Hanura

BMKG Minta Daerah Rawan Bencana Merevisi Tata Ruang Dan Wilayah

Politik  SABTU, 20 OKTOBER 2018 , 03:18:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

BMKG Minta Daerah Rawan Bencana Merevisi Tata Ruang Dan Wilayah

Dwikorita Karnawati/Net

RMOL. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merevisi tata ruang dan wilayah.

Rekomendasi berkaca dari bencana alam yang menimpa wilayah Sulteng. Selain itu, Palu merupakan kawasan rawan bencana.

Selain revisi tata ruang dan wilayah, BMKG juga merekomendasikan pembangunan fasilitas perlindungan tsunami di kawasan pantai Sulteng.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan revisi tata ruang dan wilayah perlu segera dilakukan agar dampak dari bencana beberapa waktu lalu tidak terulang kembali.

Sementara itu pembangunan fasilitas perlindungan tsunami untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengurangi risiko dari bencana.

"Perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan peta bencana, khususnya kondisi kerentanan tanah terhadap gempa, likuifaksi, dan longsoran serta banjir bandang di wilayah tersebut" kata Dwikorita Karnawati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10).

Dwi juga menyarankan revisi tata ruang dan wilayah tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Sulteng tapi juga wilayah lain di Indonesia yang masuk kategori rawan bencana alam.

Inti dari reviai tata ruang dan wilayah harus mengatur pengendalian dan pemanfaatan sebuah kawasan apakah layak dijadikan tempat permukiman atau tidak.

"Jadi bukan cuma Sulawesi Tengah, tapi juga wilayah lain di Indonesia yang masuk kategori rawan bencana alam," ujarnya. [nes]




Komentar Pembaca
#PolitisiOnTheRoad: Menggugat Surya Paloh Karena Sayang
BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?
Kompetisi Peradilan Semu Anti Korupsi

Kompetisi Peradilan Semu Anti Korupsi

, 16 NOVEMBER 2018 , 14:17:00

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

Prabowo Subianto Kunjungi Anwar Ibrahim

, 15 NOVEMBER 2018 , 10:58:00

Mukernas PPP Kubu Jakarta

Mukernas PPP Kubu Jakarta

, 15 NOVEMBER 2018 , 14:36:00