Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Lombok Harus Diimplementasikan Lebih Cepat

PMK / RABU, 12 SEPTEMBER 2018 , 16:50:00

Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Lombok Harus Diimplementasikan Lebih Cepat

Rapat Koordinasi/Humas PMK

RMOL. Peran semua pihak dalam Rencana Aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kabupaten/kota terdampak di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus jelas.  
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, daftar kebutuhan harus diklarifikasi bersama, mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga kebutuhan dasar masyarakat.

"Uang yang digunakan untuk rehab-rekon adalah uang rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Tetapkan kebutuhannya dan gunakan dengan bijak," kata Sonny, dalam rapat koordinasi, rekonsiliasi dokumen Renaksi rehabilitasi dan di Nusa Tenggara Barat, Rabu (12/9).

Sonny mengingatkan, arahan Menko PMK Puan Maharani agar percepatan dimaknai bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi harus diimplementasikan lebih cepat lagi, namun tidak melanggar akuntabilitas pemerintahan.
"Dokumen Renaksi harus diselesaikan hari ini dan menjadi acuan dalam pembahasan di tingkat nasional. Waktu kita juga tidak banyak, dalam enam bulan sejak masa tanggap darurat berakhir, semua fungsi layanan sosial dan ekonomi harus normal kembali. Apalagi Lombok mulai masuk musim hujan," imbaunya.

Rakor rekonsiliasi dokumen juga dilanjutkan diskusi dan klarifikasi dalam desk yang terbagi menjadi 5 kelompok. Meliputi kelompok sektor perumahan, ekonomi, sosial, lintas sektor, dan infrastruktur.

Koordinasi tersebut juga diisi dengan diskusi. Sebelumnya, peserta rakor juga menyimak langsung ekspos dari pemprov dan pemda masing-masing kabupaten/kota yang terdampak bencana gempa bumi NTB.

Hadir dalam rapat ini Sekda Provinsi NTB, Deputi BNPB, Dirjen Kemendesa DTT, Perwakilan Bappenas dan K/L terkait, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Laksma Sigit dari Mabes TNI, para Kepala Bappeda dan Pimpinan OPD se-Provinsi NTB.[lov]



Komentar Pembaca
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan