Dr. H. Oesman Sapta

Azas Tigor: Jangan Hanya Retribusi, Pajak Parkir Juga Harus Mahal

Nusantara  JUM'AT, 07 DESEMBER 2018 , 17:24:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Azas Tigor: Jangan Hanya Retribusi, Pajak Parkir Juga Harus Maha

Azas Tigor Nainggolan/Net

RMOL. Pemprov Jakarta berencana memberlakukan tarif baru parkir yang tinggi mulai Januari 2019.

Penyesuaian tarif parkir itu akan dimulai di area lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monumen Nasional (Monas) dan kemudian diterapkan di sejumlah lokasi parkir lainnya. Mengenai besaran kenaikan tarifnya belum ditentukan.

"Salah satu cara mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi memang bisa dilakukan dengan membuat manajemen parkir mahal dan sulit," kata analis kebijakan transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan kepada redaksi, Jumat (7/12).

Konsep ini bahkan sudah dilakukan di banyak kota lain di dunia. Kota-kota itu membuat manajemen parkir diatur dengan sistem zona, yakni makin ke tengah kota dan demand penggunaannya tinggi maka tarif parkirnya atau pajak parkir sangat mahal.

Begitu pula kota-kota itu melakukan pengurangan ruang parkir bisa dilakukan dengan menghapuskan atau melarang seluruh badan jalan umum untuk parkir.

"Jadi yang dinaikkan bukan hanya tarif (restribusi) parkir tetapi juga menaikkan pajak parkir dalam gedung. Sehingga jika tarif parkir naik maka para pengguna akan tetap sulit membawa kendaraan pribadinya ke tengah kota," terang Tigor.

Ia mendukung rencana Pemprov menaikkan tarif parkir juga pajak parkir. Langkah ini akan sangat membantu kebijakan pengendalian Ganjil Genap atau Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurai kemacetan Jakarta. Diharapkan juga bisa mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan kendaraan umum.

Oleh karena itu, Pemprov Jakarta harus segera menyediakan layanan angkutan umum yang aksesibilitas dan terintegrasi baik.

"Adanya integrasi angkutan umum untuk memudahkan masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum," tuturnya.

Ia yakin pendapatan dari manajemen parkir mahal akan cukup besar dan menggiurkan. Pemprov Jakarta harus bisa menjaga agar tidak ada kebocoran pendapatan parkir seperti yang masih terjadi hingga sekarang.

"Pendapatan parkir harus dikelola dengan sistem Earmarking, yakni penggunaan hasil pendapatan itu ditentukan  secara khusus oleh pemerintah," usulnya.

Semisal saja, imbuh dia, pendapatan dari parkir bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas layanan umum yang lebih baik.

"Jika pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan baik dan tidak bocor maka bisa menjadi alat mengendalikan penurunan penggunaan kendaraan pribadi," tandasnya.[wid]

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
#KataRakyat: Ahok Untungkan Jokowi-Maruf

#KataRakyat: Ahok Untungkan Jokowi-Maruf

, 14 FEBRUARI 2019 , 17:00:00

Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Rapur Penutupan DPD

Rapur Penutupan DPD

, 14 FEBRUARI 2019 , 13:38:00

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20