Hanura

Di Pertemuan Dunia, Perlindungan Perikanan Nelayan Skala Kecil Jadi Prioritas

Ekbis  JUM'AT, 20 JULI 2018 , 10:37:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Di Pertemuan Dunia, Perlindungan Perikanan Nelayan Skala Kecil Jadi Prioritas

Foto: Net

 RMOL. Perlindungan Perikanan Nelayan Skala Kecil menjadi prioritas yang disepakati dalam pertemuan internasional dalam Konferensi Komite untuk Perikanan (Committe on Fisheries) Food and Agriculture Organization (FAO) ke 33 yang telah digelar pada 9-13 Juli 2018 di Roma, Italia.

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata yang menjadi delegasi Indonesia dalam pertemuan itu membacakan intervensi dari The World Forum of Fisher People (WFFP) terhadap Agenda 2030 SDGs.

Dalam siaran persnya yang diterima redaksi, Marthin menyampaikan, KNTI memimpin delegasi WFFP sebagai bagian dalam Pokja Perikanan jaringan organisasi tingkat global pengusung kedaulatan pangan dunia atau International Planning Comitte for Food Souvereignty.

Setelah melalui pelatihan dan pertemuan merumuskan agenda target, lanjut dia, WFFP bersama dengan The World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF) memutuskan target utama untuk mendorong implementasi Pedoman Perlindungan Perikanan Nelayan Skala Kecil (Pedoman PSK/SSF Guidelines) yang sudah diadopsi oleh UN FAO pada tahun 2014 saat COFI ke 31.

"Implementasi terhadap Pedoman PSK tersebut dilakukan dengan Kerangka Strategis Global atau Global Strategic Framework (GSF) yang telah dibahas sejak tahun 2014 oleh WFFP dan WFF bersama berbagai LSM pendukung," tutur Marthin.

Dia menjelaskan, GSF terbagi dalam empat struktur entitas yaitu Advisory Grup, Friends of SSF Guidelines (Sahabat Pedoman PSK), Knowledge Sharing Platform dan Secretariat FAO.

Advisory Group terdiri dari organisasi nelayan skala kecil dan organisasi produsen pangan skala kecil tingkat dunia yaitu WFFP, WFF, beserta La Via Campesina-LVC dan International Indian Treaty Council - IITC, serta The Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) dan The International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Sementara, Friends of SSF Guidelines adalah entitas dari negara anggota FAO yang mempunyai itikad baik dan mendukung implementasi Pedoman PSK, dimana saat ini terdapat negara yang berkomitmen menjadi bagian dari Sahabat Pedoman PSK yaitu Indonesia, Norwegia, Peru dan Tanzania.

“Dukungan implementasi Pedoman PSK dilakukan dengan mendorong negara lain untuk terlibat, membangun kesadaran impelemntasi Pedoman PSK, mendorong pendekatan hak asasi manusia dalam perikanan serta mendukung pemantauan implementasi melalau proses yang partisipatif dan membatu sumber daya dalam segala aspek implementasi Pedoman PSK,” tuturnya.

Sedangkan Knowledge Sharing Platform (KSP) sebagai entitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari aktor-aktor yang yang berhubungan erat dengan implementasi Pedoman PSK dengan anggota terbuka seperti akademisi, lembaga penelitian, organisasi regional, dan Non Government Organization (NGO).

KSP akan mendukung AG dan Sahabat Pedoman PSK dengan penelitian, komunikasi, peningkatan kapasitas, mobilisasi sumber daya, dan aktivitas terkait lainnya termasuk membangun kesadaran dan praktek baik dalam implementasi Pedoman PSK.

"Sekretariat dalam hal ini UN FAO akan mendukung dan koordinasi dalam setiap aktivitas dan mendampingi AG dan Sahabat Pedoman PSK,” ujar Marthin.

Dia mengatakan, salah satu pencapaian penting dalam COFI ke 33 adalah disepakatinya adanya Sub-Komite tentang Pengelolaan Perikanan, dimana salah satu konten khususnya untuk pengelolaan perikanan nelayan skala kecil.

“Sub-Komite ini adalah salah satu hasil positif dimana pengarusutamaan perikanan nelayan skala-kecil akan menjadi bagian diskusi utama dalam forum-forum perikanan di tingkat global,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, ekonomi biru dan pertumbuhan biru semakin kencang disuarakan untuk semakin eksploitatif terhadap sumber daya perikanan maupun perairan pesisir dan laut.

Ekonomi biru tidak lain adalah salah satu bentuk baru untuk mendorong perampasan laut dengan melalui privatisasi sumber daya yang cenderung mengkriminalisasi kelompok terlemah yaitu nelayan tradisional beserta dengan rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Ide besar dari ekonomi biru adalah membuka ruang bagi sektor swasta untuk dapat mengeksploitasi sumber daya laut beserta kandungannya dari industri pariwisata hingga industri ekstraktif, termasuk skema perdagangan karbon melalui karbon biru," pungkasnya. [wid]

Komentar Pembaca
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

KKB Di Papua Hanya Ingin Eksis

KKB Di Papua Hanya Ingin Eksis

, 11 DESEMBER 2018 , 15:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00

Terintegrasi Bus Damri

Terintegrasi Bus Damri

, 10 DESEMBER 2018 , 16:45:00