Dr. H. Oesman Sapta

Talkshow Lembaga Penyiaran Bukan Panggung Teatrikal Peserta Pemilu

Politik  RABU, 26 SEPTEMBER 2018 , 03:23:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Talkshow Lembaga Penyiaran Bukan Panggung Teatrikal Peserta Pemi

Yuliandre Darwis (kiri)/Net

RMOL. Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 telah dibentuk atas gagasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pembentukan Gugus Tugas itu dikuatkan dalam surat keputusan bersama Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers yang ditandatangani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, terbentuknya Gugus Tugas empat lembaga akan mempermudah KPI dalam melakukan pengawasan dan penindakan jika ada indikasi pelanggaran kampanye dan iklan kampanye di media penyiaran.

"Gugus tugas ini akan jadi ukuran dan koordinasi antar lembaga ketika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap aturan berkampanye di lembaga penyiaran," katanya usai penandatanganan SKB dan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2019 Bawaslu.

Menurut Andre panggilan akrabnya, ada sekitar 9.000 program acara yang menjadi pengawasan KPI, baik di level induk jaringan maupun di lokal. Pengawasan ini harus melibatkan KPID karena ada ribuan lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, yang bersiaran di Indonesia.

KPI saat ini sedang fokus mengawasi konten acara program talkshow. KPI menilai konten di acara tersebut sudah mulai mengarah ke Pemilu karena dijadikan sebagai panggung treatikal.

"Kami mengimbau seluruh program talkshow untuk tidak menjadikan acara tersebut sebagai panggung teatrikal. Jika kami temukan ada dialog yang tidak etis, cacian dan berantem, KPI akan melakukan tindakan tegas. Kami concern dengan hal itu. Tolonglah berdialektika yang baik," pinta Andre.

KPI juga meminta seluruh calon dan tim sukses untuk menghormati dan mengikuti etika penyiaran dengan berkampanye yang baik.

Terkait aturan kampanye dan iklan kampanye di media penyiaran, KPI sudah sepakat dengan panduan yang ada (PKPU dan UU Pemilu) selain P3SPS. Tidak ada yang dikurangi atau ditambah.

Jika ditemukan ada yang pelanggaran, KPI akan melaporkan ke Gugus Tugas. Penyelenggara Pemilu akan menindak sesuai dengan kewenangannya yakni kepada peserta Pemilu. Sedangkan KPI akan menindak lembaga penyiaran.

"Jika mereka tidak tertib, kita akan melakukan tindakan penghentian program atau mengurangi durasi waktu siar sesuai dengan aturan di UU Penyiaran. Itu dalam konteks media," tegas Andre.

KPI menilai aturan kampanye Pilkada serentak yang lalu dapat menjadi bagi lembaga penyiaran. Karena tafsirannya tidak akan berbeda jauh, meskipun dalam Pemilu 2019 nanti ajangnya untuk pemilihan untuk Legislatif dan Presiden. [rus]

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

, 20 FEBRUARI 2019 , 21:41:00

Nada Dari Nadi Dhani

Nada Dari Nadi Dhani

, 19 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

Pertamina

Pertamina "Dilemahkan" Penguasa Sendiri

, 19 FEBRUARI 2019 , 12:33:00

Prabowo Jenguk Ahmad Dhani

Prabowo Jenguk Ahmad Dhani

, 19 FEBRUARI 2019 , 16:19:00

Diskusi Pasca Debat

Diskusi Pasca Debat

, 19 FEBRUARI 2019 , 18:43:00

Curhat Buni Yani Dalam Lapas, Apa Ahok Pernah Kelihatan Di Penjara?
Segera Berakhir, Pemerintahan Jokowi Harus Tetap Diawasi
Malam Munajat 212, 14 KAI Berhenti Luar Biasa Di Stasiun Jatinegara
Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Hersu Corner22 Februari 2019 21:13

Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Andi Arief: Ungkap Kejadian, Sudirman Said Hendak Dihabisi
Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Rakyat Yang Tidak Bisa Makan
Dua Saksi Untuk Tersangka Samin Tan Mangkir Pemeriksaan
Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Bantuan Alsintan

Bantuan Alsintan

foto23 Februari 2019 04:29

Vaksin 14 Ribu Dosis Dikirim Ke NTB Cegah Rabies