Verified
Hanura

WAWANCARA

Bambang Prihartono: Bukannya Melawan Putusan MA, Kami Ingin Diberi Kesempatan Klarifikasi

Wawancara  RABU, 10 JANUARI 2018 , 08:48:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bambang Prihartono: Bukannya Melawan Putusan MA, Kami Ingin Diberi Kesempatan Klarifikasi

Bambang Priharton/Net

RMOL. Mahkamah Agung memu­tuskan membatalkan Peraturan Gubernur (pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Merdeka Barat hingga MH Thamrin, yang dibuat pemprov di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam putusan itu, MA meng­abulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub tersebut. Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lantas bagaimana tanggapan BPTJ terkait putusan MA terse­but? Berikut penuturan lengkap dari Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono kepada Rakyat Merdeka.

Bagaimana tanggapan Badan Pengola Transportasi Jabodetabek terkait putusan Mahkamah Agung?
Jadi begini, sebelum saya sam­paikan tanggapan terkait putusan MA, saya ingin kasih gambaran tentang kebijakan kendaraan roda dua dulu. BPTJ ini mempunyai keperluan mengatur pergerakan orang, penumpang, maupun pergerakan barang atau logistik. Dikarenakan selama ini perg­erakan orang, penumpang, dan logistik tidak sangat efisien. Dan pergerakan ini sudah dibiarkan terlalu lama. Hingga kini belum ada lagi kebijakan-kebijakan yang mengatur agar pergerakan orang, penumpang, dan logistik lebih efisien, aman, dan nyaman. Padahal Perserikatan Bangsa- Bangsa mencatat, penyebab kematian terbesar di dunia ialah kecelakaan kendaraan di jalanan hingga menduduki peringkat ke­tiga, setelah kanker dan jantung. Kalau hal ini dibiarkan, lama ke­lamaan bisa berada di peringkat pertama. Maka dari itu pemeritah perlu mengatur itu, pemerintah tidak boleh berdiam diri. Data yang ada di Indonesia justru kecelakaan terbesar dihadapi kendaraan roda dua. Bahkan, data kecalakaan liburan mudik lebaran tahun 2017, nyaris 70 persen itu disebabkan akibat kecelakaan roda dua. Masak kon­disi ini pemerintah masih harus berdiam diri. Dengan demikian BPTJ perlu mengatur perjalanan kendaraan roda dua.

Apakah BPTJ sudah melakukan riset terkait ke­salamatan kendaraan roda dua di Jalan Medan Merdeka Barat hingga MH Tahmrin?
Sudah dong. Kami punya hasil studi kerugian pertahun itu men­capai Rp 1,9 triliun akibat meng­gunakan roda dua, ada kajiannya kok. Maka dari itu kami pernah mengusulkan supaya kendaraan roda dua tidak masuk Jalan Medan Merdeka Barat hingga Thamrin. Akan tetapi walaupu demikian itu semua kewenangan gubernur.


Komentar Pembaca
Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

Mabes Polri Fokus Berantas Hoax

, 16 OKTOBER 2018 , 19:00:00

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

Rizal Ramli Gugat Surya Paloh Rp 1 Triliun

, 16 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Peluncuran Buku Papua Ethnography

Peluncuran Buku Papua Ethnography

, 13 OKTOBER 2018 , 06:49:00

Pencakar Langit Jakarta

Pencakar Langit Jakarta

, 16 OKTOBER 2018 , 04:31:00

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

Dikunjungi Karo Penmas Mabes Polri

, 16 OKTOBER 2018 , 16:08:00