Hanura

BKSAP DPR: Kebijakan Visa Israel Untuk Warga Palestina Sewenang-Wenang

Politik  RABU, 14 FEBRUARI 2018 , 16:40:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

BKSAP DPR: Kebijakan Visa Israel Untuk Warga Palestina Sewenang-Wenang

Rofi' Munawar/Humas Fraksi PKS DPR

RMOL. Belum lama ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis laporan yang menyebut ada 54 warga Palestina meninggal sepanjang tahun 2017 saat menanti izin visa dari Israel.

"54 warga Gaza yang meninggal saat mengurus izin visa untuk pengobatan sepanjang tahun 2017 sesungguhnya sedang menegaskan bahwa Israel telah melakukan kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Negara itu selama ini selain membatasi ruang gerak warga Palestina, juga dengan menghambat izin visa yang sejatinya juga sedang melakukan pembunuhan terencana," kecam Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Rofi' Munawar melalui keterangan pers, Rabu (14/2).

Ada lebih dari 25 ribu aplikasi permohonan perjalanan medis yang diajukan kepada otoritas Israel di 2017. Namun hanya 54 persen yang disetujui tepat waktu. Angka itu turun dari 62 persen di 2016 dan terendah sejak tahun 2008.

"Kami mengecam tindakan sewenang - wenang Israel dalam membatasi izin visa warga Palestina yang hendak melakukan pengobatan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Hak Azasi Manusia (HAM)," tegas legislator asal Jawa Timur ini.

Hak mendapatkan prioritas pengobatan menurut Rofi, terkandung pada dokumen hak asasi manusia PBB atau universal declaration of human rights. Sebagaimana termaktub pada artikel 3 perjanjian tersebut bahwa setiap manusia memiliki tiga hak fundamental, yakni hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan hak untuk mendapat keamanan.

Rofi menegaskan, komunitas internasional seharusnya ikut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan warga Palestina yang terjebak di tengah-tengah konflik bersenjata.

"Penderitaan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel terus terjadi dan semakin menjadi-jadi. Ironisnya hampir tidak mendapatkan respon dari dunia internasional," tegasnya.

Sebelumnya, WHO bersama badan hak asasi manusia Al Mezan, Amnesti Internasional, Badan Hak Asasi Manusia (HRW), Bantuan Medis untuk Palestina, dan Dokter Hak Asasi Manusia Israel, meminta agar pembatasan terhadap warga Palestina yang membutuhkan pengobatan di Israel dapat dipermudah.[wid]


Komentar Pembaca
#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?
Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

Eks Politikus Gerindra Dukung Jokowi-Ma\'ruf

, 19 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00