Hanura

Permasalahan DPT Tidak Boleh Terulang Pada Pemilu 2019

DPD RI  RABU, 18 JULI 2018 , 05:32:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Permasalahan DPT Tidak Boleh Terulang Pada Pemilu 2019

Akhmad Muqowam/Net

RMOL. Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 serta perkembangan otonomi daerah, Selasa (11/7).

Dalam rapat tersebut Komite I DPD menilai terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini agar tidak terulang lagi di Pemilu serentak 2019.

Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam mengatakan, hasil dari pengawasan Pilkada serentak 2018, berbagai temuan dalam pengawasan pilkada. Temuan tersebut berupa validitas daftar pemilih tetap (DPT), adanya calon tunggal, calon kepala daerah yang menjadi tersangka, tindak pidana, indikasi mahar politik atau money politic, serta pelanggaran netralitas ASN.

"Atas beberapa temuan tersebut, Komite I akan membahas dalam rapat kerja untuk perbaikan pilkada kedepannya," terangnya.

Masalah DPT menjadi sorotan utama Komite I DPD, yaitu adanya perbedaan data pemilih antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan tersebut masih berulang sejak Pilkada serentak 2015 sampai sekarang. Muqowam berpendapat bahwa dalam pilkada harus menggunakan satu data sebagai acuan. Dimana data tersebut dapat memberikan data riil mengenai pemilih.

"Kita sepakat pemilihan di 2019 semoga tidak ada lagi hak yang mencederai hasil dari proses, terutama DPT. DPT menjadi penting jika melibatkan quantitative election. Poin utama dalam pilkada itu dari DPT," tegasnya.

Wakil Ketua Komite I DPD Hudarni Rani menambahkan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya beberapa pelaksanaan pilkada, masih ditemukan kasus pemberdayaan ASN untuk kemenangan calon kepala daerah. Ia meminta agar ASN dapat bersikap netral dan tidak mendukung calon kepala daerah tertentu yang ikut pilkada.

"Dia harus profesional dan paham dengan tugasnya. Kalau soal pilkada jangan ikut campur, jangan jadi jurkam orang. Negeri ini baik kalau birokrasinya profesional," pesan Senator dari Provinsi Bangka Belitung itu.

Terkait permasalahan DPT, Mendagri Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa data yang dimiliki oleh Kemendagri telah diupdate secara berkala. Bahkan instansinya memiliki data penduduk yang telah berumur 17 tahun di tahun 2019 yang akan menjadi pemilih di Pemilu 2019.

Meskipun begitu dirinya mengkhawatirkan penduduk yang telah berumur 17 tahun tetapi tidak mau merekam data mereka untuk memperoleh KTP elektronik.

"Secara konsitusional setiap waga negara berhak dipilih dan memilih. Tetapi untuk memilih harus mempunyai KTP-el. Ada 6 juta yang punya surat keterangan, tapi apakah mereka mau melakukan pelaporan sampai Desember untuk mendapatkan KTP-el," ucapnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut Komite I DPD juga membahas mengenai perkembangan pemekaran daerah melalui otonomi. Komite I dan Mendagri sepakat untuk melakukan kajian komprehensif dalam rangka evaluasi pelaksanaan otonomi khusus, utamanya di Aceh, Papua dan Papua Barat, sebagai dasar dalam pembentukan regulasi dan penyempurnaan pelaksanaan otonomi khusus. [rus]

Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Atraksi Kembang Api

Atraksi Kembang Api

, 19 AGUSTUS 2018 , 05:36:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00