Hanura

DPD Pertanyakan Kesiapan Pilkada Ke KPU

DPD RI  RABU, 06 JUNI 2018 , 15:52:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

DPD Pertanyakan Kesiapan Pilkada Ke KPU

Ahmad Muqowam/Net

RMOL. Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018 tinggal hitungan jari yaitu 27 Juni ini di 171 daerah yang terdiri dari 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Untuk itu, Komite I DPD RI mengundang rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menanyakan kesiapan pesta demokrasi di tahun ini.

"Untuk Pilkada tahun ini dari kuantifikasi, luasan, dan jumlah kabupaten lebih besar dibandingkan pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015," ucap Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (6/6).

Dia mencontohkan untuk Jawa Timur saja kelihatannya hanya 18 kabupaten/kota plus provinsi. Tapi sejatinya ada 38 kabupaten/kota yang bergerak.

"Jawa Tengah juga sama. Kelihatan sederhana tapi secara menejemen kesiapannya harus lebih," cetus Muqowam.

Muqowan juga mempertanyakan indikasi yang biasa disodorkan oleh Bawaslu seperti indeks kerawanan atau anggaran. Disisi lain, lanjutnya, pergantian komisioner KPU di daerah juga memiliki permasalahan.

"Pergantian anggota KPU juga otomatis akan berubah style-nya (gaya)," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan kesiapan Pilkada 2018 secara umum berjalan dengan baik dan tidak ada kejadian yang luar biasa. Hal tersebut baik dari sisi anggaran atau keamanan dapat disumpulkan persiapan berjalan baik.

"Tentu saja persiapan Pilkada bukan tanpa masalahan, namun dapat kita simpulkan persipan berjalan baik," tutur dia.

Meskipun pilkada 2018 diikuti 171 daerah, sambungnya, lebih kecil dibandingkan Pilkada serentak pada 2015 dan 2017. Tapi pada Pilkada tahun ini memang melibatkan daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang sangat besar.

"Kita tahu Pulau Jawa dan Banten yang tidak mengikuti Pilkada serentak. Termaksud Daerah Istimewa Yogyakarta karena ada aturan yang bersifat istimewa, tetapi provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu mengikuti gelombang Pilkada 2018 dimana jumlah pemilihnya sangat besar," kata Wahyu.

Belum lagi provinsi di luar Jawa seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bali itu juga masuk dalam gelombang 2018. "Sehingga memang mayoritas pemilih terlibat dalam Pilkada 2018," terang Wahyu.
 
Terkait pergantian KPU provinsi/kabupaten/kota, menurut Wahyu hal itu dikarenakan UU No. 7 Tahun 2017 memang tidak memungkinkan ada perpanjangan bagi KPU provinsi/kabupaten/kota yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada. Ketentuan yang lampau dimana, ada opsi perpanjangan.

"Karena menurut UU 7/2017 tidak ada opsi perpanjangan maka kita melakukan pergantian dengan pedoman akhir massa KPU provinsi/kabupaten/kota," beber Wahyu. [rus]


Komentar Pembaca
Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

Perang Tagar Hanya Mainkan Emosi Rakyat

, 18 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Represif, Jokowi Jadi Raja Saja!

Represif, Jokowi Jadi Raja Saja!

, 18 SEPTEMBER 2018 , 15:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
<i>Asia Sentinel</i>: Pemerintahan Era SBY Cuci Uang Rp 177 Triliun
Aksi Mahasiswa UIR Pekanbaru Tempeleng Jutaan Mahasiswa Indonesia
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Kabareskrim Mau Tangkap Hendropriyono, Arief: Itu Kabar Bohong
Pileg Jangan Dikotori Aksi Saling Hujat

Pileg Jangan Dikotori Aksi Saling Hujat

Politik19 September 2018 05:33

Tuding Moeldoko Ibarat Buruk Muka Cermin Dibelah
Houston

Houston

Dahlan Iskan19 September 2018 05:00

Kiai Ma'ruf Minta Didoakan Berhasil Jadi Wapres
Uni Eropa Selidiki 28 Kelompok Produk Baja Dunia