Hanura

Pemberantasan Korupsi Swasta Belum Tersentuh

Tidak Masuk RKUHP

Bongkar  KAMIS, 05 JULI 2018 , 08:10:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemberantasan Korupsi Swasta Belum Tersentuh

Foto/Net

RMOL. Tim Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) pemerintah memutuskan, menghilangkan seluruh pasal terkait korupsi di sektor swasta dalam RKUHP.

Pemerintah mengusulkan, tindak pidana korupsi di sektor swasta diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui mekanisme revisi undang-undang.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju menuturkan, pertanggungjawaban korporasi lebih lengkap diatur dalam RKUHP ketimbang UU Tipikor. Kejahatan korporasi ini telah diatur dalam bab tindak pidana di luar KUHP yakni Pasal 52-57 R KUHP.

"Ada enam pasal pengaturan tanggung jawab korporasi. Namun, kedudukan korporasi se­bagai subjek hukum dalam RKUHP masih dirasa memiliki kekurangan," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Dia menerangkan, definisi korporasi dalam RKUHP masih sebatas teori identifikasi yakni bertanggung jawab atas perbua­tan pemimpinnya. Padahal kor­porasi sejatinya dapat dipidana atas dasar misalnya, vicarious liability, teori corporate culture atau pelaku fungsional.

Dengan demikian, pengaturan korporasi dalam RKUHP seolah menyamakan antara korporasi sebagai subjek hukum dengan pemimpin/pengurus korporasi sebagai subjek hukum. "Padahal antara pertanggungjawaban ko­rporasi dengan pertanggungjawaban pimpinan merupakan hak yang berbeda," sebutnya.

Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung, Agustinus Pohan berpendapat, pengaturan kejahatan korporasi secara umumperlu diatur lebih jelas dalam RKUHP. Ini penting, agar sinkron dengan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana khusus di luar KUHP. Baik yang subjek hukumnya baik perorangan maupun badan hukum korporasi.

Dia mencontohkan, pidana denda dalam UU Tipikor relatif lebih ringan ketimbang pidana denda terhadap korporasi dalam RKUHP. Hal ini bisa menjadi cela bagi aparat penegak hu­kum dan tidak membuat efek jera bagi korporasi yang kerap melakukan kejahatan.

"Belum lagi, ada kemungki­nan pengaturan pidana tambahan terhadap korporasi (penutupan perusahaan)," katanya.

Meski demikian, kelebihan dalam pengaturan RKUHP da­pat dimanfaatkan dalam upaya efektivitas pemberantasan koru­psi yang melibatkan korporasi. Agustinus menyatakan, jera koru­psi baik bagi perorangan maupun korporasi merujuk pada Pasal 14 UU Pemberantasan Tipikor.

"Dengan begitu, pengaturan kejahatan korporasi dalam perkara korupsi dapat juga diber­lakukan pidana korporasi dalam R KUHP. Pilihan lain, dapat melakukan revisi terhadap UU Pemberantasan Tipikor yang berlaku saat ini," sambungnya.

Sementara itu, anggota tim Panja RKUHP dari pemerintah, Muladi menjelaskan, tindak pidana korupsi di sektor swasta ditangguhkan menunggu re­visi total. "Jadi perbaikan UU31/1999 itu harus menyeluruh. Mengacu pada UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) empat tindak pidana itu kami keluarkan dari R KUHP,"  katanya.

Keempat jenis tindak pidana yang dimaksud adalah penyuapan di sektor swasta, memperdagang­kan pengaruh, tindakan memper­kaya diri sendiri secara tidak sah dan penyuapan pejabat asing/organisasi internasional. "Karena itu non-mandatory ya dan kalau mengubah UU31/1999 harus disesuaikan dengan UNCAC, jadi harus menyeluruh," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi. Konvensi tersebut diratifikasi melalui UUno. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Awalnya DPR dan pemerintah mengusul­kan jenis-jenis tindak pidana korupsi di UNCAC diatur juga dalam R KUHP. ***

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.156): Menanti Hasil Perburuan SBY
Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi
720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00