Hanura

Banding, Hukuman Eks Kadis Kesehatan Lamtim Dikurangi

Perkara Korupsi Dana JKN

Hukum  SENIN, 28 MEI 2018 , 10:37:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Banding, Hukuman Eks Kadis Kesehatan Lamtim Dikurangi

Foto/Net

RMOL. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Lampung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara terhadap dr Evi Darwati, bekas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dalam perkara korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Meski terdakwa divonis ringan di tingkat banding, kejaksaan memutuskan tak mengajukan kasasi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Timur (Lamtim) Median Suwardi, hukuman yang dijatuh­kan sudah memenuhi dua per tiga tuntutan.

"Tuntutan kami, satu tahun sepuluh bulan penjara. Karena itu kami terima (putusan band­ing)," kata Median, kemarin.

Pertimbangan lain, terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara sesuai dengan putusan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Lampung. Yakni sebesar Rp 122 juta yang ditanggung renteng bersama Renny Andriyani Putri, ter­dakwa lainnya.

Dengan demikian, putusan perkara korupsi dana JKN ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Termasuk vonis terhadap bekas staf Dinas Kesehatan Lamtim Renny Andriyani yang dijatuhi huku­man satu tahun penjara.

Diketahui, majelis hakimPengadilan Tinggi Tanjungkarang mengkorting hukuman Evi Darwati. Pada sidang tingkat pertama, majelisha­kim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis dua tahun tiga bulan penjara dengan perintah Evi Darwati tetap ditahan.

Humas Pengadilan Tinggi Lampung Jessaya Tarigan be­ralasan, vonis yang dijatuhkan hakim sesuai tuntutan jaksa. "Majelis hakim menerima banding yang diajukan terdak­wa dan jaksa penuntut umum,"  kata Jessaya.

Putusan itu diputus majelis hakim yang diketuai Ferry Fardiaman dengan anggota Nurjaman Menurut majelis hakim, Evi Darwati terbukti melakukan tindak pidana koru­psi sesuai dengan pasal dalam dakwaan subsidair. Yakni Pasal 11 juncto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Majelis hakim banding sependapat dengan penerapan pasal pada pengadilan tingkat pertama. Dalam putusan itu, majelis hakim memerintahkan Evi membayar uang Rp170 juta. Uang kerugian negara harus ditanggung renteng denganRenny Andriyani alias Rere. ***


Komentar Pembaca
#PolitisiOnTheRoad: Kasus Ahok Gak Bikin Kapok
UBK Luruskan Sejarah Kemerdekaan

UBK Luruskan Sejarah Kemerdekaan

, 13 AGUSTUS 2018 , 19:00:00

Hapus Ambang Batas Nyapres

Hapus Ambang Batas Nyapres

, 08 AGUSTUS 2018 , 14:37:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00