Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Fadli Zon: UN Bukan Gambaran Standarisasi Pendidikan

Laporan: Dede Zaki Mubarok | Selasa, 26 Maret 2019, 09:39 WIB
Fadli Zon: UN Bukan Gambaran Standarisasi Pendidikan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon/RMOL

. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima kunjungan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).

"Seperti biasa, di DPR ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik anak-anak sekolah dari TK sampai SMA, juga mahasiswa, ibu-ibu dan masih banyak lagi. Untuk Kali ini yang datang ke DPR ini ibu-ibu dari Raudhotul Jannah, Villa nusa Indah, Bogor, Jawa Barat. Kebanyakan dari mereka ini merupakan pengalaman pertama bisa berkunjung ke gedung rakyat ini. Selain sebagai sebuah edukasi, kebanyakan dari mereka juga mengadukan berbagai permasalahan atau aspirasi yang mereka hadapi," ujar Fadli.

Aspirasi tersebut diantaranya berupa keluhan dari ibu-ibu terkait ujian nasional (UN) yang harus dijalani oleh putra-putri mereka. Pasalnya, tidak sedikit siswa yang merasa terbebani oleh adanya UN tersebut hingga stres, bahkan sakit. Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para ibu ketika anaknya sudah akan memasuki masa UN.

Menanggapi hal itu Fadli mengatakan bahwa pihaknya juga menilai bahwa UN tidak memberikan manfaat yang lebih pada anak didik. Pasalnya, terkadang apa yang dipelajari malah tidak keluar dalam UN tersebut.

Selain itu juga politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai UN tidak memberikan gambaran yang utuh tentang standarisasi sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu pihaknya juga telah meminta pemerintah meninjau ulang penyelenggaraan UN pada siswa didik. Lebih lanjut dia berharap ke depan harus ada cara lain yang digunakan untuk bisa mengetahui minat dan bakat siswa.

Aspirasi lain yang terungkap dalam kesempatan itu adalah terkait masih adanya masyarakat Bogor yang belum memiliki KTP Elektronik. Padahal mereka secara resmi telah mendaftar, mengurus hingga bertahun-tahun. Namun KTP-el belum juga diterimanya.

"Penduduk asli yang secara resmi mengurus belum juga dapat KTP hingga bertahun-tahun. Ironisnya, ada WNA (warga negara asing) yang dengan mudah malah bisa mendapatkan KTP tersebut. terlebih lagi menjelang Pileg dan Pilpres ini, hal tersebut tentu akan menjadi masalah lain di belakangnya," papar Fadli.

Dari sana dia berharap agar permasalah KTP-el ini dapat segera diperbaiki, termasuk di dalamnya pendataan dalam administrasi kependudukan (adminduk).

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)