Hanura

Soal Perkara BLBI, KPK Dinilai Salah Pidanakan Orang

Hukum  SENIN, 28 MEI 2018 , 10:41:00 WIB | LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Soal Perkara BLBI, KPK Dinilai Salah Pidanakan Orang

Ilustrasi/Net

RMOL. Tim Kuasa Hukum Syafruddin Arsyad Temengung (SAT) menilai ada beberapa faktor perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) merupakan wilayah keperdataan.

Hasbullah menuturkan dalam Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) yang diteken oleh pemerintah dan para debitur BLBI menjadi dasar penyelesaian masalah utang. MSAA itu sendiri dibuat sebelum kliennya menjabat sebagai kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam MSAA, sambung Hasbullah jika terjadi misrepresentasi dari perjanjian yang sudah disepakati maka harus diselesaikan melalui pengadilan lewat gugatan perdata. Namun BPPN dan pemerintah pada saat itu tidak melakukan gugatan di pengadilan
 hingga Syafruddin menjabat ketua BPPN.

"Perkara ini merupakan wilayah hukum perdata bukan pidana. Dakwaan KPK salah orang (error in persona)," ujarnya saat dihubungi watawan, Senin (28/5).

Lebih lanjut Hasbullah menjelaskan perkara Syafruddin salah orang sebab SKL yang dikeluarkan Syafruddin adalah perintah Presiden Megawati melalu Inpres 8 tahun 2002. Selain itu adanya SKL juga atas perintah KKSK yang beranggotakan lima Menteri (Menko Ekuin, Menkeu, Meneg BUMN, Menteri perindustrian, Kepala Bapenas) dan persetujuan Meneg BUMN sebagai atasan Syafruddin.

Hasbullah menjelaskan pada saat BPPN berakhir tanggal 27 Februari 2004 atas perintah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Syafrudin menyerahkan pelimpahan aset piutang petambak sejumlah total Rp4.8 triliun kepada Menteri Keuangan saat itu, yang kemudian oleh Menkeu aset piutang petambak dijual bersama-sama PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) Rp220 milyar pada tahun 2007. Kemudian berdasakan audit BPK secara tiba-tiba ada kerugian negara Rp4.58 triliun.

Menurut Hasbullah, jika memang terjadi kerugian negara harusnya yang bertanggung jawab Menkeu dan PT PPA.

"Jadi salah kalau SAT yang disalahkan harusnya yang disalahkan yang memerintahkan, karena Syafruddin sudah selesai tahun 2004, sedangkan penjualan tahun 2007 dan bukan oleh Syafruddin," tegasnya.

Secara terpisah pengamat hukum pidana dari Univeristas Al Azhar Prof Suparji Ahmad menilai perkara yang menyeret Syafruddin memang ada unsur perdata karena soal kewajibannya telah diselesaikan melalui hubungan keperdataan. Namun adanya dugaan unsur kerugian negara, memperkaya orang lain atau korporasi.

"Itu menjadi tantangan bagi Pengadilan Tipikor, apakah bisa membuktikan adanya  nilai kerugian negara yang menjadi unsur pidana korupsi. Atau bisa jadi pengadilan membuktikan dugaan  bahwa terbitnya perjanjian MSAA ada unsur yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang benar," jelasnya. [nes]



Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Atraksi Kembang Api

Atraksi Kembang Api

, 19 AGUSTUS 2018 , 05:36:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00