Hanura

Ada Serangan Di Papua, PGI Desak Pemerintah Pusat Bentuk Tim Pencari Fakta

Keamanan  MINGGU, 15 JULI 2018 , 07:28:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Ada Serangan Di Papua, PGI Desak Pemerintah Pusat Bentuk Tim Pencari Fakta

Foto: Net

RMOL. Pemerintah pusat diminta segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk memverifikasi korban jiwa sesungguhnya dalam penyerangan yang terjadi di perkampungan Alguru, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak hal itu untuk menghindari adanya simpang siur informasi dan peristiwa yang terjadi.

Kepala Humas PGI Irma Iriana Simanjuntak menuturkan, aparat keamanan juga harus segera menghentikan tindakan represif di wilayah itu.

"Bentuk TPF dan hentikan tindakan represif dan mulai memikirkan upaya-upaya persuasif yang mungkin dilakukan. Upaya ini penting untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat Nduga, agar tidak terjadi kondisi krisis berkepanjangan dan trauma yang semakin mendalam," tutur Irma Iriana Simanjuntak melalui siaran pers PGI.

Dia juga meminta aparat untuk membuka akses dan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pekerja HAM, jurnalis dan medis. Termasuk, kata Irma, segera implementasi UU Otonomi Khusus  pasal 35-47.

"Sudah waktunya dibuka kantor komisi nasional HAM, Pengadilan HAM dan Komisi nasional Rekonsiliasi di Tanah Papua sebagaimana amanat dari Undang -Undang OTSUS pasal 45-47," ujar Irma.

Dua hari ini, terang Irma, Indonesia dikejutkan oleh adanya operasi aparat gabungan militer dan polisi terhadap kelompok bersenjata yang diduga kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di perkampungan Alguru, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Irma menjelaskan, sebelum operasi 11 Juli 2018 dilancarkan, PGI menerima data dari lapangan bahwa telah terjadi kontak senjata antara aparat gabungan TNI/Polri dengan kelompok bersenjata TPN/OPM sejak 25 Juni 2018.

"Sekaligus upaya dialog dan mediasi telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga bersama masyarakat," ujarnya.

Dengan terus mengikuti dan mencermati perkembangan terkini yang terjadi di Nduga, lanjut Irma, PGI menyesalkan adanya aksi kriminal dari kelompok bersenjata yang diduga TPN/OPM, yang telah melakukan penyerangan dengan sasaran masyarakat sipil.

"Penyerangan itu berakibat pada jatuhnya korban jiwa tiga orang dan salah satu diantaranya adalah anak kecil," ujarnya.

Dia menegaskan, tindakan brutal semacam itu adalah pelanggaran hukum dan HAM yang mesti ditangani secara tegas dan profesional, sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami mengecam tindakan brutal dari kelompok bersenjata terhadap masyarakat sipil di Nduga," ujarnya.

PGI pun mengapresiasi langkah cepat dari aparat keamanan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sipil, guna mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak lagi di kalangan masyarakat sipil.

"Meskipun demikian, berdasarkan informasi dari berbagai media dan data lapangan yang kami terima, kami merasa bahwa koordinasi antara aparat keamanan dengan pemerintah Kabupaten Nduga, sangat penting dilakukan," tuturnya.

Menurut Irma, tanpa koordinasi yang baik dalam upaya pengejaran kelompok bersenjata akan berakibat buruk pada masyarakat sipil lainnya di Nduga. Dampak paling nyata sekarang, masyarakat Nduga panik, takut, cemas dan mereka lari berlindung di hutan.

"Aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat dengan sendirinya menjadi lumpuh," imbuhnya.

PGI berharap, semua upaya hukum dan pengamanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, dapat sejalan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh berbagai pihak bagi masyarakat yang semakin hari diliputi trauma, kecemasan dan rasa putus asa.

Dia melanjutkan, jika keamanan masyarakat tidak terjamin, dberbagai upaya pembangunan masyarakat yang sedang berjalan saat ini di Papua, melalui berbagai program prioritas pemerintah dan pihak lain, dapat terganggu.

"Kami berharap semua pihak dapat bersinergi dengan baik bagi masa depan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya. [wid]

Komentar Pembaca

"Jokowi" Terpelanting, #2019GantiPresiden

, 20 AGUSTUS 2018 , 19:00:00

Sri Mulyani Menyesatkan!

Sri Mulyani Menyesatkan!

, 20 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Atraksi Kembang Api

Atraksi Kembang Api

, 19 AGUSTUS 2018 , 05:36:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00

Sambut Kemeriahan Asian Games

Sambut Kemeriahan Asian Games

, 15 AGUSTUS 2018 , 04:34:00