Verified
Hanura

Pro Kontra Etika Politik Kampanye Kepala Daerah

MPR RI  SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 , 02:48:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Pro Kontra Etika Politik Kampanye Kepala Daerah

Diskusi etika politik kampanye bagi kepala daerah/MPR

RMOL. Tahun politik Pilpres 2019 lambat laun mendekati hari H. Namun, dalam perjalanannya sudah banyak sekali berbagai fenomena dan kehebohan pra kontestasi pilpres. Salah satunya adalah soal dukungan kepala daerah kepada salah satu calon presiden.

Anggota MPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengungkapkan bahwa soal dukungan kepala daerah kepada capres sudah ada terlihat bahkan berkampanye untuk salah satu capres dan cawapres tahun 2004 saat gelaran pilpres secara langsung dan pengaturan soal itu juga sudah dilakukan sejak itu. Dan untuk tahun ini 2019 memang semakin gencar fenomena tersebut.

"Saat ini, sejumlah parpol sudah mengancang-ancang akan mengerahkan kepala daerahnya yang mereka usung saat pilgub, pilbup dan pilwakot untuk  membantu kemenangan capres yang diusung oleh partai bersangkutan," ujarnya dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Etika Politik Kampanye Bagi Kepala Daerah' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/9).

Lanjut Nasir, hal tersebut menimbulkan satu pertanyaan di tengah masyarakat terkait posisi kepala daerah itu yakni kendala psikologis sang kepala daerah. Mungkin, kepala daerah perseorangan atau independen tidak akan mempermasalahkan dan tidak ada kendala psikologis mendukung atau tidak mendukung capres sebab tidak didukung parpol atau gabungan parpol.

"Namun, kendala psikologis itu akan muncul pada kepala daerah yang diusung parpol atau gabungan parpol bila dia tidak berkampanye untuk capres yang diusung parpol pengusung dia. Sebab, di Indonesia sudah terlanjur ada pepatah ada ubi ada talas ada budi ada balas. Jadi, kalau kita ingin dianggap berbudi luhur ya ikuti nenek moyang kita itu. Ini lah yang buat suasana menjadi ramai," paparnya.

Sebenarnya, aturan soal kampanye kepala daerah sudah ada dalam PKPU RI juga ada Permendagrinya yang membiolehkan kepala daerah berkampanye satu hari dalam seminggu kecuali hari libur dan itupun harus mengajukan cuti untuk melakukan kampanye kepada capres yang didukungnya.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

#KataRakyat: Jangan Kampanye Negatif

, 17 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Ruangan Anggota DPR Dihujani Peluru

Ruangan Anggota DPR Dihujani Peluru

, 17 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00