Hanura

Jokowi Wajib Jelaskan Penjualan Aset Pertamina

Politik  JUM'AT, 20 JULI 2018 , 07:53:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Jokowi Wajib Jelaskan Penjualan Aset Pertamina

Foto/Net

RMOL. Beredar surat pelepasan aset Pertamina yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno membuat protes publik.

Pasalnya, BUMN sebagai lokomotif penggerak ekonomi Indonesia khususnya Pertamina merupakan aset strategis bangsa yang tidak boleh secara cuma-cuma dijual begitu saja.

"BUMN itu adalah alat penggerak ekonomi negara, artinya aset milik rakyat Indonesia. Sepatutnya pelepasan aset Pertamina dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai representasi rakyat karena pada prinsipnya BUMN bukan milik orang perorang tetapi milik negara," tutur pemerhati politik Panji Nugraha kepada wartawan, Jumat (20/7).

Dia menambahkan, publik bertanya kepada pemerintah apakah benar menteri BUMN mengeluarkan keputusan tersebut namun dijawab Rini lupa dan tidak ingat. Hal ini pula yang membuat kebijakan tersebut kian hari semakin diprotes rakyat karena tidak ada yang mampu menjelaskan ke publik mengapa aset-aset Pertamina dijual.

"Maka seharusnya Jokowi turun tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat soal ini," kata Panji.

Karena rakyat masih trauma ketika Indosat beralih ke tangan swasta seharusnya pemerintah belajar dari hal tersebut. Jika selama ini Pertamina merugi seharusnya dapat dijelaskan merugi dari sektor apa karena selama ini ketika harga minyak dunia naik harga BBM dari Pertamina selalu naik mengikuti harga pasar.

Untuk itu, Panji meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya langkah cerdas dan tepat serta dapat mempertimbangkan untung ruginya menjual aset-aset Pertamina ke pihak lain. Karena penjualan aset Pertamina bukan sebuah solusi jika dalam sudut pandang kebijakan negara yang seharusnya dapat mempertahankan Pertamina.

"Jika hal tersebut terus berlangsung bukan tidak mungkin rakyat akan menilai kebijakan tersebut adalah kebijakan neolib di zaman Jokowi. Karena janji buy back Indosat saja tidak pernah terjadi malah menambah masalah baru," tegas Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI). [wah]


Komentar Pembaca
#PolitisiOnTheRoad: Kasus Ahok Gak Bikin Kapok
UBK Luruskan Sejarah Kemerdekaan

UBK Luruskan Sejarah Kemerdekaan

, 13 AGUSTUS 2018 , 19:00:00

Hapus Ambang Batas Nyapres

Hapus Ambang Batas Nyapres

, 08 AGUSTUS 2018 , 14:37:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00