Hanura

Kuasa Hukum: Abaikan Keputusan Bawaslu, KPU Lakukan Pelanggaran

Politik  RABU, 14 MARET 2018 , 18:22:00 WIB | LAPORAN:

Kuasa Hukum: Abaikan Keputusan Bawaslu, KPU Lakukan Pelanggaran

Ilustrasi/Net

RMOL. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) dalam tahapan pendaftaran dikeluhkan oleh Partai Idaman dan Partai Rakyat.

Menurut kuasa hukum kedua partai, Heriyanto, keluhan tersebut lantaran Bawaslu RI telah menetapkan bahwa Sipol bertentangan dengan UU.

"Penggunaan sipol tetap diwajibkan pada partai politik, padahal Bawaslu sudah menetapkan penggunaan sipol bertentangan dengan UU, dan keputusan ini diabaikan, ini menunjukan adanya pelanggaran," kata Heriyanto dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Terlepas dari itu, Heriyanto juga merasa Bawaslu telah lalai. Sebab, berkas yang diajukan Idaman dan Partai Rakyat diduga tidak diperiksa oleh Bawaslu.

"Bawaslu tidak memeriksa dan menindaklanjuti fakta yang ada dalam gugatan," tandasnya.

Sidang pemeriksaan yang pertama ini dipimpin oleh Ketua DKPP Harjono didampingi empat komisioner lain, masing-masing Ida Budhiati, Muhammad, Alfitra Salam dam Teguh Prasetyo.

Partai politik ini mengajukan gugatan terkait sistem informasi partai politik (Sipol). KPU diduga melakukan pelanggaran karena penggunaan sipol tidak ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu. Adapun sidang untuk Partai Republik diputuskan untuk ditunda lantaran waktu persidangan sudah berakhir. [nes]


Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00