Hanura

BPJS Kesehatan Yang Tidak Sehat, Agar Menjadi Sehat Dan Menyehatkan

Suara Publik  KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 16:21:00 WIB

SETELAH lama tidak mengikuti perkembangan BPJS Kesehatan, sejak menulis buku panduan inplementasi BPJS Kesehatan Indonesia untuk Konferensi Nasional Hubungan Industrial 14-17 Oktober 2014  Apindo Training Center, penulis tertarik menulisnya lagi setelah melihat acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di salahsatu TV swasta tanggal 13 Oktober 2018.

ILC membahas BPJS Kesehatan setelah media ramai memberitakan teguran Presiden Jokowi, saat negara harus membantu BPJS Kesehatan sebesar 4,9 triliun menghadapi defisit anggaran. Sejak diterapkan tahun 2014, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit.

Jika tahun 2017 defisit 9,75 triliun, maka tahun 2018 membengkak menjadi 11,2 triliun berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jumlah dana yang masuk ke BPJS Kesehatan ditambah angka defisit ini, memperlihatkan betapa besar pengeluaran untuk mengobati peserta yang sakit.

Selama tahun 2017 BPJS Kesehatan mengelola pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar Rp 74,25 triliun.  Jumlah tersebut meningkat dibandingkan iuran pada 2016, yakni Rp 67,4 triliun. Untuk tahun 2018 jumlah ini akan bertambah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), yang sampai 18 Oktober 2018, tercatat Rp 2,22 triliun dan rencananya sampai Desember masih ada tambahan sebesar Rp 750 miliar.

Dari berita yang beredar, solusi yang diberikan masih seputar bagaimana mendapatkan dana lebih besar lagi untuk mengatasi kebutuhan fasilitas kesehatan bagi peserta yang sakit. Bahkan dari ilustrasi gambar yang diperoleh dari website resmi BPJS, sudah dibuat channel youtube mengajak keterlibatan CSR perusahaan untuk membantu pembiayaan.
 
Dilema Saat Ini


Sepanjang yang dapat penulis tangkap dalam acara ILC, dapat disimpulkan hal utama yang menjadi dilema, yaitu pelayanan rumah sakit yang mengecewakan peserta, di sisi lain ada kebutuhan peningkatan pemasukan yang tentu akan dibebankan kepada peserta.

Timbul Siregar dari BPJS Watch yang selama ini penulis kenal sebagai tokoh pekerja yang selalu objektif dalam memandang setiap masalah, pada ILC malam itu mengeluarkan seluruh datanya tentang banyak permasalahan pelayanan fasilitas kesehatan yang merugikan peserta BPJS. Hal ini ditanggapi sebagai tidak mungkin oleh Kepala Biro Hukum Kemenkes dengan alasan perangkat hukum yang mengatur sudah sangat lengkap, sehingga tidak mungkin ada rumah sakit yang melanggar ketentuan BPJS Kesehatan. 

Sependapat dengan Kemenkes, ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) menyatakan masalah pelayanan rumah sakit (RS) tidak banyak, sebagian besar RS sudah menjalankan dengan baik, sehingga pihak ini merasa tidak ada masalah dalam pelayanan RS Swasta. Seluruh penyangkalan tersebut mendapat teguran dari politisi Irma Suryani yang menyampaikan bahwa memang ada masalah dan tak perlu ditutupi, agar dapat diperbaiki bersama.

Akar Masalah

Sampai saat terakhir, diskusi belum mengerucut pada solusi nyata yang valid, yang ada tetap saling menyalahkan dan saling membela diri. Hal ini mengindikasikan bahwa kepastian apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan merupakan PR utama yang harus diselesaikan BPJS Kesehatan.

Sekalipun dibuat pedoman lengkap dalam menerapkan kebijakan tentang BPJS Kesehatan, tetap tidak akan berjalan baik jika infrastruktur utama pelaksanaannya tidak dibuat, yaitu sistem komunikasi yang mampu mendeteksi kondisi riil peserta dalam menerima pelayanan, langsung saat pelayanan berjalan.

Sistem komunikasi ini akan menjadi dashboard yang menampilkan performa pelayanan dan performa peserta setiap saat secara real time dan on line, terintegrasi ke sistem manajemen yang dikembangkan untuk menampilkan pergerakan performa dari proses sejak awal sampai akhir.

Sistem juga harus mampu menjawab berbagai kemungkinan kebocoran, misalnya kemungkinan kuitansi yang ditandatangani pasien lebih besar dari nilai pelayanan yang diperoleh pasien, atau kemungkinan masalah kepentingan bisnis yang merugikan, dan lain-lain. Antisipasi yang dilakukan harus mampu menjamin tidak ada satupun kebocoran.

Selain itu sistem harus menjamin keterbukaan informasi dan penerapan hukum yang adil dan konsekuan, termasuk adanya unsur reward dan punishment. Peserta dapat melihat daftar RS mana yang terbaik pelayanan BPJS nya dan mana yang masih harus diperbaiki, dan tentunya hasilnya selalu divalidasi.

Intinya kita baru dapat bergerak dalam sistem sosial yang rumit setelah memastikan seluruh kemungkinan resiko dan antisipasi yang akurat dan valid, yang berjalan sistematis dan terbuka bagi seluruh stakeholder.

Out of the Box


Selain solusi di atas, harus ada terobosan baru BPJS Kesehatan memaksimalkan anggaran. Karena kecukupan anggaran sangat tergantung pada jumlah peserta yang sakit, BPJS dapat memikirkan cara mengurangi peserta yang sakit. Banyak cara, diantaranya membangun Pusat Peduli Sehat BPJS di tiap kecamatan, mengoptimalkan peran Puskesmas, bekerja sama dengan Pemda Dati II.

Fasilitas ini fokus membangun budaya sehat bersama BPJS Kesehatan. Selain menyediakan konsultasi sehat, fasilitas ini juga menyediakan sarana olah fisik dan mental dalam merawat kesehatan, termasuk menyediakan vitamin atau obat herbalik bahkan buah dan sayuran yang baik bagi kesehatan.

Setelah itu BPJS memaksimalkan lagi sistem komunikasi di titik ini untuk membangun yang namanya “kebanggaan”, dalam komunitas sehat BPJS, dengan sistem reward bagi peserta yang mengikutinya.

Komunitas sadar sehat, akan membangun masyarakat yang malu jika sakit, sehingga perlahan anggaran BPJS membangun komunitas sehat akan lebih besar dibanding mengobati yang sakit. Hal ini tentu diikuti beralihnya bisnis swasta dari mengatasi sakit menjadi bisnis membangun sehat.

Akan jadi prestasi luar biasa BPJS sebagai fondasi utama membangun masyarakat Indonesia produktif. Logika banyaknya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang menunjukkan fungsi BPJS menghindarkan masyarakat jatuh miskin karena sakit, harus ditingkatkan jadi logika baru, BPJS Kesehatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuatnya lebih sehat dan produktif.

Dibandingkan hanya fokus pada keseimbangan neraca, langkah ini lebih riil. Sampai kapan BPJS kuat bertahan mengimbangin kebutuhan dana mengobati peserta yang sakit, jika tidak mulai masuk mengendalikan jumlah peserta yang sakit. Hal ini menjadi sangat mungkin, karena bagi peserta dan bagi bangsa, solusi mencegah sakit tentu jauh lebih bermanfaat dari pada solusi menyembuhkan sakit.

Akhirnya, sudah saatnya BPJS ada di posisi strategis menciptakan rakyat sehat, bukan mengobati rakyat sakit. Untuk itu jangan ragu libatkan masyarakat, karena banyak yang mau gotong-royong demi kebaikan bangsa, jika bentuknya solusi kongkrit yang nyata.

Daripada sibuk berdebat saling menyalahkan, mari mendukung “pembaruan fokus BPJS” pada sistem dan strategi. Jadikan BPJS Kesehatan sebagai rumah bersama mendisain Indonesia Sehat ke depan. Wujudkan Jaminan Kesehatan yang menjamin rakyat untuk selalu sehat.[***]
 


Zukra Budi Utama

Trainer/Konsultan Manajemen SDM & Ketenagakerjaan
Kandidat Doktor S3 Manajemen SDM, Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Email: zukrab@gmail.com
 
#PolitisiOnTheRoad: Menggugat Surya Paloh Karena Sayang
BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?
Kompetisi Peradilan Semu Anti Korupsi

Kompetisi Peradilan Semu Anti Korupsi

, 16 NOVEMBER 2018 , 14:17:00

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

, 15 NOVEMBER 2018 , 10:58:00

Mukernas PPP Kubu Jakarta

Mukernas PPP Kubu Jakarta

, 15 NOVEMBER 2018 , 14:36:00