Verified
Hanura

Soal HGB Pulau Reklamasi, Yusril: Pemerintah Bisa Jadi Abu Nawas

Politik  SABTU, 13 JANUARI 2018 , 16:16:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Soal HGB Pulau Reklamasi, Yusril: Pemerintah Bisa Jadi Abu Nawas
RMOL. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tak sepakat dengan aturan yang dibuat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil terkait pembatalan sertifikat HGB Pulau C, D dan G hasil reklamasi.

"Saya sendiri tidak sependapat dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Agraria yang memberi wewenang kepada dirinya sendiri untuk mencabut izin reklamasi dengan alasan kesalahan administrasi," tegas Yusril dalam diskusi bertajuk 'Reklamasi & Investasi' melalui sambungan telepon, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Menurut Yusril, kesalahan administrasi bukanlah merupakan kesalahan dari pemohon, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Melainkan kesalahan dari Kementerian ATR/ BPN sendiri. Dalam hal ini BPN Kantor Wilayah DKI Jakarta.

"Masa misalnya kita punya sertifikat rumah yang merupakan warisan dari orang tua kita yang dibuat tahun 1995 misalkan tiba-tiba dibatalkan oleh BPN dengan alasan kesalahan administrasi. Mana kita tahu, itukan urusannya dia kalau kesalahan administrasi. Kita kan sebagai pemohon kan hanya tanya Pak BPN, masih ada nggak syarat-syarat yang kurang," jelasnya.

Dikatakan Yusril, jika memakai aturan yang dibuat oleh Sofyan Djalil, BPN sebenarnya berwenang mencabut sertifikat itu, namun pencabutan tersebut kata dia tidaklah mudah karena pemberian izin sertifikasi sudah dilakukan dengan benar. Dimana HGB itu diberikan kepada pengembang atas persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Jadi jawaban BPN itu sudah betul bahwa mereka sudah menerbitkan sertifikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai prosedur. Tidak mungkin BPN akan menerbitkan HGB tanpa adanya persetujuan dari yang punya HPL. Mustahil itu diterbitkan," imbuhnya.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

, 18 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00