Verified
Hanura

Pers Jangan Kembali Ke Abad Pertengahan

Politik  SABTU, 13 JANUARI 2018 , 12:31:00 WIB

<i> Pers Jangan Kembali Ke Abad Pertengahan</i>

Ilustrasi/Net

PERS seperti kembali ke "abad pertengahan" ketika memberitakan serangan La Nyalla kepada Prabowo Subianto atau Partai Gerindra. Asal cuap. Yang penting ada tokoh yang omong atau layak dikutip, dan urusan meneliti kebenaran statement diabaikan begitu saja. Padahal, prosedur meneliti kebenaran informasi sebelum disiarkan adalah menjadi kewajiban yang mutlak ditaati sesuai amanah kode etik jurnalistik.

Sengaja saya menggunakan istilah serangan. Isi pernyataan pers La Nyalla Mattalitti memang lebih kelihatan serangan ketimbang menyingkap fakta dengan bukti-bukti material yang lengkap dengan tujuan untuk perbaikan demokrasi Indonesia.

Memang ada wartawan yang menanyakan bukti- bukti material pendukung sinyalemen "pemerasan" Gerindra terhadap La Nyalla. Namun La Nyalla dan tim, seperti diakui mereka, ternyata tidak memiliki bukti baik tertulis maupun rekaman permintaan yang seperti dituduhkan. Tapi media pers tetap juga memberitakan dan terus menggoreng pernyataan La Nyalla yang menyerang  Prabowo dan Partai Gerindranya.

Ada seseorang yang mengaku memiliki rekaman, tetapi hingga hari berganti, tak rekaman itu tak kunjung diperdengarkan ke publik. Kuat dugaan rekaman percakapan itu isinya lain, bukan menyangkut substansi persoalan. Rekaman pernyataan Prabowo bahwa seorang yang mau maju berlaga di pilkada harus punya uang banyak sampai ratusan milyar, normatif belaka. Tiada petunjuk Gerindra minta uang. Itu semacam sinisme tentang praktek demokrasi sekarang. Lagi pula itu sudah jadi rahasia umum. Dampaknya juga sudah terjadi  lama berapa banyak pejabat negara yang berpindah dari rumah jabatan  ke rumah tahanan. Korelasi cost yang besar ikut pilkada dengan pejabat memanfaatkan jabatan memperkaya diri, kuat sekali.

Soal kasus La Nyalla sebenarnya mudah dipetakan, mudah dibaca duduk perkaranya. La Nyalla berkeinginan maju jadi Cagub Jawa Timur. Dia berharap Partai Gerindra mengusungnya. Gerindra tak punya cukup suara untuk mengajukan sendiri. La Nyalla diminta melobi sendiri parpol lain untuk berkoalisi supaya bisa memenuhi persyaratan. Selain itu, disebutkan Prabowo mengingatkan La Nyalla untuk menyiapkan amunisi atau gizi atau uang untuk ongkos membiayai saksi yang jumlahnya sekitar 40 milyar. Angka itu cukup rasional mengingat luasnya wilayah Jawa Timur sehingga perlu puluhan ribu saksi bertugas di TPS-TPS. Uang saksi ini memang bukan rahasia umum juga. Terjadi di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Besar kecilnya tergantung luas masing-masing daerah.

Sampai di sini kita tidak mendapatkan petunjuk kuat Prabowo meminta uang mahar kepada La Nyalla. Uang mahar hal yang berbeda lagi, memang selalu mewarnai pilkada terselubung maupun terang-terangan.

Selanjutnya >

Komentar Pembaca
PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

Ahmad Dhani Ditetapkan Tersangka

, 18 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Usut Tuntas Kasus <i>Hoax</i>

Usut Tuntas Kasus Hoax

, 17 OKTOBER 2018 , 05:41:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

Dikunjungi Pejabat Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00