Hanura

Apakah Putusan Pra Peradilan Berwenang Menjadikan Boediono Tersangka?

Suara Publik  KAMIS, 19 APRIL 2018 , 15:01:00 WIB | OLEH: HUMPHREY DJEMAT

Apakah Putusan Pra Peradilan Berwenang Menjadikan Boediono Tersangka?
PUTUSAN Pra Peradilan yang diajukan Oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) terkait dengan perkara korupsi Bank Century sontak menuai perhatian banyak kalangan baik dari aktivis anti korupsi maupun para akademisi hukum bahkan masyarakat luas juga memberikan perhatian yang besar.

Perhatian ini muncul karena hakim tunggal Effendi Mukhtar melalui Putusan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Petikan putusan tersebut di atas memberikan dua kemungkinan bagi KPK dalam melaksanakan putusan ini. Pertama, menindaklanjuti penyidikan dengan menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka. Kedua, melimpahkan kasus tersebut ke Kepolisian dan Kejaksaan untuk dapat ditindaklanjuti.

Jika melihat putusan tersebut tentu menjadi banyak pertanyaan apakah lembaga pra peradilan memiliki kewenangan dalam memerintahkan penegak hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Pertanyaan inilah yang menjadi tanda tanya dalam menyikapi putusan pra peradilan tersebut.

Kewenangan Lembaga Pra Peradilan
Lembaga pra peradilan dikenal dalam KUHAP sebagai bagian dari Pengadilan Negeri, kewenangan pra peradilan sesungguhnya sangat terbatas kewenangan tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 objek kewenangan pra peradilan menjadi lebih luas yakni dapat menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. MAKI sebagai pemohon mengarahkan permohonannya bahwa karena belum ditetapkannya Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka maka hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU KPK, Pasal 25 Tipikor dan Pasal 50,102,106 KUHAP yang pada intinya diharuskan adanya kejelasan dan proses yang cepat dalam penanganan tindak pidana korupsi maka hal ini dapat dianggap bahwa KPK telah melakukan penghentiannya penyidikan.

Dalam UU KPK sebenarnya KPK tidak dibenarkan untuk melakukan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan karenanya setiap perkara yang sudah masuk kedalam tahap penyidikan harus dibawa ke pengadilan.

Terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank Century ini KPK pun dalam berbagai kesempatan menerangkan bahwa KPK terus melanjutkan proses hukum dugaan korupsi Bank Century namun memang setelah putusan Budi Mulya berkekuatan hukum tetap (inkracht) nama-nama yang berada dalam dakwaan Budi Mulya yang dikatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yakni Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk tidak kunjung ditetapkan jadi tersangka hal inilah yang menimbulkan tanda tanya apakah prosesnya dihentikan atau masih berlanjut. Jika prosesnya dihentikan maka kewenangan lembaga pra peradilan untuk memutuskan bahwa apakah penghentian penyidikan itu sah atau tidak.

Hakim Effendi Mukhtar dalam putusannya memerintahkan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk ini sebenarnya menandakan bahwa Hakim Effendi Mukhtar menganggap bahwa dengan belum atau tidak dilanjutkannya proses penyidikan terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk adalah bentuk penghentian penyidikan sebenarnya penafsiran ini sah-sah saja karena secara akademis penafsiran hukum merupakan suatu hal yang lazim dilakukan. Tetapi terkait dengan perintah agar KPK menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka ini sebenarnya bukan merupakan kewenangan dari lembaga pra peradilan.

Jika kita melihat dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 jo Pasal 7 sebenarnya yang berhak untuk melakukan penetapan tersangka adalah murni kewenangan penegak hukum (penyidik) begitu pun juga terkait dengan perintah untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan sebenarnya hal ini bukan merupakan kewenangan lembaga pra peradilan karena kewenangan untuk melimpahkan kasus ke pengadilan adalah kewenangan penuntut umum sesuai dengan azas dominus litis.

Lembaga pra peradilan yang memiliki kewenangan yang limitatif sebenarnya tidak boleh melakukan putusan yang di luar dari kewenangannya karena akan menabrak azas-azas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait proses penanganan perkara Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebenarnya sudah pernah diajukan ke lembaga pra peradilan dan juga telah ada putusannya melalui Putusan No. 12/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 10 Maret 2016 dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pada intinya proses penyelidikan, penyidikan maupun penetapan tersangka merupakan domain penegak hukum dan hal ini harus dikembalikan kapada penegak hukum putusan ini berbeda dengan putusan pra peradilan yang diputuskan oleh Hakim Effendi Mukhtar.

Putusan Hakim Effendi Mukhtar perlu kita sambut dengan baik dalam rangka mempercepat proses penegakan hukum tetapi dengan adanya perintah dalam putusan untuk menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka sebenarnya hal tersebut bukan dalam kewenangan lembaga pra peradilan.

Kewenangan lembaga pra peradilan di Indonesia berbeda dengan lembaga yang serupa di eropa misalnya di Belanda, di Belanda dikenal adanya hakim pengawas hakim pengawas ini memiliki kewenangan untuk menentukan apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sah secara hukum atau tidak jika tidak sah maka seseorang tidak dapat dijadikan tersangka.

Hakim pengawas di sana juga berhak menilai keabsahan alat bukti dan juga berhak menentukan apakah suatu perkara itu layak diajukan ke persidangan atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia yang kewenangan lembaga pra peradilannya sangat terbatas. Terbatasnya kewenangan dalam lembaga pra peradilan tetap harus dilaksanakan agar penegakan hukum dapat sesuai dengan prosedur hukum.

Kasus Bank Century Perlu Dipercepat

Penanganan kasus Bank Century kiranya perlu dilakukan percepatan mengingat kasus ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, bahkan untuk menangani permasalahan Bank Century ini juga telah dilakukan berbagai cara termasuk membentuk Panitia Hak Angket Century sampai dengan Tim Pengawas Angket Century untuk melakukan pengawasan atas rekomendasi hak angket Century.

Dalam perkara Bank Century ini telah banyak pula yang dimintai keterangan mulai dari Pihak Pemerintah, Bank Indonesia hingga Pihak Century semuanya telah dimintai keterangan. Selain itu terkait Bank Century ini telah ada pihak yang dipidana dan putusannya telah inkracht. Percepatan kasus Bank Century ini khususnya terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk harus segera dilakukan mengingat Putusan terhadap Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Perlu diketahui bahwa dalam Putusan Budi Mulya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dikatakan telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Budi Mulya. Pada saat KPK membacakan dakwaan pada tahun 2014 terhadap Budi Mulya Jaksa KPK juga mengatakan adanya keterlibatan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk secara bersama-sama oleh Budi Mulya.

Terkait hal ini, pertanyaannya adalah jika Jaksa KPK telah mengatakan bahwa Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP maka seharusnya sudah ada bukti permulaan yang dapat menjeratnya karena jika belum ada bukti permulaan yang dapat menjeratnya maka seharusnya KPK tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP terhadap dakwaan dan tuntutan Budi Mulya.

Konsekuensi logis dari penerapan Pasal 55 terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dalam perkara Budi Mulya maka orang- orang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut harus dituntut juga dan diajukan sebagai tersangka dan harus pula dijatuhkan pidana.

Mengenai besaran pidananya tergantung peranan masing-masing pihak karena di dalam Pasal 55 ada beberapa jenis yang didapat digolongkan dalam turut serta yakni orang yang melakukan (pleger) menyuruh melakukan (doenpleger), membantu melakukan (medeplichtige), turut serta melakukan (medepleger) atau dibujuk melakukan (uitloken) kesemua ini memiliki konsekuensi perbuatan yang berbeda-beda tergantung hakim dalam memutuskan namun perbuatan ini apabila perbuatan pokoknya dipidana maka semua ini harus ikut bertanggung jawab.

Dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LK TPK-18/KPK/11/2012 yang dilaporkan oleh Arry Widyatmoko selaku Direktur Penyelidikan KPK pada halaman 17 menyatakan “bahwa dari fakta-fakta yang telah diperoleh sebagaimana telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian FPJP dan Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik.....” laporan ini berarti bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup sehingga berdasarkan Pasal 44 UU KPK maka setiap ada bukti permulaan yang cukup maka seseorang sudah harus ditetapkan sebagai tersangka.

Kiranya dengan adanya bukti-bukti ini dan putusan praperadilan yang dimohonkan oleh MAKI maka seharusnya KPK bisa mempercepat penanganan kasus dugaan korupsi Bank Century

Status Boediono Dkk Pasca Putusan Pra Peradilan
Kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka sesuai peraturan perundangan adalah ditangan penyidik dalam hal ini KPK terkait dengan putusan pra peradilan yang memerintahkan agar Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebenarnya perlu dikembalikan pada Penyidik (KPK) yang menangani perkara tersebut karena pada dasarnya lembaga pra peradilan tidak memiliki kewenangan dalam memerintahkan agar seseorang ditetapkan jadi tersangka.

Namun di sisi lain ada kewajiban bagi KPK untuk mematuhi Putusan Pengadilan yakni putusan pra peradilan karena dengan alasan apapun putusan pengadilan harus dipatuhi terlepas putusan ini baik atau kurang baik.

Hal yang perlu diingat ialah apabila KPK akan melaksanakan putusan pra peradilan tersebut maka perlu diperhatikan terkait alat bukti karena jika alat bukti belum memenuhi syarat maka tersangka dapat mengajukan pembatalan status tersangkanya di pra peradilan. Perkembangan kasus Bank Century ini perlu kita tunggu dan awasi bersama. Akankah Boediono dkk ditetapkan jadi tesangka pasca putusan pra peradilan? Mari kita tunggu kelanjutannya!

Penulis adalah akademisi dan praktisi hukum



Komentar Pembaca
Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018

Konteks Politik Tidak Boleh Dan Tidak Bisa
Surat Terbuka Untuk Ketum PB HMI

Surat Terbuka Untuk Ketum PB HMI

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018

Apakah Tuhan Sedang Bicara Pada Rakyat Indonesia Lewat
Catatan Tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik
Impor Beras

Impor Beras

MINGGU, 23 SEPTEMBER 2018

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
Ketika Kiai Ma'ruf Amin Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet Istighfar<i>!</i>
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Elemen Muda 212 Tolak Keputusan GNPF Ulama Yang Mendukung Prabowo-Sandi
Golkar: Kedok <i>#2019GantiPresiden</i> Sekarang Terbuka
Gatot Nurmantyo Faktor Penentu Kemenangan Pilpres
Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Suara Publik25 September 2018 05:46

Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu
Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Nusantara25 September 2018 05:11

Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

Suara Publik25 September 2018 04:45