Hanura

Demokrasi Sudah Mati!

MA Izinkan Eks Koruptor Nyaleg

Bongkar  KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 , 09:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Demokrasi Sudah Mati<i>!</i>

Foto/Net

RMOL. Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU no. 20 tahun 2018 memberikan jalan bagi para eks koruptor kembali mengikuti Pemilu legislatif. Pemilu dikhawatirkan gagal memberi rakyat para wakil dari orang-orang yang bersih dan berintegritas.

Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Nuy Lestari menyebutkan, korupsi adalah jenis kejahatan paling memalukan. Para pelakunya semestinya dihukum berat dan dikenai sanksi sosial-politik.

"Kami menyayangkan jika ada eks koruptor dikasih kesempatan lagi untuk nyaleg, apalagi diamini oleh keputusan MA," katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia berpendapat, para eks koruptor sudah mencederai kepercayaan rakyat untuk menjalankan tugas legislatif. Bahkan kepercayaan tersebut justru diselewengkan demi kepentin­gan dan kekayaan pribadi. "Ini ibarat pencuri dikasih kesempatan untuk merampok lagi," sindirnya.

Menurut Nuy, kalau bangsa ini mau maju, hukum harus ditegak­kan secara adil dan tak pandang kaya atau miskin. Selain itu, hukum juga harus jadi sarana untuk membentuk moralitas bangsa. Sementara memberikan kesempatan politik kepada eks koruptor adalah keputusan yang menghancurkan martabat dan moralitas politik di Indonesia.

Dengan mengusung eks ko­ruptor, partai politik dinilai terjangkit pragmatisme, kehil­angan martabat, serta tidak mau mewujudkan politik yang sehat dan bervisi kerakyatan. "Gak ada alasan parpol untuk mem­pertahankan kader eks korup­tor, kecuali yang bersangkutan punya kontribusi besar, seperti memberikan mahar politik buat partainya," sebutnya.

Dia mengimbau agar rakyat aktif berpartisipasi untuk mengembalikan esensi demokrasi kerakyatan. "Kehidupan demokrasi punya peran yang sangatmenentukan. Dalam pemilu mendatang, kita punya kesempa­tan menentukan para legislatif yang bisa membawa solusi atas kemelaratan dan kesenjangan sosial yang semakin akut hari ini," terangnya.

Rakyat perlu memastikan untuk memilih caleg yang punya martabat dan komitmen mense­jahterakan rakyat. Bukan hanya dari visi-misinya, tapi juga kredibilitas nya. "Kredibilitas itu yang tak akan pernah dimiliki oleh koruptor. Maka perguna­kanlah kesempatan Pemilu men­datang untuk 5 tahun yg lebih baik," imbuh Nuy.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak men­gatakan, MA mengabaikan per­timbangan etika publik yang menghendaki input demokrasi yang bersih. Apalagi publik in­gin menyeleksi sejak awal caleg-caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi untuk mencegah kambuhnya praktik korupsi di legislatif.

"Koruptor cenderung berpeluangmengulangi perbuatannya, dan untuk membantu mereka menjauhi kemungkinan itu terjadi, aturan pelarangan korup­tor tersebut justru sebenarnya menyelamatkan mereka, dan tentunya yang utama menyela­matkan publik," ujarnya.

Dia menilai, upaya KPU un­tuk menempatkan standar etika publik dan integritas publik dia­baikan oleh MA. "Tapi, apa pun keputusan tersebut, tentu saya menghormati keputusan hukum tersebut," kata Dahnil.

Publik juga perlu mengingatkan sikap etik partai politik agar menarik caleg-caleg eks korup­tor itu. Apalagi partai politik perserta Pemilu sudah menanda­tangani pakta integritas bersama KPU dan Bawaslu.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU no. 20 tahun 2018 menyatakan eks narapidana kasus korupsi diper­bolehkan untuk mencalonkan di­ri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota. "Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MASuhadi.

Dia menerangkan, uji materi terkait larangan mantan narapi­dana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual ter­hadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (baca­leg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis, 13 September lalu. "Jadi, pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," imbuhnya.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-un­dang yang lebih tinggi, yaitu UU Pemilu. Undang-undang terse­but menjelaskan bekas terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai ang­gota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyara­tan, diantaranya secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. ***

Komentar Pembaca
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

KKB Di Papua Hanya Ingin Eksis

KKB Di Papua Hanya Ingin Eksis

, 11 DESEMBER 2018 , 15:00:00

Dukungan Jakmania Untuk Persija

Dukungan Jakmania Untuk Persija

, 09 DESEMBER 2018 , 00:44:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Jakmania Rayakan Kemenangan

Jakmania Rayakan Kemenangan

, 09 DESEMBER 2018 , 20:53:00