Hanura

Kuasa Hukum: Soal Penghapusan Utang Syafruddin Ikut KKSK

Hukum  RABU, 18 JULI 2018 , 02:58:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Kuasa Hukum: Soal Penghapusan Utang Syafruddin Ikut KKSK

Syafruddin Arsyad Temenggung/Net

RMOL. Sidang lanjutan SKL BDNI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) mengungkap fakta penghapusan utang petani tambak dibahas dalam Rapat Kabinet terbatas di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Mantan Menko Ekuin dan ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Dorojatun Kuntjoro Jakti dalam kesaksiannya di persidangan, Senin (16/7) menjelaskan dalam rapat kabinet terbatas pada 11 Februari 2004, membahas usulan penetapan utang petani tambak sebesar Rp100 juta sehingga total Rp1,1 triliun.

Sedangkan sisanya sebesar Rp2,8 triliun dihapus bukukan di level petambak. Namun utang tersebut tetap tercatat menjadi dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmaja (PT DCD).

Menurut Dorojatun dalam rapat tidak ada yang keberatan termasuk Presiden Megawati Soekarnoputri.

Rapat kabinet tersebut dihadiri antara lain Wakil Presiden Hamzah Haz, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan juga Ketua BPPN Syafruddin Arsyat Temenggung.

Dorojatun menjelaskan Syafruddin sendiri melaporkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri soal usulan penghapusan utang (write off) petambak sejumlah Rp2,8 triliun.

Kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah menjelaskan karena dalam rapat terbatas tidak ada keberatan KKSK kemudian mengeluarkan putusan pada tanggal 13 Februari 2004. Draft keputusan KKSK dibuat oleh seketaris KKSK Lukita Dinarsyah Tuwo.

Hal inilah yang menjadi dasar kliennya mengeluarkan putusan sesuai dengan rekomendasi KKSK untuk pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian Pemegang saham BDNI dengan BPPN.

Syafruddin sambung Hasbullah melakukan pelepasan dan pembebasan sesuai dengan Inpres No 8 tahun 2002.

"Ini merujuk putusan KKSK tanggal 17 Maret 2004," ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/7).

Hasbullah juga menjelaskan dalam sidang Dorojatun juga menjelaskan bahwa setelah penutupan BPPN, situasi perekonomian Indonesia menunjukan adanya kemajuan.

Menurut Hasbullah hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan BPPN dalam melakukan tugasnya, merestrukturisasi  perbankan di Indonesia.

"Makro ekonomi membaik, perekonomian Indonesia juga mulai pulih," jelasnya. [rus]

Komentar Pembaca
Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

, 15 AGUSTUS 2018 , 18:00:00

Hadi Tjahjanto - Pengamanan Asian Games (Bag.1)
Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Hapus Ambang Batas Nyapres

Hapus Ambang Batas Nyapres

, 08 AGUSTUS 2018 , 14:37:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00