Verified
Hanura

Reaktualisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Upaya Preventif

Suara Publik  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 09:48:00 WIB

FENOMENA mengenai penyelenggara negara yang terjerumus dalam tindakan koruptif merupakan hal yang sangat lumrah dan ironisnya dapat dikatakan telah akut. Seperti yang kita ketahui dalam satu bulan terakhir saja berita mengenai tindakan perilaku koruptif penyelenggara negara telah banyak menjadi perhatian.

Pertama, penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka penerima suap. Rombongan wakil rakyat itu menyusul 19 rekannya yang lebih dulu dijerat. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga menerima uang dengan jumlah kisaran Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta yang berasal dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD Kota Malang tahun 2015.

Kedua, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum dengan inisial HM yang merupakan politikus Partai Golkar yang terbukti telah melakukan pemerasan kepada HS dan CT terkait dana proyek senilai Rp 4,2 miliar yang dianggarkan dari APBD Perubahan tahun 2018 kemudian dialokasikan untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP terdampak bencana gempa bumi di Kota Mataram.

Ketiga, berita mengenai penggeledahan rumah dinas dari Bupati Malang Rendra Kresna yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tepatnya di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan Agus Salim, Kota Malang serta rumah pribadinya yang ada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dalam hal ini Bupati Malang Rendra mengaku telah disangka menerima gratifikasi dari rekanan atau kontraktor dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2011. Namun dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan konfirmasi terkait status Rendra Kresna sebagai tersangka.

Adapun contoh kasus yang hampir sebulan terakhir menjadi perhatian publik, menunjukan bahwa telah terjadi degradasi nilai-nilai antikorupsi. Sebagaimana kita ketahui nilai-nilai antikorupsi pada umumnya mencakup sebagai berikut: a. Nilai-nilai Kejujuran; b. Nilai Kepedulian; c. Nilai Kemandirian; d. Nilai Kedisiplinan; e. Nilai Tanggung Jawab; f. Nilai Kerja Keras; g. Nilai Kesederhanaan; h. Nilai Keberanian; i. Nilai Keadilan.

Dalam hal ini sering kita memaknai bahwa nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan pada tahap penindakan secara langsung (represif) terhadap pelaku koruptif. Menurut penulis hal tersebut tidaklah selalu tepat, nilai-nilai antikorupsi ini, lebih tepatnya diterapkan pada tahap pencegahan (preventif).

Selanjutnya >
Negara Hukum Itu Hebat

Negara Hukum Itu Hebat

SABTU, 13 OKTOBER 2018

<i>Dear Haters, Stop Cyberbullying, Please!</i>
HILMI-FPI: Palu Mencekam

HILMI-FPI: Palu Mencekam

SABTU, 06 OKTOBER 2018

Prabowo Pemimpin Sejati

Prabowo Pemimpin Sejati

KAMIS, 04 OKTOBER 2018

Peran Media Dalam Literasi Kinerja BUMN
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai
Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pecahkan Kode Perempuan

Pecahkan Kode Perempuan

, 19 OKTOBER 2018 , 04:43:00

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

Baksos Untuk Sulteng Dan NTB

, 18 OKTOBER 2018 , 03:54:00