Hanura

Mewaspadai Politik Identitas Di Tahun Politik

Refleksi Peran Parpol Dalam Pendidikan Politik

Suara Publik  SABTU, 04 AGUSTUS 2018 , 09:59:00 WIB

Mewaspadai Politik Identitas Di Tahun Politik

Ilustrasi/Net

SALAH satu tantangan terbesar kebangsaan kita saat ini adalah kurangnya penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan, timbulnya fanatisme kedaerahan serta kurangnya keteladanan pemimpin dan tokoh bangsa. (TAP MPR 6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa)

Tantangan-tantangan kebangsaan itu nampak semakin jelas dalam kontestasi politik. Kita bisa melihat contoh bagaimana politik identitas dalam bentuk politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang diproduksi sedemikian masif menjadi alat kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

Ujaran kebencian, fitnah dan berita bohong atau hoax begitu bebas mengisi ruang-ruang publik. Politisasi isu SARA dan politik identitas seakan akan menjadi alat pembenar untuk menjegal pihak lawan. Pertarungannya bukan lagi soal visi, misi maupun program para kandidat tetapi lebih pada upaya membangun sentimen primordial yang menggiring masyarakat dalam opini sesat dan terpolarisasi ke dalam pergulatan politik yang semakin tidak rasional.

Dalam Pilkada serentak Juli 2018 lalu, di beberapa daerah fenomena politik identitas juga ramai dimainkan meskipun eskalasinya masih dalam titik "aman", lebih rendah dari Pilkada DKI Jakarta. Di beberapa daerah, politisasi isu SARA, meskipun tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk sentimen keagamaan sebagaimana halnya kasus DKI, tetapi isu geopolitik dan sentimen etnis-kedaerahan dimuncul sebagai riak-riak dalam dinamika politik lokal yang kian menghangat.

Ada kelompok etnis tertentu yang mengucapkan narasi tentang superioritas etnis dan superioritas daerahnya (wilayahnya). Pernyataan ini seolah-olah ingin menempatkan etnis-etnis lain atau daerah lainnya dalam posisi inferior atau setidak tidaknya dianggap sebagai subordinasi mereka. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa mereka yang berada pada posisi inferior tidak tepat untuk dipilih sebagai pemimpin daerah.

Di sisi lain ada penonjolan ketokohan agama yang diangkat menjadi isu politik berikutnya untuk meneguhkan eksistensi kandidat. Religiusitas sebagai pesan yang menegaskan bahwa tokoh agama lebih mumpuni menggawangi pemerintahan dibandingkan yang lain. Padahal dalam banyak kasus mereka yang disebut-sebut sebagai tokoh agama malah lebih banyak terbelit kasus korupsi.

Perdebatan sebetulnya bukan pada siapa nasionalis dan siapa religius. Sebab dalam paham demokrasi jargon-jargon seperti itu sama-sama dibenarkan. Tetapi yang paling substansial harus ada kejujuran partai politik maupun tokoh bangsa dalam mendidik masyarakat pemilih dalam berdemokrasi yang sehat.

Samuel Philips Huntington, seorang ilmuan politik Amerika yang juga gurubesar ilmu politik di Universitas Harvard, menyebutkan demokrasi ada jika setiap pemegang kekuasaan dalam suatu negara dipilih secara umum, adil dan jujur. Para peserta (kandidat) bersaing secara bersih dan semua masyarakat memiliki hak setara dalam pemilihan.

Pernyataan Huntington ini menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh disekat dengan paham keagamaan, etno sentris, isu goepolitik dan paham-paham lain selain paham kebangsaan sebagaimana halnya konsep demokrasi Pancasila. Dengan paham kebangsaan tidak akan ada fanatisme kedaerahan, tidak ada superioritas di antara anak bangsa, semua warga negara berada pada kedudukan yang setara dan kita akan merasa nyaman dalam keberagaman dan kemajemukan.

Peran Parpol Dalam Pendidikan Politik

Prasyarat penting dalam sebuah negara demokrasi adalah pendidikan politik berjalan dengan baik. Jika pendidikan politik masyarakat kita lemah, maka politik bernuansa SARA serta politik identitas akan menjadi komoditas dalam setiap event Pemilu. Sebaliknya jika pendidikan politik masyarakat ditingkatkan maka pemahaman masyarakat berdemokrasi akan lebih baik pula.

Saat ini politik identitas dan SARA merupakan tantangan besar dalam demokrasi elektoral kita. Karakteristik masyarakat kita yang sangat majemuk (heterogen) memiliki potensi konflik yang sangat terbuka. Tetapi hal itu sesungguhnya dapat dihindari dengan bantuan partai politik.

Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (1998), partai politik memiliki empat fungsi utama yakni sebagai sarana pengatur konflik di masyarakat, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, dan sebagai sarana rekrutmen politik.

Kenyataannya yang sesungguhnya terjadi bahwa partai politik lebih concern pada fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Masyarakat tidak merasakan peran langsung partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Bahkan partai politik dinilai lebih sering terlibat dalam konflik politik daripada meminimalisir konflik yang terjadi.

Dalam masyarakat yang multikultural pendidikan politik yang baik efektif sangat dibutuhkan untuk meminimalisir berbagai macam konflik kepentingan. Oleh karena itu, fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik harus berjalan.

Misalnya, dalam hal partai politik ikut membina dan mengajak masyarakat menghayati norma-norma dan nilai-nilai politik, menerangkan hak dan kewajiban warga negara, dan pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Pendidikan politik seperti ini dibutuhkan untuk menjadi pencerahan bagi masyarakat agar dapat menghindari pemanfaatan isu-isu primordialisme yang dapat memecah persatuan dan persaudaraan kita.

Pendidikan politik yang baik akan mendidik masyarakat lebih kritis dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Pemilih yang kritis memiliki kesadaran dan kemampuan mengimplementasikan arti sebuah pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi.

Gunawan (2003:177-178, Salah satu ciri utama kesadaran demokrasi adalah tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan terbangunnya keterampilan berpikir kritis secara kolektif di tingkat masyarakat. Orang yang berpikir kritis akan mencari, menganalisis dan mengevaluasi informasi secara cermat, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan fakta, baru kemudian  mengambil keputusan.
 
Pemilih kritis adalah pemilih yang cerdas yang tidak menggunakan hak pilihnya atas dasar sentimen kedaerahan, sentimen kesukuan, sentimen keluarga apalagi sentimen agama. Pemilih kritis tidak akan terpengaruh pada hal-hal yang tidak logis, seperti isu SARA maupun money politic. Ia adalah seorang yang rasional yang mempunyai visi kebangsaan, memiliki rasa penghormatan terhadap hukum dan hak azasi manusia dan sangat menghargai kebhinnekaan.

Dengan sikap kritis kualitas demokrasi akan membaik dan pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi yang kuat.  Daya kritis masyarakat adalah energi positif untuk menangkal berkembangnya isu SARA dan penggunaan politik identitas dalam pembangnan demokrasi kita. [***]

Fathul Muin
Mantan wartawan tinggal di Sumbawa


Komentar Pembaca
Nasionalisme ala Keluarga Koeswoyo

Nasionalisme ala Keluarga Koeswoyo

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018

Urgensi Partai Oposisi Pemerintah

Urgensi Partai Oposisi Pemerintah

SENIN, 13 AGUSTUS 2018

Kekalahan Jokowi Semakin Di Pelupuk Mata
Jokowi Jangan Jadi Provokator

Jokowi Jangan Jadi Provokator

SENIN, 06 AGUSTUS 2018

Agus Harimurti Yudhoyono: Muda Adalah Kekuatan
Menakar Kondisi Makroekonomi Indonesia
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Atraksi Kembang Api

Atraksi Kembang Api

, 19 AGUSTUS 2018 , 05:36:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00