Verified
Hanura

KPK Perlu Teliti Apa Ada Oknum Menteri Terima Komisi Impor Beras

Hukum  SABTU, 13 JANUARI 2018 , 20:26:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

KPK Perlu Teliti Apa Ada Oknum Menteri Terima Komisi Impor Beras
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak tinggal diam terhadap kebijakan impor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Komisi anti rasuah dianggap perlu melakukan penyelidikan.

"KPK harus meneliti apakah ada oknum menteri atau lainnya yang menerima komisi dari impor beras tersebut," kata aktivis senior Abdulrachim K kepada redaksi, Sabtu (13/1).

KPK menurut aktivis 77/78 itu, jangan ragu memproses secara hukum jika ditemukan bukti-bukti.

"Kalau ada (oknum pejabat terima komisi) harus segera ditangkap," imbuhnya.

Abdul Rachim bukan satu-satu pihak yang mendorong penegak hukum mengusut impor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand yang rencananya masuk Indonesia akhir Januari nanti. Dorongan yang sama antara lain disampaikan eksponen gerakan 98 Haris Rusly Moti.

Haris Rusli meminta Satgas Pangan Polri membongkar kasus ini karena patut diduga diwarnai kongkalikong antara pejabat dengan kartel impor. Ia meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita diperiksa dan menelusuri potensi aliran uang dibalik terbitnya izin impor tersebut.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
Pidato Game Of Thrones Isyarat Main Dua Kaki
Andi Arief Mencambuk Prabowo

Andi Arief Mencambuk Prabowo

, 15 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Peluncuran Buku Papua Ethnography

Peluncuran Buku Papua Ethnography

, 13 OKTOBER 2018 , 06:49:00

Sisa Puing Gempa

Sisa Puing Gempa

, 12 OKTOBER 2018 , 06:03:00

Ciptakan Kampanye Damai

Ciptakan Kampanye Damai

, 13 OKTOBER 2018 , 03:56:00