Dr. H. Oesman Sapta

Perlu Regulasi Untuk Menjamin Ketersediaan Obat Program JKN

Nusantara  JUM'AT, 18 JANUARI 2019 , 22:57:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Perlu Regulasi Untuk Menjamin Ketersediaan Obat Program JKN

Ilustrasi/Net

RMOL. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menilai perlunya perbaikan dari isi Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) yang masih rendah.

Agar setiap pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan dapat dialokasikan untuk jatah obat minimal sebanyak 25 persen.

"Sebaiknya memang harus ada update nilai INA-CBGs yang saat ini masih rendah, dan aturan alokasi pembayaran jatah obat minimal 25 persen. Saya juga berharap agar co payment diperbolehkan dan tidak ditegur," ujar Ketua Bidang Industri GP Farmasi Roy Lembong dalam seminar bertema 'Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta di Indonesia' di Kantor CSIS, Jakarta, Jumat (18/1).

Menurutnya, hal itu sangat penting guna mempertahankan keberlangsungan JKN karena apapun penyakitnya harus diobati dan pasien harus disediakan obat. Roy mengatakan, saat ini GP Farmasi telah menyuplai 90 persen kebutuhan obat dalam negeri, di mana 52 persen diantaranya adalah obat generik berkualitas.

Ketua Bidang Distribusi GP Farmasi Hery Sutanto menambahkan, selama ini meski sudah keluar pembayaran dari BPJS Kesehatan namun hanya sedikit sekali yang sampai kepada penyedia obat.

"Memang uangnya sudah keluar dari pemerintah tetapi sampai ke kami hanya menetes saja, mungkin hanya enam persen. Padahal sepanjang Agustus-Desember masih terus ada belanja dari rumah sakit, tidak mungkin kita stop obat karena pasti makin ramai nanti. Kami hanya minta solusi sebaiknya ada alokasi 25 persen," jelasnya.

Hery mengungkapkan, pedagang besar farmasi (PBF) memiliki tantangan dalam melayani JKN yaitu terus turunnya profitabilitas perusahaan distribusi.

"Turunnya karena bisnis JKN ini sangat high cost. Jadi kalau lebih milih, kami milih bisnis secara reguler dengan swasta. Bayar lebih cepat tidak butuh waktu, begitu kami jual ke rumah sakit pemerintah cost kami berlipat-lipat," bebernya.

Selain itu, GP Farmasi juga meminta agar pembebanan biaya kesehatan dialokasikan lebih proporsional baik di antara negara, swasta, dan masyarakat, seperti dilakukan negara-negara maju.

"Upaya promotif preventif dalam bentuk pembaharan peraturan yang ada perlu segera dilakukan untuk mengurangi beban kuratif JKN," demikian Hery. [wah]

Gugatan Kisman Ke Surya Paloh Tak Mudah Didamaikan
#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

, 20 FEBRUARI 2019 , 21:41:00

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:06:00

Sandi Cium Tangan SBY

Sandi Cium Tangan SBY

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:45:00

Mulfachri Harahap Diperiksa

Mulfachri Harahap Diperiksa

, 20 FEBRUARI 2019 , 18:53:00

Curhat Buni Yani Dalam Lapas, Apa Ahok Pernah Kelihatan Di Penjara?
Segera Berakhir, Pemerintahan Jokowi Harus Tetap Diawasi
Malam Munajat 212, 14 KAI Berhenti Luar Biasa Di Stasiun Jatinegara
Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Hersu Corner22 Februari 2019 21:13

Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Andi Arief: Ungkap Kejadian, Sudirman Said Hendak Dihabisi
Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Rakyat Yang Tidak Bisa Makan
Dua Saksi Untuk Tersangka Samin Tan Mangkir Pemeriksaan
Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Bantuan Alsintan

Bantuan Alsintan

foto23 Februari 2019 04:29

Vaksin 14 Ribu Dosis Dikirim Ke NTB Cegah Rabies