Hanura

DPD RI Minta Pandangan Hukum Soal Kewenangan Baru

DPD RI  KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 , 20:31:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

DPD RI Minta Pandangan Hukum Soal Kewenangan Baru

DPD/Net

RMOL. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja cepat menjalankan amanat UU MD3 dalam hal pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda seperti yang termaktub dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 249 ayat 1 huruf J.

Setelah mengesahkan regulasi, yaitu Tata Tertib 2018 dan alat kelengkapan DPD RI, yaitu Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) akhir Agustus lalu, kini DPD RI mencari format dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dengan mengundang pakar dan akademisi hukum.

Saat membuka acara Executive Brief, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam mengatakan beberapa langkah sudah dilakukan oleh DPD RI untuk menjalankan amanat UU MD3 tersebut.

Regulasi yang ada di DPD RI berupa tata tertib dan sudah melembagakan fungsi baru tersebut dengan dibentuknya Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) dan tentu nantinya akan dibentuk aturan pelaksanaannya.

"DPD RI belum punya pengalaman dengan kewenangan baru ini, langkah ini diambil agar DPD tidak salah jalan dalam melaksanakan amanat UU tersebut," ujar Muqowam di ruang rapat Pimpinan DPD RI, Jakarta, Kamis (13/09).

Ketua PULD Gede Pasek Suardika menambahkan, lembaga DPD diperlukan oleh daerah untuk mengharmoniskan legislasi nasional dan daerah.

"Oleh karena itu, kami sangat memerlukan masukan, di dalam payung hukum tersebut, di mana posisi DPD yang terbaik," ujar senator dari Bali tersebut.

Sementara, Dosen Fakultas UKSW, Umbu Rauta mengatakan, posisi DPD yaitu menjadi sparing partner pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dalam memantau dan mengevaluasi pembentukan raperda dan perda, demi menjamin sistem peraturan perundang-undangan dalam wadah NKRI.

"Hal ini untuk menghindari agar daerah tidak bingung, harus konsultasi ke DPD atau ke pemerintah, jadi hasil evaluasi hanya satu pintu saja yaitu di pemerintah pusat, yaitu Presiden, melalui mekanisme yang akan ditetapkan kemudian," ujar Umbu.

Dia juga memberikan rekomendasi agar DPD RI fokus kepada evaluasi Perda.

"Karena jika mengawasi dan mengevaluasi raperda juga maka akan terkuras waktu dan energinya", katanya.

Menurutnya jika pemerintah daerah datang untuk melakukan konsultasi ke DPD RI soal raperda dan perda tidak akan jadi masalah, karena memang sudah keputusan politik.

"Posisi rekomendasi dari lembaga negara yaitu DPD RI, maka pintu masuknya yaitu perwujudan fungsi pengawasan. Rekomendasi ini kuat karena yang melakukan fungsi pengawasan adalah DPD RI," kata Umbu.

Maria Farida Indrati, Guru Besar Fakultas Hukum UI dalam kajiannya mendudukkan tugas dan kewenangan baru DPD RI dalam Pasal 249 ayat (1) UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia secara lebih luas.

Catatan konstruktif dari Maria Farida sangat penting, utamanya agar DPD RI mengetahui secara pasti posisi kewenangan dari amanat UU MD3 tersebut, dan hal ini mendapatkan apresiasi dari Pimpinan Komite, PPUU, dan PULD DPD RI yang juga hadir pada acara tersebut.[lov]
    

Komentar Pembaca
720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Siap Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

Demokrat: Artikel Asia Sentinel Abal-abal

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Relawan Siap Menangkan Prabowo-Sandi Di Aceh

Politik18 September 2018 05:35

Tingkatkan Persatuan Pemuda Lewat Kegiatan Keagamaan
KPK Telusuri Peran TGB Dalam Divestasi Saham Newmont
Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Hukuman Baru Yang Dicepatkan

Dahlan Iskan18 September 2018 05:00

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

DPRD Bingung OK OCE Sampai Jualan Ikan Cupang

Nusantara18 September 2018 04:38