Verified
Hanura

Mewaspadai Politik Identitas Di Tahun Politik

Refleksi Peran Parpol Dalam Pendidikan Politik

Suara Publik  SABTU, 04 AGUSTUS 2018 , 09:59:00 WIB

Mewaspadai Politik Identitas Di Tahun Politik

Ilustrasi/Net

SALAH satu tantangan terbesar kebangsaan kita saat ini adalah kurangnya penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan, timbulnya fanatisme kedaerahan serta kurangnya keteladanan pemimpin dan tokoh bangsa. (TAP MPR 6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa)

Tantangan-tantangan kebangsaan itu nampak semakin jelas dalam kontestasi politik. Kita bisa melihat contoh bagaimana politik identitas dalam bentuk politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang diproduksi sedemikian masif menjadi alat kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

Ujaran kebencian, fitnah dan berita bohong atau hoax begitu bebas mengisi ruang-ruang publik. Politisasi isu SARA dan politik identitas seakan akan menjadi alat pembenar untuk menjegal pihak lawan. Pertarungannya bukan lagi soal visi, misi maupun program para kandidat tetapi lebih pada upaya membangun sentimen primordial yang menggiring masyarakat dalam opini sesat dan terpolarisasi ke dalam pergulatan politik yang semakin tidak rasional.

Dalam Pilkada serentak Juli 2018 lalu, di beberapa daerah fenomena politik identitas juga ramai dimainkan meskipun eskalasinya masih dalam titik "aman", lebih rendah dari Pilkada DKI Jakarta. Di beberapa daerah, politisasi isu SARA, meskipun tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk sentimen keagamaan sebagaimana halnya kasus DKI, tetapi isu geopolitik dan sentimen etnis-kedaerahan dimuncul sebagai riak-riak dalam dinamika politik lokal yang kian menghangat.

Ada kelompok etnis tertentu yang mengucapkan narasi tentang superioritas etnis dan superioritas daerahnya (wilayahnya). Pernyataan ini seolah-olah ingin menempatkan etnis-etnis lain atau daerah lainnya dalam posisi inferior atau setidak tidaknya dianggap sebagai subordinasi mereka. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa mereka yang berada pada posisi inferior tidak tepat untuk dipilih sebagai pemimpin daerah.

Di sisi lain ada penonjolan ketokohan agama yang diangkat menjadi isu politik berikutnya untuk meneguhkan eksistensi kandidat. Religiusitas sebagai pesan yang menegaskan bahwa tokoh agama lebih mumpuni menggawangi pemerintahan dibandingkan yang lain. Padahal dalam banyak kasus mereka yang disebut-sebut sebagai tokoh agama malah lebih banyak terbelit kasus korupsi.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Hukum Tak Selalu Indah

Hukum Tak Selalu Indah

SELASA, 23 OKTOBER 2018

Saran Untuk Prabowo Jika Ingin Menang Pilpres 2019
Khashoggi Dan Media Kita

Khashoggi Dan Media Kita

SENIN, 22 OKTOBER 2018

Urgensi DPD Memimpin Perubahan Daerah

Urgensi DPD Memimpin Perubahan Daerah

SABTU, 20 OKTOBER 2018

Negara Hukum Itu Hebat

Negara Hukum Itu Hebat

SABTU, 13 OKTOBER 2018

Partai Gerindra Vokal Tapi Belum Terarah

Partai Gerindra Vokal Tapi Belum Terarah

, 23 OKTOBER 2018 , 13:00:00

Indonesia Berpotensi Jadi Mangkuk Pangan Asia
Bersihkan Puing Gempa Lombok

Bersihkan Puing Gempa Lombok

, 21 OKTOBER 2018 , 08:17:00

Patung Dua Kim

Patung Dua Kim

, 23 OKTOBER 2018 , 00:49:00

Hadiri Festival Nasyid Nusantara

Hadiri Festival Nasyid Nusantara

, 20 OKTOBER 2018 , 14:50:00