Hanura

Profesionalitas Polri Luntur Karena Berpolitik

Hukum  SELASA, 19 JUNI 2018 , 15:21:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Profesionalitas Polri Luntur Karena Berpolitik

Neta S. Pane/Net

RMOL. Kesan profesionalitas Polri luntur seketika saat Komjen Pol Mochammad Iriawan dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Penjabat Sementara Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heriyawan.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane beranggapan, seharusnya dalam proses Pilkada, Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas. Apalagi, sampai melanggar UU Polri No 2/2002 yang menyebutkan setiap personel Polri harus netral.

"IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan patinya dijadikan Plt gubernur di Jawa Barat,” kata Neta dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (19/6).

Sebagai institusi penegak hukum, kata Neta, Polri harusnya bahwa penunjukan patinya sebagai Pjs Gubernur merupakan pelanggaran terhadap UU Kepolisian.

"Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri,” tanya dia.

Neta menambahkan, publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi Pjs Gubernur Jabar, tetapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018.

"Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik Pjs Gubernur Jabar, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik,” tandasnya. [sam] 

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.156): Menanti Hasil Perburuan SBY
Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi
720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00