Hanura

Terpidana Korupsi Pembangunan Kantor Bupati Dicokok Kejaksaan

Divonis 4 Tahun Penjara Di Sidang In Absentia

X-Files  SENIN, 02 JULI 2018 , 10:47:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Terpidana Korupsi Pembangunan Kantor Bupati Dicokok Kejaksaan

Foto/Net

RMOL. Terpidana korupsi pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara, Arnold Lili ditangkap setelah buron dua tahun. Direktur PT Voni Bintang Nusantara itu langsung dijebloskan ke penjara.

 Arnold dibekuk di tempat persembunyiannya di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Pria yang mengenakan kemeja koko putih dan sarung itu tak berkutik ke­tika disergap tim kejaksaan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari Nomor 61/ Pid.Sus-TPK/2017/PNKD, Arnold dinyatakan terbukti melakukan korupsi pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap III 2010-2011. Majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari digelar secara in absentia atau tanpa kehad­iran terdakwa Arnold. Pasalnya, Arnold buron sejak ditetapkan se­bagai tersangka dua tahun lalu.

Untuk diketahui, pembangu­nan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun 2010-2011 menelan anggaran Rp 7 miliar. PT Voni Bintang Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana proyek.

Dalam pelaksanaaannya, proyek itu hanya menghabiskan bia­ya Rp 4 miliar. Berdasarkan au­dit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara ada kerugian negara Rp 2,3 miliar.

Kasus ini juga menjerat bekas Bupati Aswad Sulaiman dan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Pada 21 Maret 2018, Aswad Sulaiman dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Kendari.

Eksekusi terhadap Aswad dilakukan kejaksaan setelah menerima menerima putusankasasi Mahkamah Agung (MA). Tim gabungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri Konawe menjemput Aswad Sulaiman di kediaman­nya di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari,

Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Saiful Bahri Siregar men­gungkapkan, MA mengabulkan permohonan kasasi JPU dan menganulir putusan Pengadilan Tipikor Kendari.

Dalam amar putusan MA, Aswad Sulaiman dinyatakan terbukti secara sah dan menya­kinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut.

Selain pidana penjara 6 tahun, Aswad Sulaiman harus memba­yar denda Rp 200 juta. Jika tidak membayar denda diganti pidana kurungan 6 bulan.

Sebelumnya, Aswad Sulaiman divonis bebas Pengadilan Tipikor Kendari dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III. Tak terima Aswad Sulaiman lo­los dari jerat hukum, Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan kasasi ke MA.

Proyek pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III dikerjakan PT Voni Bintang Nusantara tanpa melalui proses tender karena mendapat persetu­juan dari Aswad Sulaiman.

Selain kasus pembangunan kantor bupati, Aswad Sulaiman juga dibidik dalam kasus suap penerbitan Izin Kuasa Tambang. Penyidikan kasus ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan suap Rp 13 miliar dari perusahaan tambang. Akibat penerbitan Izin Kuasa Tambang yang dilakukan Aswad Sulaiman semasa menjabat bupati, negara mengalami kerugian mencapai Rp 2,7 triliun.

Kilas Balik
Terpidana Korupsi Dibekuk Saat Buka Puasa Di Hotel


 Tauphan Ansar Nur, terpi­dana korupsi proyek pembangu­nan pasar Pabaeng-baeng diter­bangkan ke Makassar. Bos PT Citra Tama Timurindo itu bakal menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar

Tauphan yang buron sejak 2016 ditangkap tim gabungan kejaksaan pada Jumat, 18 Mei 2018 di Jakarta. "Dia ditangkap di Hotel Shangri-La Jakarta ketika selesai berbuka puasa," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Jan Samuel Maringka dalam keterangan tertulis kepada Rakyat Merdeka kemarin.

Setelah ditangkap, Tauphan digiring ke Kejaksaan Agung. "Tadi pagi (kemarin pagióred) diterbangkan ke Makassar untuk eksekusi ke lapas," kata bekas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu.

Penangkapan terhadap Tauphan dilakukan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 09 K/ Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014. Juga menanggapi Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor : R-132/R.4.3/ Dps.4/05/2017 tanggal 24 Mei 2017. Surat tersebut berisi permohonan pemantauan oleh Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung.

Jan menjelaskan, berdasar­kan putusan kasasi Tauphan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pekerjaan konstruksi Pasar Pabaeng-bareng Kota Makassar tahun 2009.

Proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 pada DIPA Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makasar sebesar Rp 12,5 miliar

Berdasarkan perencanaan kegiatan proyek, alokasi ang­garan tersebut digunakan untuk membangun 16 item pekerjaan. Di antaranya pembangunan lahan parkir dan bagian muka toko serta los pedagang.

Beberapa item pekerjaan tidak terealisasi. Sedangkan pekerjaan yang telah diselesaikan ternyata di bawah standar. Sebab terjadi pengurangan penggunaan bahan material. Begitu juga pekerjaan pembuatan sanitasi, bak kontrol saluran, pengadaan pompa air, sumur bor, menara air, rangka baja, dan pagar. Semuanya tak sesuai spesifikasi.

Hasil penyidikan kejaksaan, juga ditemukan penggunaan dana fiktif untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kenyataannya,tidak ada pengu­rusan izin itu.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta sub­sider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 1 miliar, terhadap Tauphan.

Tak terima dengan vonis itu, Tauphan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Upayanya membuahkan hasil. Pengadilan tingkat banding me­nyatakan Tauphan tak bersalah.

Menyikapi vonis itu, kejak­saan mengajukan kasasi ke MA. Alhasil, majelis hakim MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar. MA sepakat dengan vonis yang diketuk Pengadilan Tipikor Makassar.

Tauphan kemudian menem­puh upaya peninjauan kembali (PK) perkaranya ke MA, namun ditolak. Sejak Mei 2017, nama Tauphan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sebab dia tak memenuhi pang­gilan eksekusi putusan MA.

Kejati Sulsel sempat meng­geledah rumah mewah Tauphan di komplek Azalea, Kota Makassar pada Desember 2017 silam. Lantaran pagar rumah digembok, tim kejaksaan harus memanjat untuk bisa masuk.

Di halaman rumah Tauphan terparkir tujuh mobil mewah. Mulai dari Ferrari, Porsche, Hummer, Mercedes Benz, Range Rover hingga Toyota Alphard.

Ketika disatroni tim kejak­saan, semua pintu rumah dikunci dari dalam. Tim berhasil masuk rumah melalui lorong di samping yang menuju kolam renang.

Mengetahui didatangi tim ke­jaksaan, penghuni bersembunyi dan mengunci di dalam kamar. Setelah tim mengancam akan mendobrak pintu, mereka pun keluar kamar. Yakni menantu, cucu Tauphan serta dua pem­bantu rumah tangga dan seorang baby sitter.

Tim menginterogasi pen­ghuni rumah karena tak me­nemukan Tauphan. Namun mereka ogah buka mulut. "Kita mengimbau lewat keluarga agar Tauphan menyerahkan diri," kata ketua tim Jefri Penanging Makapedua. ***

Komentar Pembaca
Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

, 16 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00