Hanura

Aktivis Kecewa, Tuntut Keadilan Ke Komisi Yudisial

Terduga Pelaku TPPO Diputus Bebas

Bongkar  RABU, 08 AGUSTUS 2018 , 08:54:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Aktivis Kecewa, Tuntut Keadilan Ke Komisi Yudisial

Foto/Net

RMOL. Jaringan Advokasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang ke Komisi Yudisial.

 Dalam putusan itu, terdakwa yang merupakan Direktur PT Sofia Sukses Sejati (SSS) dipu­tus 'lepas dari segala tuntutan hukum.'

Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care, Nur Harsono, mengatakan selama proses pera­dilan, perilaku hakim diduga bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.

"Hakim harusnya berperi­laku adil, bersikap profesional, mandiri, berintegritas tinggi," katanya. Selain itu, di persidan­gan hakim juga diduga melang­gar Perma no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 5 huruf a dalam Perma tersebut menyatakan, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalah­kan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.

Sementara Pasal 7 menye­butkan, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau me­negur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau meng­gunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Menurut Harsono, pengaduan empat korban TPPO, TKI yang direkrut PT SSS melalui ker­jasama dengan program Bursa Kerja Khusus (BKK) di salah satu SMK di Kendal, Jawa Tengah.

"Para TKI itu ditempatkan di Malaysia. Namun mereka dipekerjakan tidak sesuai visa dan permit. Mereka juga sem­pat ditahan aparat kepolisian di Malaysia karena pelanggaran visa dan permit," ungkapnya.

Pengacara LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang, Ayu Hermawati menambahkan, ha­kim wajib menghindari terjadin­ya kekeliruan dalam membuat keputusan, mengabaikan fakta yang dapat menjerat terpidana, dan sengaja membuat pertim­bangan yang menguntungkan terpidana atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

"Kenyataannya, hakim mengabaikan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli se­cara komprehensif. Dan hanya mempertimbangkan kesaksian yang cenderung meringankan terdakwa," sebutnya.

Hakim juga dilarang menge­luarkan perkataan atau melaku­kan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kua­sanya atau saksi-saksi. "Sementara dalam catatan pemantauan per­sidangan ditemukan beberapa pernyataan yang menyudutkan dan mengintimidasi saksi dan korban," ungkap Ayu.

Pihaknya juga menemukan se­jumlah kejanggalan dalam perkara TPPO tersebut. "Nyatanya sidang putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yang digelar setelah penundaan beberapa kali, tidak mencerminkan rasa keadi­lan bagi korban karena tidak se­banding dengan dampak psikol­ogis yang dialami para korban hingga saat ini," ujarnya.

Jaringan Advokasi Korban TPPO berharap Komisi Yudisial dapat secara maksimal menin­daklanjuti pelaporan dugaanpelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. ***

Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Atraksi Kembang Api

Atraksi Kembang Api

, 19 AGUSTUS 2018 , 05:36:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00