Hanura

Ini Alasan Kapolri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Politik  RABU, 14 MARET 2018 , 21:41:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

RMOL. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan alasan institusinya menunda proses hukum calon peserta Pilkada 2018.

"Karena kalau sudah ditetapkan KPUD sebagai Paslon, maka yang ikut bukan dia pribadi. Tapi dia sudah dipilih partai, didukung partai dan pendukungnya," kata Tito usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Menurutnya kontestasi akan berjalan tidak fair jika proses hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah sebelum pilkada dilaksanakan.

"Apapun juga ini akan merugikan partai, bukan hanya orang yang bersangkutan, partai dan pendukung, dan menguntungkan lawannya," tambahnya.

Upaya ini, sambung Tito dalam rangaka menghormati proses demokrasi. Ia berpendapat titik terpenting dalam demokrasi adalah election atau suara. Meski demikian, kata Tito hal tersebut jangan sampai menampikan supremasi hukum.

"Supremasi hukum tetap dijalankan nanti setelah pemungutan suara selesai, penghitungan, dan kemudian penetapan nanti. Kalau nanti penetapan selesai, menang kalah akan kita proses," ujarnya.


Komentar Pembaca
Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI
Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

, 20 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00