Hanura

Mendagri Gerus Netralitas Dan Independensi Kepolisian

Kontras Kecam Usulan Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Bongkar  RABU, 31 JANUARI 2018 , 11:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Mendagri Gerus Netralitas Dan Independensi Kepolisian

Mendagri Tjahjo Kumolo/Net

RMOL. Kalangan aktivis mengecam wacana pengangkatan per­wira aktif Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur. Selain bertabrakan dengan sejumlah peraturan perun­dang-undangan, wacana tersebut seolah menjadi pintu menarik institusi keamanan ikut dalam politik praktis.

 Koordinator Komisi un­tuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani mengatakan, usu­lan pengangkatan 2 (dua) orang perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menduduki jabatan sipil sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Jawa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri adalah langkah yang tidak tepat.

"Pengajuan usulan tersebut berpotensi bertentangan atau menyalahi sejumlah peraturan, berpotensi menggerus netralitas dan independensi Polri juga memperlemah pemerintah sipil dalam mengelola pemerintah­an," katanya, kemarin.

Kontras menekankan, moti­vasi langkah pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengusul­kan kebijakan patut dipertanya­kan, mengingat hal itu bertentan­gan dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari Pasal 201 ayat (10) UU no. 10/2016 tentang Pilkada, untuk mengisi kekoson­gan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.

Tanpa frasa "dan/atau yang setara" berarti jabatan tersebut diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak bisa ditafsirkan sederajat dengan Perwira Tinggi dari institusi Kepolisian.

Pengaturan lebih lanjut mela­lui Pasal 157 (1) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, yang merupakan turunan dari Pasal 20 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian juga mewajibkan setiap anggota Polri aktif untuk mengundurkan diri dari kedinasannya sebelum menduduki JPT setingkat madya pada instansi pemerintahan.

"Perlu diingat bahwa salah satu tantangan terbesar Polri saat ini adalah upaya untuk menjaga keamanan dalam gelaran Pilkada serentak 2018 serta persiapan menuju Pilpres 2019 menda­tang," ujar Yati.

Dengan pengajuan wacana tersebut dikhawatirkan akan terjadi kerentanan penggunaan kekuatan Polri untuk tujuan politik, mengingat juga terda­patnya kontestan Pilkada yang berasal dari institusi Polri dalam kontestasi Pilkada 2018.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, mengatakan wacana Mendagri untuk menempatkan perwira Polri aktif sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara kental dengan dugaan dimensi politisnya.

"Kondisi ini tentu tidak hanya akan rawan politisasi tetapi men­imbulkan kecurigaan publik adan­ya kepentingan politik di balik penunjukkan itu," katanya.

Imparsial menilai, dalih pen­empatan perwira Polri aktif da­lam rangka menjamin keamanan di daerah rentan konflik meru­pakan alasan yang tidak ber­dasar. Dalam upaya memastikan keamanan pelaksanaan Pilkada, langkah yang penting dan perlu dilakukan adalah mendukung dan memperkuat peran dan tugas yang dijalankan oleh kepolisian itu sendiri.

"Langkah itu memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, dan bah­kan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu," terangnya.

Imparsial mengimbau Mendagri menghindari kebijakan yang justru akan memicu po­lemik dan mengancam dina­mika pelaksanaan Pilkada yang demokratis, damai dan aman.

"Dalam konteks kebutuhan untuk mengisi kekosongan kepala daerah maka Mendagri sebaiknya menunjuk dan men­empatkan pelaksana tugas kepala daerah di daerah tersebut berasal dari unsur pejabat pimpinan di Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah Provinsi," ujar Al Araf.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan ikhwal penunjukan Irjen Muhammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin yang masing-masing diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur (PJ) Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Saya enggak minta (nama) lho. Saya minta ke institusi, pada Kapolri, ke Menko Polhukam, saya minta. Yang mengusulkan (nama) yang bersangkutan. Toh dari penerimaan nama itu saya nanti sampaikan ke presiden lewat Setneg. Nanti ada Keppres. Soal nanti disetujui apa enggak, ya terserah Mensesneg yang meny­iapkan Keppresnya," katanya.

Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengata­kan, masukan kritik dari publik akan menjadi pertimbangan Presiden untuk memutuskan apakah usulan Mendagri disetu­jui atau tidak. Soal kapan waktu­nya Presiden akan memutuskan usulan mendagri, Johan belum mengetahui persis tahapannya.

"Saya belum tahu karena belum ketemu Presiden," ucap Johan di kompleks Istana Negara, Jakarta pada Selasa (30/1). ***

Komentar Pembaca
Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

, 16 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00