Hanura

WAWANCARA

Nur Syam: Potensi Zakat Rp 270 Triliun Per Tahun, Perpres Cuma Memfasilitasi ASN Saja

Wawancara  SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 09:59:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Nur Syam: Potensi Zakat Rp 270 Triliun Per Tahun, Perpres Cuma Memfasilitasi ASN Saja

Nur Syam/Net

RMOL. Wacana pemungutan zakat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI-Polri muslim yang dilontarkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin men­jadi polemik.

Banyak spekulasi terhadap rencana menteri asal Partai Persatuan Pembangunan. Apapun alasannya, Ombudsman RI, lembaga pengawas penye­lenggaraan pelayanan publik, sudah mewarning Kementerian Agama agar tidak melanjutkan wacana kebijakan itu karena ber­potensi menjadi pelanggaran.

Lantas sebenarnya apa sih ur­gensinya kebijakan ini? Berikut pemaparan Sekertaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Syam kepada Rakyat Merdeka.

Apa sih urgensinya pemun­gutan zakat kepada ASN, TNI dan Polri muslim?
Jadi begini, (wacana kebi­jakan) itu sebenarnya kami berinisiatif untuk pengelolaan zakat agar lebih baik ke depan­nya. Salah satu di antaranya yang sudah zakat dari ASN itu. Kami ingin memfasilitasi pembayaran zakatnya. Jadi, bukan soal kewajiban, karena kewajiban zakat bagi ASN su­dah ada dari dulu, artinya tidak perlu di-Peraturanpresiden-kan. Jadi kami tidak berbicara soal kewajiban zakat ASN. Kami hanya ingin memfasilitasi zakat dari ASN.

Nah, caranya sederhana saja, bahwa kalau kemudian terdapat amanah untuk mengumpulkan zakat melalui Perpres itu, maka bisa ditarik melalui gaji seban­yak 2,5 persen. Jadi jika ada yang mempunyai pemikiran pemerintah ingin memaksa? Sama sekali tidak ada pak­saan. Pemerintah tidak punya kewenangan untuk memaksa, karena mengamalkan urusan agama itu individual.

Memang berapa besar sih potensi zakat yang bisa di­kumpulkan dari ASN, TNI dan Polri?
Potensi zakat itu besar sekali, kurang lebih ada sekitar Rp 270 triliun. Dari angka segitu cuma Rp 5,1 miliar tiap tahunnya jika dikumpulkan. Kalau kemudian muncul pengelolaan zakat mela­lui kantor-kantor pemerintah, maka diperkirakan nanti akan ada peningkatan penerimaan zakat.

Kalau sudah dikumpulkan, siapa yang akan menyalurkan duit zakat itu?
Kita akan serahkan ke Badan Amil Zakat Nasional, baik Baznas daerah atau Baznas Pusat. Tujuannya didayaguna­kan untuk kepentinganya sesuai dengan kemanfaatannya. Jadi sama sekali tidak ada itu Perpres mewajibkan zakat, wong ada hukum wajibnya kok. Yang di-Perpres-kan itu adalah mem­fasilitasi pengeluarannya dan seterusnya.

Karena difasilitasi melalui Perpres kan jadi wajib tuh hukumnya?
Saya rasa bukan karena di­fasilitasi menjadi wajib, na­mun wajib makanya difasilitasi. Karena zakat itu hukumnya wa­jib bagi muslim, maka difasili­tasi. Karena hukum Islamnya mengatakan wajib ditunaikan, makanya pemerintah coba mem­fasilitasi.

Nah, bagi yang mau silakan kami fasilitasi. Kalau misal­nya punya lembaga amil zakat sendiri, ya silakan saja. Artinya tidak mengapa bagi yang tidak bersedia karena sudah berzakat di lembaga zakatnya sendiri.

Zakat yang dikenakan ke­pada pegawai negara ini ter­masuk dalam zakat apa nih dan berapa nishabnya?
Ini kan (termasuk) zakat pro­fesi. Zakat profesi ini sudah lama sekali digagas. Ini hanya untuk ASNsaja kok. Jadi yang dikel­ola oleh negara itu hanya untuk ASN. Kalau yang masyarakat umum sudah dikelola oleh Bazda, Baznas Pusat. Cuma ini dalam rangka memudahkan saja kok. Jadi kalau selama ini orang bisa mengirim zakat kemana-mana, sekarang ini bisa mem­bayarkannya ke kantor-kantor kementerian agama di daerah dan yang di lokasi tersebut ada umat Islamnya. Artinya di daerah Anda ada lembaga untuk zakat, nanti kami serahkan ke Baznas daerah dan seterusnya.

Kalau seandainya kebijakan ini jadi dijalankan, pemoton­gan zakatnya dilakukan setiap bulan atau secara global seta­hun sekali?

Setiap bulan. Zakat profesi itu kan memang setiap bulan. Nanti akan ada mekanismenya dan bagaimana tata caranya. Tapi yang jelas di Kementerian Agama ASNKemenag sudah dipotong 2,5 persen. Dipotong oleh Unit Pengumpul Zakat. Nah, dari situ diserahkan ke Baznas. Kemudian Baznas yang akan mengelola, menyalurkan, mendayagunakan, dan seterusnya.

Nantinya uang zakat ASN itu akan disalurkan ke mana saja?
Ya tentu uangnya bisa digu­nakan untuk banyak hal. Dalam hukum agamanya kan ada dela­pan kelompok yang bisa mem­peroleh zakat. Nah sekarang kan sudah ada penafsiran-penafsiran baru zakat bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan, ekono­mi, kemaslahatan mayarakat miskin, ya banyaklah. Pasalnya bisa dilakukan untuk itu.

Termasuk untuk pemban­gunan infrastruktur maksud Anda?
Kalau itu saya rasa masih dalam perdebatan. Namun yang pasti untuk yang tadi saya jelas­kan itu, untuk ekonomi, pem­berdayaan orang-orang miskin, pendidikan, mungkin untuk beasiswa, dan macam-macam.

Saya rasa nyaris untuk se­muanya itu sepakat mengenai ini. Akan tetapi untuk pemban­gunan dan infrastruktur masih dalam perdebatan.

Saat ini kami belum bisa berbicara ke arah situ. Tapi artinya begini, misalnya ada sungai lalu masyarakat tidak mampu untuk membangun jem­batan. Padahal kalau tidak ada jembatan masyarakat tidak bisa salat, tidak bisa ibadah. Nah, yang begitu termasuk harus dipikirkan.

Kalau misalnya ada dana zakat yang bisa digunakan untuk menuntaskan persoalan tersebut, lalu dana zakat menjadi solus­inya, maka dana zakat manfaat untuk umat dalam rangka umat melaksanakan kewajibannya.

Dalam konteks ini saya rasa kita semua harus memahami, bahwa zakat itu bisa digunakan kemanfaatan untuk kepentin­gan luas demi kehidupan masyarakat.

Jadi meski masih menjadi perdebatan, sesungguhnya dana zakat ASN itu sangat memungkinkan dimanfaatkan untuk betonisasi?
Ya tergantung situasinya. Jadi kami tidak bisa memutuskan hal yang tidak jelas. Kalau jelas keperuntukannya, jelas keman­faatanya bagi umat, ya saya rasa bisa dilakukan. Tapi tentu harus ada kajian- kajian yang lebih mendalam.

Untuk mejawab keresehan masyarakat bahwa dana ini tidak akan diselewengkan bagaimana itu?
Ya ini kan sudah ada mekan­ismenya. Kami punya lembaga amil zakat, kami punya Baznas, Bazda, saya rasa samalah kita semua harus melakukan keterbukaan informasi. Artinya percayakan bahwa zakat ASNyang difasilitasi pemerintah dan yang dikatakan agama juga merupakan kewajiban, itu ada mekanismenya dan ada tata caranya. Terus, tata caranya itu nanti zakat bisa didayagunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat.

Ombudsman mengingatkan jika kebijakan ini diteruskan berpotensi terjadi pelangga­ran, bagaimana itu?
Iya, zakat itu kan memang urusannya sama Allah SWT, tidak kewajiban. Cuma kalau kemudian kami mengarahkan orang berbuat baik, bukannya tidak salah. Jadi kami mengin­gatkan orang untuk zakat, ya kami sama juga berbuat baik. Nah, fungsi pemerintah sama juga untuk mengingatkan supaya orang yang wajib zakat itu ber­zakat. Makanya kami mengini­siasi memfasilitasi saja.

Kapan wacana ini dilapor­kan ke Presiden Jokowi secara tertulis?
Nanti dululah, masih dikaji dulu. Ini baru awal sekali kok. Kami masih menunggu dari ber­bagai kementerian untuk masuk dalam kebijakan ini. Kami ten­gah siapkan drafnya, nanti kalau sudah selesai kami panggil beberapa kementerian. Seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Birokrasi dan Reformasi. Pasalnya ini kan terkait ASN.

Maka dari itu kami tidak bisa bermain sendiri. Termasuk me­manggil Kementerian Hukum dan HAM, sebab Perpres itu harus diharmonisasi. Ataupun memanggil yang lainnya yang kami anggap sebagai satu kes­atuan dalam merumuskan kebi­jakan ini.

Untuk realisaisnya kapan?
Ini kan masih pembicaraan aw­al nanti kami lihat lebih lanjut.

Rencana ini sebenarnya su­dah lama dibahas di internal Kemenag atau baru-baru ini jelang pemilu saja?
Sudah lama ini sebenarnya. Kan sudah saya sebutkan con­toh kasusnya di 2010 itu sudah ada yang memulai. Butuh waktu delapan tahun bagi pemerin­tah menggerakkan secara nasional.

Usulan ini murni inisiatif Kemenag atau ada intervensi dari luar Kemenag?
Tidak, ini karena kebutuhan saja. Kalau usulan memang da­tang dari mana saja, akan tetapi kebijakan zakat ini Kemenag yang menginisiasi. ***

Komentar Pembaca
Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

Ahoker Ingin Dukung Prabowo-Sandi

, 14 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

Partai Demokrat Musuh Dalam Selimut

, 14 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Hapus Ambang Batas Nyapres

Hapus Ambang Batas Nyapres

, 08 AGUSTUS 2018 , 14:37:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00