Hanura

Masalah Ketimpangan Masih Lebar, Ditunggu Solusinya...

Hadapi Tahun Politik

Bongkar  SENIN, 05 MARET 2018 , 12:32:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Masalah Ketimpangan Masih Lebar, Ditunggu Solusinya...

Foto/Net

RMOL. Menghadapi tahun 2018 yang merupakan tahun krusial bagi proses demokratisasi di Indonesia, kalangan aktivis mengingatkan, agar masalah ketimpangan ekonomi perlu menjadi perhatian dan agenda para politisi. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan merugikan rakyat kecil dan bangsa Indonesia ke depannya.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo mengatakan, pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Walaupun ketimpangan pendapatan menurun, dengan menurunnya gini rasio dari 0,41 pada 2014 menjadi 0,39 di tahun 2017, namun ketimpangan keka­yaan masih lebar.

Bahkan 1 persen orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 45 persen total kekayaan nasional. Sementara itu, persepsi masyarakat juga menyebutkan ketimpangan men­ingkat.

"Komitmen dan prioritas pe­merintah Jokowi-JK untuk men­gurangi ketimpangan sebagai sasaran utama dan alat ukur ke­berhasilan pembangunan patut didukung. Selanjutnya yang men­jadi soal adalah cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut," katanya di Jakarta.

Menurut Sugeng, investasi infrastruktur baik tetapi segera harus dibuka dan dilaksanakan investasi sumber daya manusia khususnya bagi angkatan kerja kaum muda dan kaum perem­puan.

"Pemerintah harus segera melaksanakan sistem jaminan so­sial yang baru yang negara lain sudah punya yakni Tunjangan Pengangguran (unemployment benefit) dan beasiswa pelatihan kerja," usulnya.

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari, menyebutkan ketimpa­ngan gender masih terjadi di Indonesia. Perkawinan anak merupakan akibat dan penyebab ketimpangan sekaligus me­langgengkan pemiskinan dan ketimpangan.

"Perkawinan anak juga menjadi hulu dari berbagai masalah anak, di antaranya tumbuh pendek (stunting), putus sekolah, menu­runnya derajat kesehatan perem­puan, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kematian ibu melahirkan,"  ungkapnya.

Fakta-fakta tersebut menun­jukkan perkawinan anak meru­pakan wujud nyata feminisa­si pemiskinan. Jika masalah perkawinan anak tidak diatasi, program-program pemerintah untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan tidak akan men­capai hasil yang optimal.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan (SP), Puspa Dewy, mengatakan jika masalah ketim­pangan dan intoleransi tidak di­atasi, kecil kemungkinan agenda Nawa Cita bisa tercapai.

"Padahal pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan neg­ara hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mendorong produktivitas rakyat. Sementara kesempatan perem­puan mendapatkan kehidupan yang lebih baik terhambat kar­ena masih banyaknya diskrimi­nasi yang dihadapi perempuan," terangnya.

Dia menegaskan, Pilkada serentak 2018 ini juga menjadi momentum penting bagi para calon kepala daerah untuk me­masukkan program-program penurunan ketimpangan dan pencegahan intoleransi sebagai agenda pembangunan daerah.

"Apalagi persepsi masyarakat masih melihat ketimpangan dan intoleransi sebagai ancaman di Indonesia," imbuhnya. ***

Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00