Hanura

KPU Tidak Setuju Usulan KPK Cakada Korup Bisa Diganti

Politik  SABTU, 17 MARET 2018 , 14:31:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

KPU Tidak Setuju Usulan KPK Cakada Korup Bisa Diganti

Foto/RMOL

RMOL. Usulan KPK yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu UU Pilkada terkait penggantian calon kepala daerah (Cakada) yang tersangkut kasus pidana, diprotes Ketua KPU Arief Budiman.

Menurut Arief, aturan terkait Cakada berstatus tersangka masih boleh mengikuti kontestasi Pilkada sudah sangat tepat karena justru merupakan sebuah pelajaran berharga.

"Kalau saya, aturan yang sekarang sudah baik. Ini memberi pelajaran sekaligus hukuman bagi siapa pun," tegasnya dalam diskusi bertajuk 'Korupsi, Pilkada dan Penegakan Hukum' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).

Seharusnya, lanjut Arief, publik diberi kesempatan untuk mengusulkan sosok yang dia inginkan. Disitu nanti partai politik harus melihat apakah sosok yang diusulkan memiliki catatan tertentu, misalkan terkait kasus korupsi.

"Ada enggak catatan-catatan, ada enggak kemungkinan kalau dia di tengah jalan jadi tersangka. Pertama, bagi partai politik, mestinya dalam UU sudah dimasukan mekanisme bahwa dalam mengusung pasangan calon itu harus dilakukan secara demokratis dan terbuka," tuturnya.

Aturan itu juga kata dia menjadi pegangan bagi para pemilih untuk tidak gampang memberikan KTP saat diminta untuk mengusung pasangan calon lewat jalur perseorangan.

"Karena bukan tidak mungkin orang yang jadi tersangka itu hanya yang diusung oleh partai politik, tapi juga lewat jalur perseorangan," ungkap Arief.

Selain itu, aturan tersebut juga mengharuskan KPU untuk berlaku hati-hati. Dimana dalam proses verifikasi, mereka harus memperhatikan betul tanggapan masyarakat terkait calon yang akan disodorkan.

"Sampai sejauh ini dokumen itu terbagi menjadi dua kategori. Ada yang sepenuhnya ditentukan oleh KPU, tapi ada yang sepenuhnya KPU ngikut institusi yang lain. KPU ngikut rumah sakit dari sisi kesehatan, KPU ngikut polisi soal surat catatan baik, KPU ngikuti KPK atas laporan LHKPN. Ya sudah, KPU mengikuti itu. Kecuali ada catatan bahwa LHKPN-nya tidak boleh diterima. Maka ini pelajaran juga bagi institusi yang lain agar tidak boleh sembarangan dalam memberikan catatan atau menerima," pungkas Arief.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto agar KPK menunda pengumuman tersangka Cakada pada Pilkada 2018.

Agus menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu UU Pilkada terkait Cakada yang terlibat kasus korupsi. Intinya dari Perppu itu, Cakada yang tersangkut korupsi bisa diganti parpol. [rus]

Komentar Pembaca
Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

, 16 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00