesang sebagai penjual pisang. Akun @teguh useno: Penjual pisang ni belagu banget!!!! Apa perlu di uninstall dari keluarga pakdhe skalian yak….!!!!

Akun @Bintang Arya Pratama Putra: Jangan Kaesang yang menentang gua….Kahiyang cewek pun gua libas untuk membela Jokowi jadi presiden.

Topik Yang Berat Untuk Jokowi


Debat antar-capres kali ini akan mengambil tema : Masalah pangan, energi, sumberdaya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas 13-14 Februari menunjukkan masyarakat menilai masalah pangan yang paling mendesak untuk ditangani capres terpilih (51,8 %), infrastruktur (15.3%), sumber daya alam (12.1%), lingkungan (10.5%) dan energi (5.5%).

Dari jajak pendapat tersebut sangat jelas posisi Jokowi dalam bahaya besar. Apalagi masyarakat menilai yang mendesak harus diselesaikan adalah harga pangan (45.5%), jaminan ketersediaan pangan (30%) dan strategi ketahanan pangan (8%).

Agak sulit membayangkan apa yang akan disampaikan Jokowi untuk menjawab isu ini. Masalah pangan menjadi problem terbesar dari pemerintahan Jokowi.

Pada kampanye Pilpres 2014 Jokowi berjanji akan menghapuskan berbagai impor kebutuhan pangan. Dalam sebuah pidato di hadapan civitas akademika Universitas Gajah Mada, dia mengatakan untuk menghentikan impor pangan  tergantung ada niat atau tidak.

Ada  sekelompok orang yang menikmati rente ekonomi. Mereka ada di kementerian sampai yang memberi perizinan.

Hingga menjelang akhir jabatannya impor pangan kian menjadi-jadi. Ada 29 jenis impor pangan, termasuk beras, gula, garam, dan bawang merah, dan bawang putih. Indonesia sampai mendapat julukan sebagai surga impor.

Masalah impor ini juga memunculkan fakta betapa koordinasi internal pemerintahan Jokowi acakadut. Konflik terbuka antara Dirut Bulog Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menko Perekonomian Darmin Nasution membuka mata publik.

Budi Waseso menolak impor karena stok mencukupi dan gudang Bulog tak lagi mampu menampung. Enggar dan Darmin tetap ngotot melakukan impor.

Carut marut sektor pangan ini juga terlihat dari perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan BPS. Darmin Nasution menuding data Mentan tidak akurat dan sering meleset.

Ketika berlangsung debat pertama dengan enteng Jokowi mengaku sengaja membiarkan para pembantunya berdebat dan silang sengketa di depan publik. “Menurut saya, biasa menteri-menteri saya dalam suasana seperti itu,” katanya.

Soal infrastruktur, terutama jalan tol yang menjadi kebanggaan Jokowi, juga akan menjadi bom waktu. Bank Dunia sesungguhnya sudah mengingatkan bahwa proyek infrastruktur Jokowi tidak direncanakan dengan baik dan kualitasnya rendah.

Kritik terhadap proyek infrastruktur Jokowi juga datang dari Wapres Jusuf Kalla. Dia menyoroti banyak proyek infrastruktur yang tidak efesein dan mahal.
Jusuf Kalla misalnya mempertanyakan LRT Jakarta yang biayanya sangat mahal. Sementara untuk jalur Kereta api Makassar-Pare-Pare dan LRT di Palembang dinilai mubazir. Warga setempat belum membutuhkan.

Saat ini operasional LRT Palembang setiap bulan mengalami defisit Rp 9 miliar. Dari total operasional sebesar Rp 10 miliar, mereka hanya bisa menangguk pendapatan sebesar Rp 1 miliar dari penumpang.

Target 30.000 penumpang/hari hanya terpenuhi sebanyak 6.000 penumpang. Proyek ini tekesan dipaksakan, karena kota Palembang  belum membutuhkan. Pemprov Sumsel menolak untuk menanggung kerugian dan memberi subsidi.

Tol Trans-Jawa  yang sangat dibangga-banggakan oleh Jokowi, ternyata tidak sesuai kenyataan. Para pengemudi truk angkutan barang menolak menggunakan,  karena tarifnya mahal.

Sementara para pelaku UMKM sepanjang Pantura mengeluh karena dagangannya tak laku, akibat kebanyakan mobil pribadi beralih ke jalan tol.

Di kawasan Kabupaten Brebes sampai Tegal banyak restoran, pedagang oleh-oleh dan souvenir terancam gulung tikar karena kehilangan pembeli.

Para pedagang batik di kota Pekalongan juga sepi ditinggalkan pembeli. Banyak UMKM mati dan ribuan pekerja kehilangan lapangan kerja.

Proyek infrastruktur Trans-Jawa yang dibangga-banggakan Jokowi terbukti bukan untuk rakyat. Itu hanya proyek bisnis biasa.

Hitungannya untung rugi. Operator tol mengaku bisa menurunkan tarif tol, asal konsesinya diperpanjang menjadi 100 tahun. Rata-rata konsesi jalan tol saat ini 35 tahun.

Wapres Jusuf Kalla mengakui investasi jalan tol memang mahal. Dia menyarankan lewat jalan biasa saja. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kalau mau murah logistik dikirim lewat jalur laut.

Jawaban Kalla dan Basuki ini menegasikan klaim Jokowi bahwa pembangunan jalan tol Trans-Jawa akan memperlancar arus barang dan jasa.

Soal sumber daya alam Jokowi tampaknya akan membanggakan keberhasilannya membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Oleh Jokowi dan para pendukungnya hal itu digambarkan sebagai keberhasilan merebut kedaulatan Indonesia. Mereka menyembunyikan fakta betapa pembelian tersebut sangat merugikan.

Sejumlah pengamat menggambarkan pembelian tersebut sangat tidak seimbang antara biaya besar yang dikeluarkan dan imbal hasil yang diperoleh.

Freeport mendapat lima (5) keuntungan, Pemerintah Indonesia mengalami empat (4) kerugian.

Keuntungan Freeport meliputi uang cash sebesar Rp 58 triliun, perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun, bebas dari kewajiban membereskan kerusakan lingkungan yang oleh BPK nilainya sebesar Rp 180 triliun, kontrol atas manajemen dan operasional, dan kebijakan pajak permanen ( naildown)

Sebaliknya pemerintah Indonesia mendapat empat (4)  kerugian meliputi utang besar, membereskan kerusakan lingkungan, sharing kewajiban investasi tambahan sebagai pemegang saham mayoritas, dan kemungkinan harus utang lagi.

Yang lebih menyesakkan dada, berdasarkan laporan Freeport MC Moran kepada United States Securities and Exchange Commission (SEC) tanggal 24 Januari 2019  disebutkan:

Pertama, pemerintah Indonesia keluar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli saham PT Freeport Indonesia hingga 51,24 persen.

Kedua, walaupun saham Freeport McMoran Inc di PT Freeport Indonesia turun ke 48,76 persen, 81,28 persen keuntungan PT Freeport Indonesia sampai 2022 tetap untuk Freeport McMoran Inc.

Ketiga, Freeport McMoran Inc tetap memiliki kendali operasional atas PT Freeport Indonesia.

Keempat, biaya pembuatan smelter senilai 3 miliar dolar AS yang diwajibkan oleh Pemerintah dibebankan sesuai kepemilikan, yaitu 51,24 persen biaya dibayarkan PT Inalum.

Dari tiga bidang yakni pangan, infrastruktur, dan sumber daya alam, Jokowi tidak bisa membuktikan keberhasilannya. Dua bidang lainnya yakni lingkungan dan energi kinerja pemerintahan Jokowi juga tidak bisa dibilang baik.

Dengan fakta-fakta itu Prabowo sesungguhnya tidak perlu bekerja keras. Dia cukup bermodal pertanyaan, apa janji Jokowi dan sekarang apa hasilnya?
Sebaiknya Prabowo juga membawa kliping media tentang janji-janjinya pada Pilpres 2014.

Berdasarkan pengalaman, Jokowi kelihatannya sering lupa pada hal-hal yang sangat besar. Pada debat pertama Jokowi mengaku tak pernah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jabatan politik. Mulai sejak menjadi walikota Solo, gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi  presiden RI.

Jokowi berani menyatakan itu didepan Prabowo, dan adiknya Hasyim Djojohadikusumo. Padahal keduanya merupakan orang yang membawanya dari Solo dan membiayai kampanyenya sebagai Gubernur DKI. [***]


Penulis adalah pemerhati ruang publik. Artikel ini dikirim untuk Kantor Berita Politik RMOL

Kolom Komentar


Video

Aplikasi Pengawal TPS Di Pemilu 2019

Senin, 25 Maret 2019
Video

Utamakan Guru Honorer Ketimbang Pengangguran

Senin, 25 Maret 2019
Video

Kampanye Terbuka, Kedua Paslon Langgar Peraturan

Senin, 25 Maret 2019
loading